Era disrupsi, bagaimana dengan politik Indonesia?

Era disrupsi merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat, ketika aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, kemudian bergeser ke dunia maya. Hal ini pastinya dilatarbelakangi oleh aktivitas digital yang berkembang pesat. Kemajuan teknologi memang tidak bisa kita hindari. Setiap tahun selalu ada perubahan yg terjadi. Karena pada dasarnya perubahan adalah mutlak.

Kecerdasan digital yang terjadi saat ini tidak hanya mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif tetapi juga membuat pola pikir manusia menjadi lebih suka yg praktis dan menggeser manusia untuk mau tidak mau mengubah aktivitasnya.

Dunia sudah memasuki era-disrupsi, tidak lain Indonesia. Disrupsi juga dapat dikatakan sebuah fenomena yang dimana manusia yang seharusnya menggeser/melakukan perubahan. Namun, saat ini manusia yang justru tergeserkan. Bahkan ada yang sampai menggeser karakter.

Dalam hal politik, disrupsi akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem politik. Munculnya inovasi aplikasi teknologi digital akan menginspirasi lahirnya aplikasi sejenis di bidang politik. Tidak lama lagi, hingar bingar kampanye pengerahan massa, akan diganti dengan edukasi via berbagai media sosial, yang tidak saja lebih murah harganya akan tetapi juga memiliki daya jangkau audiens yang jauh lebih luas dan merata. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, bukan tidak mungkin akan terjadi digitalisasi demokrasi.

Menurut kalian bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menghadapi era-politik disrupsi yg mana mungkin mengharuskan bangsa kita melakukan demokrasi secara digital ?

Referensi :

sonora.id
jurnalsukma.org

1 Like

Wow senang sekali membaca topik seperti ini. Menurut saya pribadi, ada beberapa hal yang memang sulit untuk “di-digitalkan” tetapi untuk melakukan demokrasi secara digital bukanlah hal yang sulit. Itu kembali lagi kepada kita sebagai rakyat dan pengguna media sosial dalam bertutur kata, bersikap, dan berpendapat. Selagi itu hal yang positif kenapa tidak. Kalau menurut kakak sendiri apa ada cara-cara atau pendapat untuk mengurangi / menghindari era disrupsi ini?

Bagus sekali topik yang dijelaskan. Menurut saya pribadi terkait menghadapi era-politik disrupsi yang mana mengharuskan demokrasi secara digital, mau tidak mau bangsa Indonesia harus melakukan hal tersebut. Mungkin banyak yang protes dan takut datanya diretas, namun sebenarnya tak perlu ditakutkan karena apabila dilakukan pemeretasan tidak ada seorangpun di belakang pemerintah dan hanya dilakukan oleh mesin untuk dimanfaatkan. Bagaimana menurut kakak sendiri terkait data yang tercantum tersebut?

Terimakasih telah membaca artikel ini😉
aku apresiasi pandangan kamu…
Seperti statement aku diatas bahwa perubahan adalah mutlak. Jadi tidak dapat terhindarkan. Tetapi untuk cara-cara adaptasi atau menghadapi nya itu mungkin kita membuka ruang dialog yang luas dan inklusif khusus nya untuk isu-isu politik yg ada, mampu diakses setiap orang, dan memberikan perspektif berimbang terkait gejala-gejala yang terjadi di sosial media. Tidak lain juga bagaimana diri kita mampu menyaring informasi yg ada di medsos dengan bijak.

1 Like

Terimakasih telah membaca artikel ini :wink:
aku mengapresiasi pandangan mu…
menurut ku terkait data data yg akan tercantum ketika demokrasi digital dijalankan ada sisi positif dan negatif nya. Sisi positif nya pemerintah bisa menggunakan data data tersebut untuk bahan acuan dalam pembuatan kebijakan yg akan dirumuskan pada masa mendatang. Tetapi sisi negatifnya seperti yg kamu klaim bahwa bisa jadi ada peretasan data, tetapi menurut ku ketika pemerintah menetapkan sesuatu dalam hal ini demokrasi digital maka seharusnya pemerintah telah siap dan memiliki sistem verifikasi yg ketat untuk keberlangsungan sistem demokrasi digital tersebut.

Terima Kasih atas artikelnya yang bermanfaat.

Benar seiring berjalannya waktu teknologi selalu maju dan berkembang dengan pesat yang membuat manusia lebih mudah dalam melakukan banyak hal yang sudah di digitalisasi, Menurut saya sendiri era digital dapat mengurangi biaya agar tidak terlalu membengkak, contohnya seperti kampanye secara digital atau mungkin pemilu kita lakukan tanpa menggunakan kertas( beberapa tempat sudah melakukannya), tetapi menurut anda sendiri apakah akan ada dampak negatif yang ditimbulkan?, kalau ada boleh dijelaskan.

Terimakasih sudah membaca artikel ini :wink:
Aku mengapresiasi pendapat dan pandangan mu…
Jika terkait pemilu secara digital dampak negatif atau kelemahan nya adalah memungkinkan masuknya kepentingan pihak-pihak yang ingin mengacaukan proses dan hasil pemilihan, dimana kecurangan bisa lebih besar dari pemilu konvensional. Kegagalan dalam penerapan bisa mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

1 Like