Komisi II DPR-Mendagri-KPU Sepakat Pilkada 2020 Tak Ditunda

Pemerintahan Diskusi Politik & Pemerintahan
1

Komisi II DPR-Mendagri-KPU Sepakat Pilkada 2020 Tak Ditunda

Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak ada penundaan Pilkada serentak 2020. Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja di Komisi II DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Mendagri Tito hadir langsung di ruang rapat, bersama Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua DKPP Muhammad. KPU diwakili 2 komisionernya, yaitu Ilham Saputra dan Viryan Aziz.

Keputusan tidak adanya penundaan Pilkada menjadi salah satu kesimpulan rapat hari ini. Kesimpulan dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020,” ujar Doli.

“Dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19,” imbuhnya.

Sebelumnya, beredar surat berisi informasi penundaan Pilkada Serentak 2020. Komisi II DPR menegaskan informasi tersebut tidak benar dan Pilkada tetap akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Pilkada akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9).

2

Diselenggarakan secara manual seperti biasalah? Hmm saya tidak yakin, penggunaan protokol kesehatan masih dijalankan. Mengingat bagaimana tidak disiplin masyarakat ketika berkendara.

3

agak mengkhawatirkan juga ya jika tidak tidunda, melihat kasus covid yang semakin meningkat dan masyarakat yang masih belum disiplin akan protokol kesehatan

4

Iya, diselenggarakan secara manual, padahal situasi memang sedang tidak memungkinkan, jika seandainya dilakukan secara virtual pun saya tidak yakin akan berjalan lancar.

5

Secara virtual perlu waktu dan sosialisasi lagi, Mas. Sebab, tidak semua orang paham menggunakan sebuah aplikasi (jika nantinya menggunakan aplikasi). Terkesan terburu-buru menurut saya pengadaan pilkada ini. Apalagi di tengah situasi yang begini. Semoga saja bisa lancar dan tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.