Bagaimanakah pengaruh birokrasi terhadap kesuksesan sebuah startup?

Birokrasi di Indonesia bisa dibilang cukup rumit dalam berbagai urusan, tidak terkecuali startup. Ketika ada ide, banyak tuntutan yang harus dipenuhi untuk benar-benar mendirikan startup. Kesadaran hak cipta dan kepatuhan terhadap regulasi juga masih dinomorduakan oleh startup Indonesia. Banyak yang menjadikan rumitnya birokrasi Indonesia sebagai alasan utamanya. Apakah kondisi birokrasi berpengaruh pada kesuksesan sebuah startup?

Pengertian birokrasi sendiri adalah

Bureaucracy is defined by Gouldner as “a hierarchical division of staff who act on formal assignments” (Gouldner, 1954 as quoted in K. Srinivasan & Raka 2006)

Birokrasi sendiri meliputi struktur hirarki, pembuatan keputusan, sifat kerja, perangkat proseduran dan kendala prosedural. Pembuatan start up tidak terlepas dari manajemen sumber daya yang akan terlibat dalam sebuah birokrasi. Kemungkinan dalam suatu start up yang baru dirintis sumber daya hanya sedikit sehingga struktur hirarki belum begitu berpengaruh karena seringkali satu orang dapat merangkap beberapa tanggung jawab. Tetapi ketika start up tersebut berkembang dan mulai merambah lain kota bahkan negara, divisi-divisi, biro-biro, akan terbentuk. Akan terdapat kantor pusat dan kantor cabang. Sehingga penting memahami birokrasi atau struktur organisasi dalam suatu start up sejak dini. Sehingga penting mengetahui celah yang mungkin ada dalam birokrasi suatu start up

  • A Rule is A rule

    Peraturan dalam perusahaan atau start up yang telah disepakati untuk digunakan harus mampu berlangsung dan berjalan secara obyektif, bukan subyektif. Peraturan tidak boleh mengurangi kekuatan kekuasaan sehingga pemimpin dianggap remeh, atau terlalu memanjakan tim. Peraturan juga harus dapat diawasi dengan ketat. Tanggung jawab dan hak juga harus dilaksanakan dan diperoleh dengan adil.

  • Kurang Komunikasi antar Unit
    Komunikasi merupakan hal terpenting saat birokrasi di suatu perusahaan semakin kompleks dan divisi atau unit semakin banyak. Setiap unit dalam birokrasi melakukan tugas khusus, yang dirancang untuk berkontribusi pada keseluruhan tujuan organisasi. Kadang-kadang, unit-unit ini gagal berkomunikasi satu sama lain. Struktur birokarasi yang tidak tepat juga dapat menjadi penghalang komunikasi antar unit sehingga tidak dapat mencapat tujuan. Informasi tidak mengalir dengan bebas dan mudah di seluruh sistem. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada mekanisme untuk melaporkan masalah kepada atasan. Seringkali birokrasi yang terlalu berbelit menyebabkan pemimpin tidak dapat memutuskan suatu solusi atas permasalahan yang muncul dengan tepat dan efektif. Masalah yang disampaikan melalui terlalu banyak lapisan menimbulkan kemungkinan disetiap lapisan informasi akan berkurang karena melindungi kepentingan pribadi.

  • Bureaucratic Alienation
    Pada kasus ini birokrasi memungkinkan terjadi keterasingan, beberapa pekerja tidak menyukai berbicara dengan anggota dari divisi atau unit lain. Selain itu mungkin juga dengan semakin banyak birokrasi akan memberikan peluang tenaga kerja semakin banyak. Beberapa pegawai yang telah berkeja lama dan merasa berkontribusi tidak segera diberi reward atau apresiasi karena terlalu banyak atau semakin banyak pegawai. Dalam hal ini birokrasi yang salah dapat menurunkan kedekatan emosional antar pekerja.

  • Goal Displacement
    Tujuan sebuah organisasi adalah alasan keberadaannya. Kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuannya. Tujuan merupakan apa yang ingin dicapai dimasa depan, disaat akan mencapai tujuan ini bukan tidak mungkin sebuah start up akan menghadapi tantangan teknologi yang mengharuskan realokasi sumberdaya. Birokrasi yang kompleks akan sulit dilakukan realokasi sumberdaya manusia. Selain itu kemampuan beradaptasinyapu menjadi sedikit lamban.

  • Bureaucratic Incompetence
    Laurence Peter memperkenalkan Peter Principle yang berbunyi "In a hierarchy every employee tends to rise to their level of incompetence" . Dalam hal ini, seorang karyawan akan terus berusaha bekerja dengan baik. Ketika pekerjaannya baik, ia akan memperoleh pujian dan promosi dari pemimpin. Sayangnya tidak jarang hal tersebut terus terjadi hingga karyawan tersebut mencapai titik memegang tanggung jawab yang tidak dapat ia emban karena kurangnya kompetisi dalam memimpin. Kurangnya pemberdayaan dalam departemen juga menjadi celah birokrasi.

