Bagaimanakah proses atau tahapan dalam kebijakan publik ?

kebijakan_publik

(Vina Shaw) #1

Kebijakan publik adalah a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Bagaimanakah proses atau tahapan dalam kebijakan publik ?


(Wina Prinda Hapsari) #2

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan.

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.


(Lia Permata Sari) #3

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Berikut adalah gambar yang menunjukkan proses kebijakan publik yang dikemukakan William N. Dunn.38

  1. Fase Penyusunan Agenda
    Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

    Ilustrasi : Legislator negara dan co- sposornya menyiapkan rancangan undang- undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Atau rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.

  2. Fase Formulasi Kebijakan
    Karakteristik : Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

    Ilustrasi : Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.

  3. Fase Adopsi Kebijakan
    Karakteristik : Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

    Ilustrasi : Dalam keputusan Mahkamah agung pada kasus Roe.v. Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.

  4. Fase Implementasi Kebijakan
    Karakteristik : Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

    Ilustrasi : Bagian Keuangan Kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakita yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.

  5. Fase Penilaian Kebijakan
    Karakteristik : Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemeritnahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

    Ilustrasi : Kantor akuntansi publik memantau program- program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi.

Sementara itu dalam pandangan Ripley, tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:

  • Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.

  • Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.

  • Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisaasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif- alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

4. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Pakar kebijakan publik, James Anderson, dalam bukunya yang berjudul “Public Policy Making”, menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

  • Formulasi masalah (problem formulation)
    Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

  • Formulasi kebijakan (formulation)
    Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif- alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

  • Penentuan kebijakan (adaption)
    Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

  • Implementasi (implementation)
    Siapa yamg terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

  • Evaluasi (evaluation)
    Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana yang dikutip Subarsono41 menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

  • Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

  • Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

  • Pembuatan kebijakan (decicion making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.

  • Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

  • Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.


(Aneska Zoya Raveena) #5

Proses kebijakan sebagai proses pembuatan kebijakan yang berbeda dengan perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merujuk pada aspek-aspek bagaimana masalah-masalah menjadi perhatian aktor pembuat kebijakan publik, bagaimana kebijakan dipilih dari berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.

Proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit, yaitu:

  • Melibatkan percabangan yang luas.
    Yaitu berhubungan dengan keseluruhan sistem, perubahan pada satu aspek sosial akan berdampak pada keseluruhan sistem.

  • Melibatkan perspektif jangka panjang.
    Keputusan dalam proses kebijakan publik diharapkan bukan hanya berdampak positif pada jangka waktu yang pendek tetapi juga diharapkan sampai jangka waktu yang panjang.

  • Menggunakan sumber-sumber kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam lingkungan yang berubah.
    Sumber daya manusia dan bukan manusia harus dikondisikan agar selalu dapat mendukung situasi dan lingkungan yang dinamis yang dihadapi proses kebijakan publik.

  • Merupakan proses intelektual.
    Artinya tahap-tahap di dalam proses kebijakan publik membutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasional.

  • Kelanjutan proses sosial yang dinamis.
    Proses kebijakan publik merupakan proses sosial yang dinamis dari implementasi hingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan terhadap lingkungan yang berubah. Setiap perubahan sosial yang terjadi akan direspons oleh aktor kebijakan publik melalui perubahan kebijakan publik.

Proses kebijakan publik menurut Charles O. Jones


Jones mengemukakan sebelas (11) tahapan dalam proses kebijakan publik, yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan termination. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Perception/definition
    Mendefinisikan masalah adalah tahap awal dari proses kebijakan publik. Manusia menghadapi masalah karena ada kebutuhan (needs) yang tidak dapat dipenuhi. Negara bertugas membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka welfare state . Mengakses kebutuhan tidaklah sederhana, dibutuhkan sikap responsif, kepekaan terhadap prakiraan- prakiraan kebutuhan masyarakat. Masalah masyarakat (public problems) sangatlah kompleks, pembuat kebijakan sering mengalami kesulitan membedakan antara masalah dan akibat dari masalah.

  2. Aggregation
    Tahap mengumpulkan orang-orang yang mempunyai pikiran sama dengan pembuat kebijakan. Atau mempengaruhi orang-orang agar berpikiran sama terhadap suatu masalah. Dapat dilakukan melalui penulisan di media massa, penelitian atau orasi.

  3. Organization
    Mengorganisasikan orang-orang yang berhasil dikumpulkan tersebut ke dalam wadah organisasi baik formal maupun informal.

  4. Representation
    Mengajak kumpulan orang-orang yang berpikiran sama terhadap suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses ke agenda setting.

  5. Agenda Setting
    Terpilihnya suatu masalah ke dalam agenda pembuat kebijakan.

  6. Formulation
    Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis, masalah dapat diredefinisi dan memperoleh solusi yang tidak populer di masyarakat tetapi merupakan kepentingan kelompok mayor dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para pembuat kebijakan baik sebagai individu, kelompok ataupun partai) yang dilakukan melalui negosiasi, bargaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif. Formulasi juga membahas siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan output kebijakan.

  7. Legitimation
    Proses pengesahan dari alternatif yang terpilih (public policy decision making).

  8. Budgeting
    Penganggaran yang disediakan untuk implementasi kebijakan. Kadang terjadi kasuistis di mana anggaran disediakan di tahap awal sebelum perception, atau sesudah implementasi. Ketersediaan dana juga mempengaruhi penyusunan skala prioritas.

  9. Implementation
    Kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap dilaksanakan apabila dana telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan.

  10. Evaluation
    Menilai hasil implementasi kebijakan, setelah menentukan metode- metode evaluasi. Merupakan tahap di mana upaya dilakukan untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong serta kelemahan dari isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan membutuhkan bantuan proses monitoring.

  11. Adjusment/Termination
    Tahap penyesuaian kebijakan publik untuk menentukan apakah perlu direvisi ataukah diakhiri karena kebijakan telah selesai atau mengalami gagal total.

Proses kebijakan publik menurut Harold Laswell


Sepaham dengan Jones adalah Harold Laswell, namun tahap-tahap proses kebijakan publik disusunnya dengan lebih sederhana. Laswell menyebut proses kebijakan publik sebagai policy cycle yang terdiri atas 7 tahapan. Perbedaan rumusan Laswell terletak pada kedudukan evaluasi dan terminasi. Menurutnya terminasi dilakukan terlebih dahulu sebelum evaluasi dengan pemahaman terminasi adalah tahap penyesuaian kebijakan dengan kelompok sasaran dan evaluasi adalah tahap perbaikan.

Tahap-tahap policy cycle Harold Laswell adalah sebagai berikut.

  1. Intelligence
    Jones menyebut tahap ini sebagai mendefinisikan masalah. Data-data dan informasi dari suatu masalah dikoleksi, diproses dan dilakukan disseminasi.

  2. Promotion
    Pada tahapan ini upaya-upaya dilakukan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses menjadi kebijakan publik. Upaya-upaya yang dilakukan menyerupai tahap-tahap dari Jones yaitu organization , representation dan agenda setting.

  3. Prescription
    Merupakan tahap formulasi, masalah yang terpilih berusaha diselesaikan melalui pengusulan, seleksi dan penilaian alternatif.

  4. Invocation
    Proses pengesahan atau persetujuan dari alternatif yang terpilih sehingga menjadi kebijakan publik disertai penyusunan sanksi bagi kelompok sasaran yang melanggar kebijakan tersebut.

  5. Application
    Kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap dilaksanakan apabila dana telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan.

  6. Termination
    Tahap penyesuaian kebijakan publik dengan kelompok sasaran.

  7. Appraisal
    Menilai hasil penyesuaian kebijakan, menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong untuk perbaikan atau diakhirinya suatu kebijakan.

Proses kebijakan publik menurut Garry D. Brewer


Seperti halnya Laswell, Brewer menyusun proses kebijakan publik lebih disederhanakan ke dalam 6 tahapan. Yaitu Invention/Initiation ,tahap perumusan masalah, Estimation yaitu tahap pengusulan alternatif-alternatif, Selection , alternatif-alternatif yang tersedia diseleksi dan dinilai untuk dipilih yang terbaik. Alternatif terpilih selanjutnya disahkan sebagai kebijakan publik. Implementation, tahap aplikasi sesudah kebijakan publik mendapat pengesahan, Evaluation, berbeda dengan Laswell tetapi sependapat dengan Jones, bahwa kebijakan dinilai terlebih dahulu sebelum dilakukan Termination , yaitu penyesuaian kebijakan.

Dalam praktek, tahap-tahap tersebut tidak selalu demikian, sebagai contoh pembuatan kebijakan publik di Amerika Serikat melewati tahap-tahap:

  1. Identifikasi masalah,
  2. Proposal, yaitu pengajuan usulan alternatif- alternatif,
  3. Proses Decicision Making , dalam proses ini digunakan model incremental, analogizing, segmented . Proses ini juga membentuk differensial akses dan policy networks, melalui bargaining/compromise, short-run.
  4. Penyusunan program-program,
  5. Implementasi,
  6. Evaluasi.