Ethische Politiek

Pemerintahan Diskusi Politik & Pemerintahan
#1

Ethische Politiek atau yang sering kita dengar dengan nama politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi:
-Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
-Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
-Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda, di antaranya:

  1. Irigasi
  2. Edukasi
  3. Migrasi
    Penyimpangan ini terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Sumber : www.wikipedia.com
Gimana menurut Youdics mengenai penerapan politik etis ini?

2 Likes
#2

penerapan politik etis ini setau saya memang mengubah segalanya dari pemerintah kolonial ke rakyat. itu yang pertama. yang kedua politik etis ini mengalami kegagalan selain penyimpangan, kenapa? salah satunya adalah faktor makin kuatnya aliran penduduk dari luar Jawa ke Jawa guna memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, bertentangan dengan emigrasi yang sedang dilakukan pemerintah Belanda.

3 Likes
#3

Wah baru tau saya adanya etnische politik. Terima kasih, mbak. Izin bertanya, menurut mbak sendiri apa sih kelebihan dan kekurangan dari politik ini?

1 Like
#4

Hallo, salam kenal ya kak!

Terima kasih sudah mau mendiskusikan ini bersama saya. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran berharga dan menjadikan negera Indonesia semakin baik lagi. Amin. :pray:

#5

Hallo, salam kenal ya kak!

Terima kasih sudah mau mendiskusikan ini bersama saya😁.

Untuk kelebihan dan kekurangan dari politik etis ini ada banyak kak. Kita mulai bahas dari kelebihannya yaa.
Kelebihan:
a. Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik,baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.
b. Warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan yang telah mencakup dalam hak asasi manusia (seperti hak politik,ekonomi,kesetaraan di depan hokum dan pemerintahan,ekspresi kebudayaan,dan hak pribadi).
c. Masyarakat yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan (pemilu). Penduduk memilih secara rahasia tanpa ada unsure paksaan.
e. Pengambilan keputusan di lakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

Kekurangan:
a. Terjadi konflik diantara masyarakat, apabila mereka terlibat dalam hal politik yang sama dan memiliki pandangan yang berbeda.
b. Dengan adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat,maka masyarakat sewenang-wenang mengeluarkan isi hatinya, meskipun bersifat negative yang biasanya di tujukan kepada pemerintah yang kurang di senangi.
c. Belum mampu menjamin keadilan distributive,karena hakikat politik yang memberikan peluang arena bersaing.
d. Proses kemajuan ekonomi yang sudah di capai selama ini akan beratakan,karena pemerintah kewalahan dalam melaksanakan kepemimpinannya karena adanya perbedaan suku,bahasa,dll yang menyebabkan prinsip mereka juga berbeda.

#6

bener bgt, dalam pelaksanaannya kebijakan2 tsb justru malah menyimpang;
pada program irigasi, penyimpangan terjadi pada pemilihan tanah-tanah yang dibuatkan irigasi. tanah-tanah yang dipilih hanya tanah-tanah subur untuk perkebunan swasta milik Belanda. tanah perkebunan milik rakyat pun akhirnya tidak teraliri air dari saluran irigasi yang telah dibuat, lalu, pada program emigrasi, penyimpangannya pada pemilihan wilayahnya di luar pulau Jawa, yakni pada daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. hal tersebut terjadi lantaran adanya permintaan besar akan tenaga kerja yang dibutuhkan di daerah tersebut seperti perkebunan di Sumatra, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lainnya. di daerah tersebut, rakyat nusantara dijadikan sebagai kuli kontrak, sedangkan emigrasi yang ditujukan ke Lampung bersifat menetap, program edukasi pun akhirnya hanya menghasilkan tenaga-tenaga administrasi yang terampil dan murah. selain itu, pendidikan hanya dibuka untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang kalangan mampu. hal tersebut akhirnya melahirkan diskriminasi pendidikan dengan membedakan kelas pendidikan.

#7

Hallo, salam kenal ya kak!

Terima kasih sudah mau meluangkan waktu dan mendiskusikan ini bersama saya🙏.

#8

Dalam hal edukasi dampak positifnya munculah kaum terpelajar dan terdidik yang nantinya membuat pemerintah Belanda menjadi terancam karena munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional

1 Like
#9

Menurut saya tujuan pelaksanaan politik etis tidak semata-mata menjadi perwujudan tanggung jawab Belanda terhadap negara jajahannya, tetapi juga memberikan keuntungan bagi Belanda. Politik etis digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja baru yang terampil, selain untuk memenuhi tuntunan dari humanis. Dalam implementasinya, pendidikan saat itu juga mengarah ke pendidikan gaya Eropa dan bersifat elitis. Dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun begitu, penerapan politik etis dapat dikatakan sebagai salah satu faktor munculnya pergerakan nasional di kalangan masyarakat.

1 Like