Sehingga Birokrasi memiliki peran dalam pengelolah sumber daya dalam start up. Birokrasi yang memiliki fungsi yang salah akan menjadi jurang kehancuran internal suatu start up.

Referensi

Understanding the Dysfunctions of Bureaucratic Structures

Birokrasi didefinisikan sebagai organisasi formal yang ditandai oleh lima karakteristik dalam mencapai tujuan, pertumbuhan, dan ketahanannya. Kelima karakteristik itu adalah:

Clear levels, with assignments flowing downward and accountability flowing upward
Dalam suatu birokrasi, tingkat-tingkat kewenangan harus didefinisikan secara jelas. Setiap tingkat kewenangan memberikan tanggung jawab ke tingkat di bawahnya, sementara tingkat yang lebih rendah bertanggung jawab kepada tingkat di atasnya dalam memenuhi tugasnya. Organisasi akan lebih terstruktur dengan baik.

A division of labor
Setiap anggota memiliki tugas khusus untuk dipenuhi, dan semua tugas dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Masing-masing anggota bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Masing-masing posisi memiliki batasan yang tertentu. Seperti contoh, seorang presiden tidak akan secara teknis memperbaiki gedung pemerintahan yang rusak. Tugas-tugas tersebut didistribusikan di antara orang-orang yang telah terlatih untuk melakukannya.

Written rules
Birokrasi memiliki tipikal menekankan prosedur tertulis. Apa yang telah disepakati dan tertulis dalam suatu prosedur baik dalam bentuk aturan atau yang lain, itulah yang seharusnya dijalankan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan aktivitasnya bisa lebih efektif dan efisien. Biasanya, semakin lama birokrasi maka akan semakin berkembang yang mengakibatkan semakin banyak juga prosedur tertulis yang dibuatnya. Dengan mendefinisikan prosedur secara jelas, anggota akan lebih terarah dalam berperilaku sehingga birokrasi akan berjalan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, kemungkinan terjadinya penyimpangan akan semakin kecil.

Written communications and records
Penyimpanan catatan komunikasi tertulis. Hal ini cukup berarti untuk dokumentasi atau pengarsipan dalam suatu birokrasi. Di beberapa organisasi, para pekerja menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengirim memo dan e-mail bolak-balik. Dengan adanya catatan semua komunikasi tertulis yang terjadi, maka bisa menjadi bahan untuk dilakukan evaluasi antar personal maupun unit dalam birokrasi. Evaluasi dilakukan tentu saja untuk menjadikan birokrasi semakin baik dan tetap di jalannya untuk mencapai tujuan bersama.

Impersonality and replaceability
Yang harus ditekankan dalam birokrasi adalah bahwa birokrasi bukan tentang siapa individunya, siapa pemimpinnya, siapa yang menjadi bawahannya. Birokrasi adalah satu kesatuan dari level paling atas hingga level paling bawah yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pekerja harus memiliki mindset bahwa mereka bekerja untuk organisasi, bukan untuk pimpinan atau orang yang membawahinya. Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi sosial yang kuat sehingga dia meramalkan bahwa mereka akan mendominasi kehidupan sosial. Dia menyebut proses ini rasionalisasi masyarakat, yang berarti bahwa birokrasi, dengan peraturan dan penekanan pada hasil, akan semakin mendominasi kehidupan.

Dengan uraian karakteristik diatas, menurut saya birokrasi sangat mempengaruhi perkembangan startup. Jika kelima karakter bisa dilaksanakan oleh suatu startup dengan baik, maka kemungkinan birokrasi yang dijalankan akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan dalam mencapai tujuan akan lebih efektif dan efisien.

Referensi

https://content.stg-openclass.com/eps/sanvan/api/item/b24b022b-f37a-4b3e-80f7-1cbe688c8b4b/1/file/henslin_writing_space_prod_test03302015/OPS/text/chapter-05/ch5_sec_02.xhtml

Pemerintah pusat maupun daerah tentu dapat memberdayakan bisnis rintisan atau yang lebih dikenal sebagai start-up melalui pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan Start-up sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Tentu masih banyak yang masih menghadapi kendala yaitu lingkungan yang tidak kondusif untuk berusaha. Misalnya, ijin yang sulit atau bahkan adanya pungli dalam proses presizinan yang menghambat jalannya sebuah start-up belum lagi ditambah alur proses prizinan yang panjang dan lama.

Jika pemerintah memiliki upaya dalam memperbaiki proses birokrasinya tentu itu akan memiliki dampak baik terhadap pelaku start-up . Dampak yang akan paling terasa tentu dari kemudahan perizinan atau bahkan bantuan-bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah.