Konsep Proprio Motu dalam Statuta Roma dan Penerapannya


Pasal 15 (1) Statuta Roma menyatakan: The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court. Apa arti dari “proprio motu”? Dan bagaimana penerapannya dalam ketentuan-ketentuan lain?

Di praktik hukum Amerika Serikat, ada padanan yang mirip dengan proprio motu, yaitu sua sponte. Menurut Black’s Law Dictionary Sixth Edition, sua sponte diartikan sebagai “of his or its own will or motion; voluntarily; without prompting or suggestion”. Dari pengertian ini, sua sponte memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan proprio motu.

Dalam konteks Rome Statute of the International Criminal Court (“Statuta Roma”), proprio motu adalah kewenangan yang diberikan oleh Statuta Roma kepada Office of the Prosecutor (“OTP”) di International Criminal Court (“ICC”), untuk memulai investigasi atas kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (lihat Pasal 5 Statuta Roma).

Dengan adanya kewenangan ini, OTP (bisa dipadankan sebagai jaksa atau penuntut) dari ICC tidak harus bersifat pasif dan menunggu adanya laporan. Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma, ICC lebih cenderung untuk memulai adanya investigasi atas kejahatan internasional setelah adanya laporan Dewan Keamanan PBB atau negara para pihak Statuta Roma.

Untuk diketahui, proprio motu dalam rezim Statuta Roma, hanya diterapkan untuk kewenangan jaksa dalam memulai investigasi atas kejahatan internasional tanpa adanya laporan terlebih dahulu. Tidak ada ketentuan lain dalam Statuta Roma yang termasuk proprio motu.
Menurut Luis Moreno-Ocampo, jaksa pertama di ICC, dalam makalah berjudul The International Criminal Court: Seeking Global Justice, ketentuan proprio motu dalam Statuta Roma adalah hal yang menjadi pembeda ICC dengan pengadilan internasional lainnya seperti International Criminal Tribunal for Rwanda atau International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Menurutnya, ketentuan proprio motu akan memastikan terwujudnya keadilan di atas keputusan-keputusan politis negara atau Dewan Keamanan PBB.

Sebagai informasi, jaksa ICC sudah dua kali melaksanakan investigasi proprio motu atas kejahatan internasional. Yang pertama adalah investigasi atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Kenya. Investigasi ini kemudian berlanjut dengan persidangan atas enam pejabat negara Kenya, termasuk Uhuru Kenyatta yang saat ini menjabat sebagai Presiden Kenya. Yang kedua adalah investigasi atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Cote d’Ivoire (Pantai Gading), yang berlanjut dengan persidangan atas Laurent Gbagbo, mantan Presiden Pantai Gading.

sumber: hukumonline.com