© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Kenapa Timor Timur memutuskan untuk melepaskan diri dari Indonesia ?

Timor Timur

Dulu Timor Timur atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Timor Leste merupakan sebuah negara kecil di pulau Timor berbatasan langsung dengan wilayah negara Indonesia yaitu Timor Barat. Dulu Timor Timur merupakan bagian dari negara Indonesia namun secara resmi pada 2002 Timor Timur berganti nama menjadi Timor Leste dan resmi berdiri sebagai sebuah negara berdaulat. Kenapa Timor Timur memutuskan untuk melepaskan diri dari Indonesia ?

  • Kita Bepisah, Kita Bahagia ( Timor-Timur dalam Kenangan)

Jika kita ditanya dengan pertanyaan kenapa Timor-Timur berpisah dari NKRI, maka akan ada banyak sekali jawaban yang dapat diberikan, mengingat kompleksitas dan dinaminsnya sejarah Timor-Timur ketika bergabung (1976) maupun ketika berpisah (1999) dengan NKRI. Mungkin yang masih segar diingatan kita adalah peristiwa krisis moneter (1998) dimana terjadi kerusuhan & kekacauan dihampir seluruh wilayah Indonesia yang menjadi alasan utama perpisahan itu, disamping jatuhnya Soeharto.

Tak tepat mengatakan “Timor Timur lepas dari Indonesia,” sebab yang terjadi sejak 1975 hingga 1999 adalah pencaplokan.

Dengan kata lain Timor Timur memang tidak pernah menginginkan bergabung dengan Indonesia, adalah jawaban yang paling sederhana dari alasan kenapa Timor Timur melepaskan diri.

Berikut ini kronologi pisahnya Timor Timur dan NKRI, dirangkum dari buku Timor Timur Satu Menit Terakhir (2008) suntingan August Parengkuan dan kawan-kawan:

19 Desember 1998 Perdana Menteri Australia, John Howard, mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur.

25 Januari 1999 Digelar rapat untuk membahas surat Howard. “Tolong dipelajari. Apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timtim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui Sidang Umum MPR?” kata Presiden Habibie waktu itu.

27 Januari 1999 Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri RI mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan merelakan Timor Timur. Sempat terjadi pro-kontra di internal kabinet saat itu.

Maret-April 1999 Terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timur, antara lain eksodus massal warga pendatang, kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, hingga kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa.

21 April 1999 Kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Belo dengan disaksikan langsung oleh Menhankam/Pangab Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto, serta beberapa tokoh lainnya.

27 April 1999 Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timor Timur.

5 Mei 1999 Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama, bersama Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timor Timur di Markas PBB New York. Dua hari kemudian, Sidang Umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu.

17 Mei 1999 Presiden Habibie mengeluarkan Kepres No.43/1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI-Portugal tentang Timor Timur, kemudian dikuatkan dengan Inpres No.5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.

16-18 Juni 1999 Perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timor Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu mereka sepakat menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI.

30 Agustus 1999 Setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timor Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasilnya: 78,5 persen menolak otonomi, 21 persen menerima otonomi, sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timor Timur dipastikan bakal segera lepas dari NKRI.

26 Oktober 1999 Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menggantikan Habibie, menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET atau pemerintahan transisi di Timor Timur.

30 Oktober 1999 Bendera Merah Putih diturunkan dari Timor Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara ini, kecuali RTP Portugal.

20 Mei 2002 Timor Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste.