Bagaimana WTO dalam menjalankan sistemnya,sehingga dunia ketiga merasakan ketidakadilan pada sistem tersebut?
Sistem penyelesaian perselisihan WTO tidak dapat diterima. Sistem ini memaksakan adanya aturan‐aturan yang tidak adil dan beroperasi lewat prosedur‐prosedur yang tidak demokratis. Sistem ini juga merampas peran‐peran legislatif dan pembuatan peraturan dari negaranegara berdaulat dan pemerintahan lokal. Sistem perdagangan internasional yang berkeadilan sosial juga memerlukan perubahan di luar WTO, yaitu perlunya mengutamakan hak‐hak dan kesejahteraan buruh dan petani yang memproduksi dan menyediakan berbagai komoditas dan berbagai pelayanan.
Semua pemerintah dan badan‐badan internasional harus memperhatikan pelanggaran oleh korporasikorporasi multinasional dan pemerintah atas hak‐hak dasar buruh; pemunduran kembali atas apa‐apa yang telah dicapai oleh perjuangan buruh; pengurangan atas keselamatan kerja; dan memperkecil upah. HakHak Buruh haruslah diperkuat di seluruh dunia. Juga, IMF, Bank Dunia dan Bank‐Bank Pembangunan Regional harus menghapus hutang negara‐negara miskin 100%, sehingga mereka dapat mengalokasikan kembali dana‐dana tersebut dan menggunakannya misalnya untuk penghapusan kemiskinan dan pembangunan.
Penggunaan prasyarat penyesuaian structural untuk memaksa diadakannya liberalisasi perdagangan di Dunia Ketiga dan tempat lainnya harus dihentikan. Pemerintah harus berunding, melalui sistem PBB atau badan‐badan lainnya yang sesuai, dengan partisipasi demokratis yang sepenuhnya. Perundingan tersebut membuat perjanjian yang mengikat yang menjamin bahwa tingkah laku korporasi haruslah bertanggungjawab secara sosial dan secara lingkungan; serta punya tanggunggugat secara demokratis.
Referensi
Windu Putra. Ekonomi Industri. Serial Untukmu Indonesia .