Setelah kemerdekaan Indonesia setelah 17 Agustus 1945 Indonesia memasuki babak baru dalam bernegara. Dalam hal stabilitas negara, Indonesia berusaha memperbaiki stabilitas negara baik itu politik, pendidikan dan ekonomi. Pada saat orde lama presiden soekarno saat itu mengeluarkan kebijakan yakni dekrit presiden 5 juli, dimana salah satunya mengubah sistem politik yang awalnya demokrasi parlementer kemudian dirubah menjadi demokrasi terpimpin.
Menurut Soekarno, demokrasi terpimpin lebih cocok dengan cita cita demokrasi sedangkan demokrasi parlementer sudah dirasa tidak cocok dengan cita cita demokrasi sendiri. Demokrasi terpimpin sendiri ialah pemusatan kekuasaan ada ditangan presiden yakni soekarno.
Namun adanya demokrasi terpimpin membuat kelompok islam merasa dipinggirkan. Mereka kelompok islam berusaha beradaptasi dengan lingkungan politik baru. Pada tanggal 20 maret 1960 soekarno mengganti parlemen yang anggotanya diganti dengan anggota pro soekarno. Sedangkan tokoh tokoh kelompok masyumi dan PSI tidak dimasukkan dalam parlemen. Pada saat itu soekarno juga memerintahkan semua media untuk mendukung kebijakannya tersebut namun para media kala itu lebih mendukung kelompok kelompok masyumi atau PSI.
Dalam hal demokrasi terpimpin oleh soekarno ini menyebabkan persempitan gerak dari kelompok islam. Menurut masyumi demokrasi terpimpin tidaklah mencerminkan demokrasi namun merupakan demokrasi yang otoriter.
Referensi :
Maarif, Ahmad Syafii.1988.Islam dan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965). Yogyakarta: PT Pustaka Parama Abiwara