Jumlah kasus Covid-19 di Jawa-Bali perlahan mulai menurun hampir setengahnya dari puncak kasus pada bulan Juli lalu, namun cenderung fluktuatif di masing-masing provinsi luar Jawa. Berdasarkan dampak positif dan negatif yang terjadi, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali maupun luar Jawa – Bali.
Keputusan memperpanjang PPKM beberapa jilid ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat mulai mempertanyakan jika memang PPKM berhasil menekan kasus covid mengapa terus dilakukan perpanjangan yang bahkan tidak jelas akan berakhir sampai kapan. Jika PPKM diperpanjang terus, bukankah justru menunjukkan kalau programnya gagal? Dampak PPKM juga dirasakan oleh masyarakat strata menengah ke bawah. Terutama yang menggeluti sektor-sektor UMKM. Banyak di antara mereka yang akhirnya gulung tikar karena tidak bisa memenuhi biaya operasional.
Dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap dampak PPKM terhadap kesejahteraan, menurutmu apa sebaiknya PPKM tidak usah ada? Kalau iya, opsi seperti apa yang kita punya?
Menurut saya, PPKM sudah cukup berdampak bagi masyarakat dalam menekan laju perkembangan Covid-19 meskipun masih fluktuatif. Pemberlakuan PPKM berlevel pun menurut saya tujuannya untuk membuat masyarakat mulai terbiasa untuk mengurangi mobilitas diluar rumah secara bertahap. Dikarenakan apabila dilihat dari pengalaman, setelah berakhir pemberlakuan PSBB sebelumnya cluster baru Covid-19 malah meningkat bahkan ditemukannya varian baru. Sehingga PPKM berlevel cukup efektif untuk mengurangi mobilitas karena masyarakat lambat laun akan terbiasa. Namun, tidak dipungkiri kebutuhan manusia khususnya sektor perekonomian sangat terdampak dengan adanya pemberlakuan PPKM yang terlalu lama. Sebenarnya hal ini dapat diatasi apabila penyaluran bansos dapat dilakukan dengan lancar dan tepat sasaran tanpa adanya KKN. Opsi lainnya sebagai penggerak sektor perekonomian adalah pemberdayaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi, sehingga selain bansos yang tepat sasaran, masyarakat dapat mengembangkan skill yang dimiliki untuk tetap survive di dunia kerja nantinya. Jangka panjang dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan.
Pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat sudah dimulai dari awal pandemi dengan istilah PSBB, dan berlanjut hingga saat ini dengan istilah PPKM. Kasus Covid-19 yang fluktuatif memerlukan penanganan yang efektif untuk menurunkan angka kejadian secara signifikan. Berdasarkan pernyataan Bapak Joko Widodo, yang dilansir dalam berita kompas media (sumber : https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19), pemerintah terus memantau dan memahami dinamika di lapangan, dan akan dilakukan pembukaan secara bertahap apabila kasus kejadian Covid-19 menurun secara signifikan. PPKM dinilai efektif untuk menurunkan laju mobilitas masyarakat Indonesia yang mulai terbiasa untuk berkegiatan dari rumah. Akan tetapi, kebijakan PPKM juga memiliki sisi kekurangan dimana merugikan sektor perekonomian, salah satunya masyarakat di bidang ekonomi mikro atau UMKM. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan penghasilan secara maksimal karena berbagai kebijakan seperti jam operasional dan sebagainya.
Menurut saya, PPKM tetap perlu dilangsungkan dengan berbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keadaan sektor esensial dalam pelaksanaannya, seperti penambahan jam operasional toko dengan prokes yang ketat, menambah kapasitas pembeli dine in di restoran sampai 50%, dan sebagainya. Opsi lain yang dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan PPKM adalah dengan mempercepat penyebaran vaksinasi, penerapan 3M yang masif dan lebih tegas, serta meningkatkan kegiatan tracing kasus konfirmasi agar cepat memutus rantai penyebaran virus. Dengan demikian, sektor ekonomi dan kesehatan dapat berjalan dengan seimbang di masa PPKM saat ini.
Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Sama halnya dengan adanya penetapan PPKM berlevel ini yang menimbulkan anggapan bahwa kebijakan tersebut menyusahkan masyarakat.
PPKM berlevel ini efektif membatasi mobilitas warga. Kebijakan ini melibatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa pembatasan aktivitas ini demi kepentingan bersama. Sehingga jika ada penyekatan masyarakat akan memahaminya karena informasi langsung disampaikan oleh tokoh masyarakat di masing-masing daerah.
Antara PSBB dan PPKM memang tidak jauh berbeda, namun memang untuk kali ini penerapan PPKM jauh lebih ketat. Sehingga diharapkan PPKM bisa membatasi pergerakan masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19. Selain itu, Pemda masing-masing daerah juga telah menyiapkan segala kepentingan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 seperti Pemda juga siap menyalurkan bansos berupa uang, sembako, obat-obatan dan vitamin ke masyarakat terdampak. Semua upaya penanganan COVID-19 diupayakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat bisa mengggunakan bantuan permodalan dengan menjalankan bisnis sesuai prokes.
Dalam hal ini peran aktif masyarakat juga menjadi penting sebab semakin patuh kita maka semakin cepat angka kasus harian turun sehingga penerapan PPKM darurat dapat dilonggarkan.
Saya pun setuju dengan pendapat dari Saudari @Rani_Fauziyah_Putri mengenai opsi lain yang dapat dijalankan bersamaan dengan kebijakan PPKM ini. Dimana pemerintah perlu mempercepat vaksinasi terutama pada golongan bawah yang tinggal di lokasi padat pemukiman, karena cluster keluarga cukup tinggi terjadi.
Selain itu bansos juga harus cepat, efektif dan tepat sasaran. Sehingga koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci kesuksesan program tersebut. Selain itu program digitalisasi UMKM juga dapat menjadi solusi agar usaha/bisnis kecil dapat survive di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini.
Program bansos sebetulnya sudah cukup baik dipersiapkan oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih ada yang tidak sesuai harapan. Koordinasi pemerintah pusat dan pemda yg baik menjadi krusial. Selain itu tokoh-tokoh masyarakat juga harus kompak dalam mendukung serta mengawasi program bansos. Bantuan sosial seharusnya dapat diperkuat lagi sehingga bisa menjangkau masyarakat rentan miskin seperti pegawai mall, dan sektor informal seperti pedagang kaki lima.
Untuk itu, pemerintah pusat perlu membenahi konsep PPKM darurat dengan melibatkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam pelaksanaan di tingkat daerah. Misalnya agar Satpol PP dan TNI/Polri turun ke masyarakat dengan didampingi petugas Dinsos dengan kekuatan logistik yang cukup. Dan juga melaksanakan program vaksinasi, bansos maupun program lainnya dengan cepat dan masif.
Pemberalakuan kebijakan PPKM yang sudah terjadi pada bulan lalu tersebut akibat angka covid yang kian meningkat tak terkendali. sehingga pemerintahpun harus membatasi mobilitas mayarakat. otomatis hal ini sangat mencekik para pelaku UMKM meskipun angka kasus baru kian menurun. jika PPKM kian diperpanjang seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang telah banyak ribuan orang terkena PHK dan usaha yang gulung tikar. Memang terdapat bantuan pemerintah yang terdampak akibat PPKM namun bantuan tersebut tidak dapat menopang biaya hidup rumah tangga selama sebulan. solusi yang tepat menurut saya yaitu melakukan evaluasi ppkm yang wilayahnya sudah zona hijau dengan membuka kembali fasilitas publik serta usaha non esensial dan kritikal dengan kapasitas 70% tentunya dengan protokol kesehatan dan untuk yang zona merah level 3/4 agar memberikan subsidi dan intesif yang lebih meningkat serta membantu pemerintah daerah agar wilayah yang terdampak juga tidak salah sasaran dan terdapat pemerataan bantuan serta menambahkan jam operasional hingga jam 21.00 dengan protokol kesehatan yang ketat
Menurut saya, boleh saja PPKM di perpanjang. Akantetapi, di selanjutnya pemerintah harus bertindak lebuh tegas terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan prokes agar tidak ada korban-korban lagi berjatuhan akibat pandemi Covid-19. Saya juga ingin memeberi saran untuk PPKM sebaiknya dilaksanakan seluruh daerah di Indonesia agar prosesnya merata untuk semua kota-kota. Belakangan ini banyak kasus di luar Jawa melonjak sedangkan di pulau Jawa sendiri sudah berkurang. Lalu bagaimana solusi selanjutnya? Apa terus menerus bergantian PPKM nya atau disudahi saja. Pemerintah harus lebih tegas lagi itu solusinya. Agar kegiatan masyarakatpun dapat pulih kembali dan perekonomian negara menjadi terkendali.
Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PPKM memang dapat menekan angka pertumbuhan pasien Covid-19. Tetapi dengan pemberlakuan PPKM banyak sekali masyarakat yang merasakan dampaknya. Ada beberapa dari mereka tidak sakit karena virus tetapi mereka sakit karena kelaparan. Memang miris sekali melihat keadaan masyarakat yang sangat terdampak dengan adanya pemberlakuan PPKM ini.
Menurut pendapat saya, kebijakan pemerintah sudah benar untuk menerapkan PPKM ini ditambah lagi dengan program-program pemerintah seperti kartu prakerja, BLT, dll. Meskiopun karena kebijakan PPKM ini, beberapa masyarakat tidak bisa mendapatkan penghasilan sama sekali ditambah kemampuan mereka pun ikut terhenti dengan adanya pandemi ini. Tetapi pendapat saya, selagi pemerintah memberlakukan PPKM, pemerintah harus juga aktif memperluas pemberian vaksinasi kepada masyarakat, merealisasikan dana bansos, BLT UMKM dan penerima kartu prakerja secara merata dan tepat sasaran. Tentunya agar pandemi Covid-19 ini bisa cepat selesai dan masyarakat dapat memiliki skill baru yang dapat membantu kehidupan mereka di masa depan.
Faktanya terdapat banyak masalah terkait dengan penyaluran BST, mulai dari beras yang rusak, pemotongan bantuan hingga data penerima BST yang ganda. Kalaupun tidak ada masalah terkait hal-hal tersebut, benarkah penyaluran bansos yang tepat sasaran dapat mengatasi masalah masyarakat yang secara langsung terdampak karena adanya PPKM ? Menurut informasi di media massa yang ada, rencana pemerintah akan menyalurkan BST kepada 10 juta keluarga, pertanyaannya, apakah hanya 10 juta keluarga yang terdampak karena adanya PPKM ? Apakah BST yang ada sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga mereka ?
Pertanyaan-pertanyaan itu mestinya digali lebih dalam lagi sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian para penjual makanan yang “melawan” petugas ketika dipaksa tutup karena adanya PPKM.
Belum lagi dengan para pengusaha yang terdampak langsung karena adanya PPKM, misalnya pengusaha hotel dan tempat wisata. Berapa banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan yang kemungkinan mereka tidak terdaftar sebagai penerima bansos karena bukan dari golongan tidak mampu.
PPKM memang cara efektif untuk menekan laju penyebaran covid-19, dan itu baik untuk bidang kesehatan. Tetapi bagaimanapun PPKM bukanlah solusi yang efektif untuk bidang ekonomi.
Dan yang lebih parah lagi, PPKM sangat berdampak bagi pendidikan di Indonesia. Sudah hampir 2 tahun siswa dan mahasiswa mendapatkan pendidikan secara daring, yang itu sangat menurunkan kualitas pendidikan masyarakat kita.
Jadi PPKM mungkin cara efektif untuk bidang kesehatan, tetapi tidak untuk bidang ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita memberikan solusi di satu sisi, tetapi menimbulkan masalah baru yang lebih besar dampaknya di sisi lainnya.
Kalau menurut saya, opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mempersiapkan kondisi new normal secara cepat melalui program vaksin buat masyarakat Indonesia. Permasalahan utama dari program vaksin adalah masalah pengadaan dan distribusi vaksin itu sendiri. Walaupun terlambat, sebaiknya pemerintah benar-benar fokus pada masalah pengadaan dan distribusi vaksin untuk membentuk herd immunity masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi virus, satu-satunya solusi ya hanya vaksin, tidak ada solusi lainnya.
Kalau dilihat hanya dari satu sisi, yaitu kesehatan, tidak ada masalah apabila PPKM diperpanjang. Tetapi bagaimana dengan bidang ekonomi ? Bagaimana dampaknya apabila PPKM terus diperpanjang ?
Bagi saya, kesehatanpun juga hanya melihat dari kesehatan fisik seseorang, tetapi bagaimana dengan kesehatan mentalnya ? Seorang anak konglomerat, yang tidak mempunyai masalah dari sisi finansial saja sampai mengkonsumsi narkoba karena stress akibat pandemi ini, bagaiman dengan masayarakat bawah yang harus memikirkan finansialnya. Apakah tidak lebih stres merekanya? Jangan lupa, kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik.
Belum lagi dampak yang lebih krusial lagi, yaitu pendidikan. Bagaimana nasib generasi kita kalau mereka harus terus sekolah atau kuliah secara daring ? Menurut saya dampaknya akan sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia, karena dampak dari pendidikan akan terasa di masa depan, bukan di masa sekarang.
Sebenarnya saya sebagai mahasiswa juga memikirkan hal tersebut. Tetapi saya juga memikirkan hal lain yaitu dari sisi pemerintah. Pemerintah sudah berusaha keras dalam melakukan penanganan dari segi kesehatan dan terus berupaya untuk melakukan penanganan dari segi lainnya
Tidak mudah menertibkan semua rakyat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Masih banyak maasyarakat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Misalkan saja, banyak anak remaja yang nongkrong tanpa menggunakan masker dan tidak menerapakan social distancing. Mungkin itu salah satu kejadian yang masih banyak terjadi lingkungan sekitar.
Bagaimana pemerintah tidak memeperpanjang PPKM kalau masyarakatnya sendiri tidak melaksanakan protokol kesehatan.
Tapi perlu diketahui ada masyarakat yang sudah taat protokol kesehatan. Nah masyarakat itu perlu di apresiasi. Masyarakat yang sudah taat protokol kesehatan merasa kesal dengan para masyarakat yang abai dengan Covid-19. Bahkan masih ada saja yang percaya bahwa Covid-19 itu tidak ada atau banyak konspirasi. Saya sebenarnya juga lelah menghadapi teman saya yang tidak taat protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita harus tetap mengikuti peraturan pemerintah sebagaimana mestinya.
Mungkin bagi saya kesadaran dalam diri sendiri seharusnya perlu di tingkatkan dan nanti nya PPKM dapat dihentikan agar perekonomian kembali pulih seperti sedia kala
PPKM sendiri mungkin sudah berhasil dalam menurunkan rataan kasus harian positif COVID-19 di Indonesia setelah di lakukan berjilid - jilid dengan berbagai macam pro dan kontra yang menyertainya terutama mengenai pembatasan - pembatasan yang dilakukan pemerintah yang sangat berdampak pada kegiatan - kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin melemah ditandai dengan banyaknya usaha yang gulung tikar dan pekerja yang mengalami PHK besar - besaran. Pada kenyataannya memang, PPKM sendiri tidak terlalu efektif dalam pelaksanannya di lapangan terutama dengan banyaknya pelanggaran - pelanggaran PPKM yang dilakukan masyarakat yang menandai tingkat kepatuhan yang rendah terhadap peraturan - peraturan PPKM yang dianggap " cukup ribet ’ seperti misalnya, masyarkat harus memiliki surat - surat hasil PCR atau vaksin jika ingin bepergian ke luar kota atau pulau yang di sisi lain, test PCR di Indonesia memiliki biaya yang sangat mahal dengan kisaran normalnya saja bisa mencapai 700.000 rupiah serta surat - surat pendukung lainnya yang harus terus dibawa - bawa.
Lalu pemberian bantuan - bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat yang terdampak oleh PPKM ini saya rasa juga belum optimal mengingat banyaknya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai yang di rencanakan seperti misalnya ada keluhan mengenai bansos tunai yang dipotong jumlahnya dari nominal yang dicanangkan untuk masing - masing warga di berbagai daerah di Indonesia.
Semua hal diatas menjadikan PPKM tidaklah terlalu efektif dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia dan di sisi lain tetap berusaha menopang perekonomian Indonesia yang melemah akibat pembatasan sosial dan fisik yang di berlakukan selama PPKM, sehingga PPKM terus menerus diperpanjang tanpa adanya kepastian untuk masyarakat. Bahkan beberapa kalangan seperti ekonom dan epidemiolog juga sepakat jika PPKM ataupun PSBB yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya tidak begitu efektif dan sebaliknya menilai kebijakan lockdown justru lebih efektif daripada PPKM karena pemeritnah sendiri dinilai memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan lockdown dan kebijakan lockdown sendiri juga dinilai hemat daripada memperpanjan PPKM hingga berlarut - larut
Sebetulnya solusi paling utama dari pandemi virus (Covid 19) adalah herd immunity.
Herd immunity bisa kebentuk dengan dua cara, yaitu program vaksinasi atau pembentukan kekebalan tubuh secara alami dalam tubuh manusia. Nah kalau memang yang terjadi adalah pembentukan imunitas tubuh secara alami, memang bisa dilakukan dengan cara penerapan protokol kesehatan, dengan tujuan meminimalkan korban. Secara teori, ketika virus masuk kedalam tubuh, pasti akan dilawan oleh imunitas tubuh, lalu menular ke orang lain dengan kondisi virusnya sudah bermutasi menjadi lebih lemah. Begitu seterusnya hingga virus itu menjadi tidak berbahaya lagi bagi manusia. Kalau berkaca pada pandemi-pandemi virus di masa lalu, butuh waktu 3 tahun agak virus tersebut bermutasi menjadi lemah, sehingga kondisi masyarakat menjadi normal kembali.
Tetapi apakah keadaan seperti itu menjadi pilihan ?
Protokol kesehatan yang dilakukan dengan cara PPKM memang sukses untuk bidang kesehatan, tetapi kenyataannya berdampak luar biasa buat dua bidang lainnya, yaitu ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu pemerintah harusnya memikirkan cara lainnya agar solusi yang dipilih tidak menimbulkan masalah baru yang besar juga dampaknya.
So… solusi paling ideal adalah program vaksinasi masal yang dilakukan secepatnya. Sayangnya program vaksinasi kita masih sangat jauh dari capaian menuju herd immunity. Untuk menuju herd immunity dibutuhkan sekitar 80% penduduk yang telak mendapatkan vaksin. Indonesia sendiri, setelah sekitar 2 tahun masa pandemi, baru mencapai 27% unituk dosis 1 dan 14& untuk dosis 2 (Diambil dari situs kementrian kesehatan).
Program PPKM bukanlah solusi idela, so pemerintah kudu memikirkan cara-cara lain, sambil menunggu capaian 80% untuk program vaksinasi, sehingga ekonomi dan pendidikan di Indonesia tidak mengalami kerugian yang besar.
PPKM sebenarnya memiliki dampak positif untuk mengurangi tingkat penularan covid-19 dan terbukti efektif. Salah satu dampak negatif PPKM paling besar adalah perekonomian. Banyak warga yang merasa PPKM sangat mencekik laju perekonomian mereka apalagi untuk warga dengan perekonomian menengah ke bawah. Salah satu cara yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah adalah meng-upgrade konsep UBI(Universal Basic Income). UBI sendiri adalah pemberian bantuan dana untuk warga yang memiliki perekonomian menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Memang benar kemarin Indonesia sempat melakukan konsep ‘bantuan sosial(bansos)’ yang sayangnya dikorupsi. Namun jika bantuan sosial tersebut benar-benar dapat tersalurkan dengan baik, itu akan sangat membantu perekonomian warga. Saran saya, pemerintah harus mengkaji ulang dan meng-upgrade sistem untuk bantuan sosial agar terlaksana dengan baik. Konsep transparasi dan penyaluran yang ‘langsung’ tanpa melewati beberapa bagian pemerintahan kemungkinan besar akan memiliki hasil yang baik.
Dengan membuka fasilitas publik, menurut saya agak kurang efektif karena akan meningkatkan kasus lagi. Mungkin beberapa saja dibuka secara bergilir, dan ada aturan tertentu untuk memasukinya, seperti sudah vaksin atau menaati prokes.
Saat ini saya rasa fasilitas publik itu bisa dipergunakan sebgaai venue untuk vaksinasi massal, agar masyarakat lebih banyak yang divaksin
