Cara Mengartikan Penjelasan Pasal yang Bunyinya "Cukup Jelas"

image
Bagaimanakah mengartikan pasal yang penjelasannya memuat bunyi ‘cukup jelas’. Contoh: saya kutip Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: ‘Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia’. Penjelasan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hanya menyebut ‘cukup jelas’.
Terimakasih.

Ada banyak frasa ‘cukup jelas’ pada bagian Penjelasan pasal demi pasal dalam setiap peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak hanya pada Undang-Undang yang Anda sebutkan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat lebih dari 250 frasa ‘cukup jelas’ pada bagian Penjelasan pasal demi pasal.

Bagian Penjelasan Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bagian ‘Penjelasan’ dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Bagian Penjelasan merupakan ‘interpretasi resmi’ (autentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Oleh karena Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Menurut Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya, walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu Penjelasan, tetapi seyogianya para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan.

Pandangan Maria Farida itu juga sejalan dengan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving). Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas.

Sumber