Berlakunya KUHPerdata di Indonesia

Pengertian-Hukum-Perdata-Menurut-Para-Pakar
Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda (Burgelijk Wetboek) -> berasal dari Hukum Perdata Perancis (Code Civil des Francais) yang dikodifikasikan tanggal 21 Maret 1804 -> tahun 1807 diundangkan lagi dengan nama Code Napoleon -> Pada tahun 1838, Pemerintah Kerajaan Belanda mengkodifikasikan BW (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) dan WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, berdasarkan Asas Konkordansi berlakunya suatu sistem hukum di Indonesia yang sama dengan sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda, yang tercantum dalam Pasal 75 Regerings Reglement jo Pasal 131 Indische Staatsregeling -> bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negeri Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, Pemerintah Militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, dalam Pasal 2 -> Semua Undang-Undang, termasuk KUHPer dari Pemerintah Hindia Belanda, tetap berlaku sah untuk sementara waktu.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini” -> KUHPer berlaku kembali di Indonesia.

Pada waktu RI berubah menjadi RIS, tanggal 27 Desember 1949, sesuai dengan Pasal 192 ketentuan peralihan Konstitusi RIS “Peraturan-peraturan dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini -> KUHPerdata masih diberlakukan

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, berdasarkan Pasal II aturan peralihan, KUHPerdata yang dikodifikasikan masih berlaku sampai saat ini -> untuk mengisi kekosongan hukum & menjamin kepastian hukum.

Sewaktu Negara RIS berubah menjadi NKRI dan berlakunya UUDS 1950, berdasarkan Pasal 142 Ketentuan Peralihan yang menyatakan, bahwa peraturan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha negara yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap berlaku dengan tidak merubah sebagai peraturan ketntuan RI sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini” -> KUHPerdata masih berlaku

sumber: fh upnvj