Materi 1 : Konsep Lembaga Negara

A. Konsep Lembaga Negara

Lembaga negara bukanlah sebuah konsep yang memilik istilah tunggal dan seragam. dalam bahasa Belanda biasa disebut staat organen, di Inggris Istilah tersebut disebut Political institution sedangkan di Indonesia kita mengenal lembaga Negara biasa disebut juga lembaga pemerintah, badan negara, ataupun organ negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata lembaga (1) asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan; ikatan (tentang mata cincin dan sebagainya); (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; (5) ark kepala suku (di Negeri Sembilan); (6) pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan; adat diisi – dituang, hendaklah segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaan. Pada KBBI tersebut juga terdapat frasa seperti Lembaga Administrasi Negara yaitu lembaga pemerintah non departemen yang tugasnya membina ketertiban dalam bidang administrasi negara dan juga Lembaga Pemerintah yaitu badan yang berada di lingkungan eksekutif. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Negara adalah (1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; (2) kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya: kepentingan – lebih penting daripada kepentingan perseorangan; Apabila kita menggabungkan kata Lembaga dan Negara menjadi Lembaga Negara sebagai Badan-badan di semua lingkup pemerintahan negara (khusunya pada ranah eksekutif, legislative dan yudikatif).

Menurut Hans Kelsen siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh sebuah hukum (legal order) merupakan sebuah organ, jadi tidak melulu bentuknya organik, jadi pandangan juga luas sebuah jabatan publik juga bisa disebut sebagai organ asalkan fungsinya menciptakan sebuah norma dan atau juga menjalakan norma. Untuk memahaminya lebih jauh pertama,dalam artian yang sangat luas yaitu mencakup individu yang menjalankan sebuah norma dan menciptakan sebuah norma. Kedua yaitu sedikit lebih sempit yaitu menciptakan serta menjalankan norma dan juga mempunyai posisi/jabatan kenegaraan. Ketiga yaitu lebih sempit lagi selain menciptakan, menjalankan dalam hal kerangka dan struktur negara dalam hal ini yang lembaga/organ negara dibentuk berdasarakan UUD, UU, Keppres, maupun keputusan yang sifatanya lebih rendah. Keempat lebih sempit lagi yaitu yang disebut lembaga/organ negara hanya sebatas yang dibentuk UUD, UU, Keppres, maupun keputusan yang sifatanya lebih rendah dibawahnya. Kelima yang terakhir ini lebih sempit yang menempatkan bahwa yang disebut lembaga/organ negara adalah hanya yang diatur oleh konstitusi, karena kedudukannya yang tinggi biasa disebut juga Lembaga Tinggi Negara, tapi dewasa ini tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara semuanya sederajat akan tetapi masih bisa diterima/relevan lembaga yang disebut Lembaga Tinggi Negara lembaga yang diamanakan kontitusi Indonesia yaitu UUD 1945

Pada kamus Hukum Belanda-Indonesia kata staatorganen merupakan sebuah alat perlengkapan negara, sedangakan pada kamus Hukum Hukum Fockema Andreae yang diartikan oleh Saleh Adiwinata dan kawan-kawan, kata orgaan berarti perlengkapan yang berarti selalu diasosiasikan organ negara, badan negara atau juga lembaga negara, akan tetapi sebenarnya perlu dibedakan pada istilah organ, lembaga, ataupun dewan. Untuk mengetahuinya bisa dilihat dari kewenagan juga fungsi yang melekat, sebagi contoh pada DPR ada Badan Kehormatan dan di dalam MA dan MK dibentuk juga Dewan Kehormatan, yang berarti istialah organ, lembaga, ataupun dewan tergantung pada konteks pengertian apa yang dimaksud, yang penting dibedakan adalah apakah lembaga maupun badan tersebut dibentuknya dan untuk negara ataukah dibentuknya dan untuk masyarakat. Jadi demikian apapun lemba/organ/badan yang dibentuk sebagai lembaga masyarakat bisa disebut sebagai lembaga negara. Lembaga Negara bisa masuk ranah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif maupun yang sifatnya campuran

Secara kosepstual lembaga negara tujuan dibentuknya adalah menjalankan fungsi dari negara keseluruhan sehingga suatu lembaga harus membentuk satu kesatuan yang bisa menciuptakan sinergitas dalam menjalakan fungsi dari pada suatu negara yang juga perlu diketahui masing-masing negara memiliki bentuk lembagannya sendiri walau demikian tujuannya adalah menyelenggarakan praktik kenegaraan secara ideal berdasarkan gagasan dasar ataupun ideologi ada negara tersebut

B. Pengertian Umum

Lembaga Negara secara umum merupakan sebuah instusi-instusi yang dibuat untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara/ praktik kenegaraan. Lembaga Negara bisa masuk di ranah baik eksekutif, legislatlif, yudikatif maupun yang sifatnya campuran, Menurut Bagir Manan Lembaga Negara atau perlengkap negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak atas nama negara yang membuat dan juga membentuk kehendak serta keinginan negara yang didasarkan pada hukum yang dibuat dalam melaksanakan tujuan negara dan itulah yang disebut sebagai penyelenggara negara. Pengertian lembaga negara umum ini mempunyai banyak penafsiran, hal umum mengenai penafsiran lembaga negara bahwa yang disebut lembaga negara itu dibagi menjadi 2 yaitu lembaga negara utama (Main State’s Organ) dan lembaga negara penunjang (Auxiliary State’s Organ), dimana lembaga negara utama ini menjadi lembaga terpenting dalam sebuah negara sedangkan lembaga penunjang ini sebagai sebuah lembaga yang mendukung lembaga utama

Lebih lanjut mengenai Lembaga negara penunjang atau biasa juga Lembaga pendukung (Auxiliary Organ). Organ tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama yaitu bentuknya independen dan sering disebut lembaga independen (Independent Regulatory Agencies). Kedua, yaitu lembaga/organ/komisi yang merupakan cabang dari eksekutif atau Komisi Negara Eksekutif (Executive Branch Agencies)

C. Eksistensi Lembaga Negara

Eksistensi istilah Lembaga Negara dalam sejarah ketatanegraan di Indonesia belum ada sebelum perubahan UUD 1945, dalam menyebutkan lembaga negara digunakan istilah seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan. Pada konstitusi RIS dalam menyebut lembaga negara dengan istilah alat-alat perlengkapan federak Indonesia Serikat, yang isinya terdapat presiden, Mahkamah Agung Indonesia, senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan juga mentri-mentri. Sebelumnya pada Tap MPR No. III/MPR/1978 memberikan pencerahan mengenai istilah lembaga negara yaitu membaginya menjadi 2 nama yaitu Lembaga Negara dan Lembaga Tinggi Negara

Pasca amandemen UUD 1945 juga tidak menjelaskan secara terperinci siapa saja yang termasuk dalam lembaga negara, petunjuk yang jelas terlihat pada kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 24 C ayat 3 yang disebutkan bahwa kewenagan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam buku Andi dkk bagi Bagir Manan yang dikutip dalam Rahayu prasetianingsih dan Inna Junaenah bahwa lembaga legara dibagi menjadi 3 yaitu yang bersifat ketatanegraan, bersifat administratif, dan juga pendukung. Pertama, pada kategori ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga negara yang menjadi syarat keberadaan negara agar dapat berjalan seperti fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua yaitu lembaga negara yang bersifat administratif yaitu sebagai lembaga pelaksana pemerintah administratif. Ketiga, yaitu lembaga pendukung sebagai lembaga negara yang menunjang lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kehadiran Lembaga negara ini sebagai perlengkapan yang merupakan bentuk dari adanya keterwakilan dalam sistem penyelenggaraan negara yang dimana tujuan dari pembentukan Lembaga Negara/ Organ negara ini adalah sebagai suara dari aspirasi masyarakat. (Asshiddiqie, 2006)

Daftar Pustaka

Arifin, F. d. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewengana antar Lembaga Negara. Jakarta: Konsorium Reformasi Hukum Nasional.

Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI .

Eddyono, L. W. (2010). PenyelesaianSengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi .

Muhtadi. (2013). Lembaga Negara: makna, kedudukan, relasi. Fiat Justicia Jurnal Hukum .

Setiawan, A., Ulfah, I. F., & Haboddin, M. (2015). Penghantar State Auxiliary Agency. Malang. UB Press

Ulya, Z. (n.d.). Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga.