Bagaimana Transisi Demokrasi di Rusia pada Pemerintahan Vladimir Putin?

Transisi Demokrasi di Rusia pada Pemerintahan Vladimir Putin

Pada hasil pemilu, Putin dinyatakan memenangkan pemilihan umum tahun 2000 dan terpilih menjadi Presiden Rusia. Putin memenangkan pemilihan dengan memperoleh dukungan sebesar 52.94% dan diposisi kedua diduduki oleh Genady Zyugavov dengan perolehan dukungan sebesar 21.92%.

Bagaimana Transisi Demokrasi di Rusia pada Pemerintahan Vladimir Putin ?

Transisi Demokrasi di Rusia pada Pemerintahan Vladimir Putin


Pada pemilihan umum presiden yang diadakan bulan Maret 2000, Vladimir Putin bersaing dengan Genady Zyuganov dari Partai Komunis Federasi Rusia. Mereka berusaha menarik banyak dukungan dengan berbagai cara, salah satunya melalui program kerja. Vladimir Putin menekankan program kerjanya kepada membentuk negara yang lebih kuat, medorong pertumbuhan ekonomi, dan memberantas korupsi, sementara itu, Genady Zyuganov menekankan kepada kenaikan gaji pegawai dan pemotongan pajak.

Pada hasil pemilu, Putin dinyatakan memenangkan pemilihan umum tahun 2000 dan terpilih menjadi Presiden Rusia. Putin memenangkan pemilihan dengan memperoleh dukungan sebesar 52.94% dan diposisi kedua diduduki oleh Genady Zyugavov dengan perolehan dukungan sebesar 21.92%. Dengan demikian, sesuai dengan aturan dalam pemilihan umum di Rusia, maka Putin memenangkan pemilihan umum tanpa harus mengadakan pemilihan putaran kedua karena Putin memperoleh dukungan lebih dari 50%. Berdasarkan hasil tersebut, maka Putin terpilih menjadi Presiden Rusia periode 2000-2004. Putin sukses memenangkan pemilihan umum di tahun 2000 dan menjadi Presiden Rusia selama satu periode pemerintahan (selama 4 tahun).

Putin masih memiliki tingkat popularitas yang tinggi di masyarakat. Hal ini terbukti dengan dimenangkannya kembali pemilihan umum presiden pada tahun 2004. Pada pemilihan kali ini, Putin bersaing dengan Nikolai Kharitonov. Putin memenangkan pemilihan umum dengan memperoleh dukungan sebesar 71.31%, sementara itu, diposisi kedua disusul oleh Nikolai Kharitonov dengan perolehan sebesar 13.69%. Kemenangan Putin terjadi karena keberhasilan Putin untuk kembali membangun Rusia menjadi negara yang kuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Putin juga memperoleh dukungan yang kuat dari Kremlin.

Setelah Putin terpilih sebagai presiden, tidak hanya kekuasaan formal maupun informal dari kepala negara yang diperluas, tetapi yang terpenting adalah, diimplementasikan. Sebagai akibat dari partisipasi dalam politik maka zona kontrol presiden meningkat. Selain itu, komponen tradisional dari pemerintah seperti dewan keamanan dan sekretariat presiden, didukung oleh pemimpin daerah, elit bisnis, Duma dan Dewan Federasi, mayoritas stasiun televisi, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah partai politik: United Russia, People’s Party, Party of Life, Fatherland. Presiden mengembalikan kontrol dari wilayah dan menciptakan eksekutif yang tersentralisasi. Biasanya, pengaruh presiden dalam sejumlah kelompok dan struktur berbeda-beda, tetapi saat ini terjadi penguatan yang signifikan terhadap kekuasaan presiden jika dibandingkan periode Yeltsin. Hal ini terbukti pada sejumlah kebijakan:

  1. Pembentukan tujuh federal distrik baru, penunjukan utusan presiden di sejumlah distrik dan dalam struktur kekuasaan presiden yang vertikal, presiden – sekretariat presiden – perwakilan presiden – inspektur federal, yang telah mengubah titik keseimbangan hubungan antara federal dengan regional.

  2. Prosedur perekrutan dalam Dewan Federasi (Majelis Tinggi) telah diubah. Perubahan berbentuk pada penunjukan langsung Dewan Federasi yang berasal dari gubernur suatu wilayah. Menurut Midkhat Farukhsin, hal ini membuat federasi (pusat) mengontrol kekuasaan pemimpin regional. Sebagai kompensasi, gubernur diberikan kesempatan lobby baru dalam Dewan Negara. Namun semenjak dewan ini hanya lembaga konsultasi, maka ia tidak mempunyai keseimbangan terhadap kekuasaan presiden.

  3. Perubahan hubungan ekonomi antara pusat federal dengan daerah yang menguntungkan federal. Daerah memiliki keterbatasan dan elit politik regional harus meminta bantuan dukungan dari federal untuk mendapatkan tambahan dana dari pusat.

  4. Presiden Rusia memiliki hak untuk memecat lembaga legislatif di daerah, dan jika lembaga legislatif menolak nominasi calon gubernur tiga kali atau menolak membuat keputusan segera terhadap permasalahan ini, Presiden Rusia dapat memecat gubernur jika mereka kehilangan kredibilitas, gagal dalam menampilkan tugasnya, sesuai dengan hukum federal. Hal ini menybabkan elit politik regional dikesampingkan tetapi sebenarnya menjadi bawahan dari Presiden Rusia.

  5. Aturan dalam pemilihan gubernur diubah. Saat ini, Presiden Rusia dapat secara langsung ikut campur dalam proses nominasi posisi gubernur yang hanya bisa ditolak oleh parlemen lokal. Langkah ini tidak hanya merusak demokrasi di Rusia tetapi juga mengurangi kekuasaan pimpinan regional yang ditunjuk, hingga saat ini semua langsung tergantung pada loyalitas kepada Kremlin. Pembatalan seorang calon gubernur populer oleh Presiden Rusia memodifikasi hubungan kekuasaan di daerah. Sulit untuk mendefinisikan bentuk pemerintahan di Rusia karena pengurangan otonomi daerah dan penambahan kekuasaan federal, sebagai suatu negara kesatuan.

  6. Setelah pemilihan Duma tahun 2003, presiden mengamankan Duma dengan keunggulan konstitusional (306 dari 450 kursi), sementara oposisi tidak berdaya. Hal ini membuat majelis rendah parlemen berada dibawah kontrol penuh presiden.

  7. Keadaan politik telah dibentuk untuk menyediakan kemenangan bagi partai United Russia pada pemilihan mendatang. Peraturan partai telah diadopsi dengan persyaratan yang lebih keras, ditambah perubahan sistem pemilihan umum yang menghapus sistem mayoritarian.

  8. Kasus Yukos bersama dengan sejumlah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Rusia, terutama berhubungan dengan pemilihan gubernur, mengindikasikan bahwa peradilan lebih setuju dengan argumen dari Kremlin. Tidak mengejutkan jika penyebutan Keadilan Basman, terefleksi dalam sistem peradilan yang condong mendukung eksekutif. Menurut catatan Lilia Shevtsova, Rusia telah kembali ke rezim kebijaksanaan, segala aturan informal memperoleh yuridifikasi formal.

Pada awal pemerintahan, Putin dihadapkan pada keadaan Rusia yang cukup terpuruk, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian tindakan yang harus dilakukan yang diharapkan dapat membawa Rusia keluar dari keadaan tersebut. Untuk itu, Putin memiliki beberapa langkah untuk memperbaiki keadaan Rusia.

Dalam bidang ekonomi, Reformasi Ekonomi dilakukan oleh Putin. Putin berkeinginan untuk membuat Rusia mampu bersaing di pasar ekonomi dunia.109 Hal ini dilakukan karena Putin melihat Rusia, dengan sumber daya yang dimiliki, memiliki peluang yang baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui melakukan ekonomi pasar. Dalam bidang ekonomi juga Putin juga melakukan nasionalisasi. Keadaan ekonomi Rusia semakin terpuruk setelah Rusia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Liberalisasi ekonomi dan bantuan pihak asing ternyata bukan solusi yang tepat bagi Rusia untuk keluar dari permasalahan krisis. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan Yeltsin, perekonomian Rusia tidak menunjukan perubahan yang berarti. Sebaliknya melalui liberalisasi dan swastanisasi, memunculkan kelompok Oligarkh yang mendominasi kepemilikan dari aset-aset negara yang telah diprivatiasasi.

Terkait dengan privatisasi aset-aset vital negara, terutama perusahaan industri, hal ini tidak memberikan keuntungan kepada negara. Peningkatan harga minyak yang terjadi di dunia tentunya akan memberikan keuntungan kepada perusahaan industri minyak. Namun, karena perusahaan tersebut telah menjadi miliki swasta maka negara tentunya tidak lagi memperoleh keuntungan yang banyak. Putin melihat bahwa perlu untuk dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan industri minyak dan gas tersebut. Putin menyatakan bahwa, pemerintah harus menjadi pengambil keputusan kepentingan negara bukan oleh mereka yang memiliki perusahaan industri.

Dengan demikian, maka Putin mencoba untuk mengganti pola bisnis di Rusia dengan menciptakan ketergantungan dari para pebisnis dan pengusaha kapada negara dan pemimpin, melalui nasionalisme. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang memang memberikan keuntungan besar dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Beberapa perusahaan yang dinasionalisasi adalah Yukos, Sibneft, Gazprom, LukOil, dan yang lainnya

Selain itu, Putin juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan lain, seperti media. Namun, Putin menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mematuhi undangundang mengenai penjualan harta kekayaan negara di tahun 1990-an dan mentoleransi perusahaan milik Oligarkh yang sejalan dengan kepentingan nasional. Melalui hal tersebut, Putin ingin agar semua aspek dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan ekonomi Rusia.

Perbaikan lain yaitu perbaikan sistem pajak. Pajak merupakan pemasukan negara dan seringkali menjadi pemasukan negara yang terbesar, termasuk di Rusia. Pajak dapat dikatakan sebagai pemasukan pasti yang akan mengisi kas negara. Pemasukan negara dari pajak, terutama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Rusia, tentunya akan dapat menambah pemasukan pemerintah. Namun hal itu tidak berjalan dengan baik karena klompok Oligarkh yang memiliki pendapatan dan keuntungan yang besar seringkali melakukan penunggakan dalam pembayaran. Mereka seringkali tidak membayar pajak dan tidak memperoleh tindakan yang tegas dari pemerintah, seperti pada masa Boris Yeltsin. Namun setelah Putin terpilih menjadi presiden, mulai terdapat tindakan yang tegas terhadap kelompok Oligarkh yang tidak melakukan pembayaran pajak.

Salah satu contohnya adalah pemerintah menangkap Mikhail Khodorkovsky, pemilik dari perusahaan minyak terbesar di Rusia,Yukos. Pemerintah mengangkat permasalahan penunggakan pembayaran pajak. Mikhail Khodorkovsky dituntut telah melakukan penggelapan pajak dan harus membayar pajak sebesar $4.5 miliar. Karena ketidakmampuannya untuk membayar, maka perusahaan minyak tersebut diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan aturan pembayaran tarif pajak dari sebelumnya 12-30% menjadi 13%. Hal ini dilakukan agar terdapat peningkatan pembayaran pajak. Selanjutnya, pemerintah memonitor dengan ketat pembayaran pajak di Rusia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi penggelapan pajak yang akan merugikan negara dan mengurangi pendapatan negara.

Dalam bidang politik, Vladimir Putin melakukan berbagai perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Putin diantaranya, melakukan sentralisasi kekuasaan atau pemusatan birokrasi. Setelah Putin menjadi presiden, ia ingin melakukan sebuah reformasi dalam bidang politik dan birokrasi. Putin ingin kembali memusatkan kekuasaan negara pada pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan karena Putin melihat dalam beberapa waktu lalu terjadi pertentangan diantara pemerintah regional dan lokal sehingga ingin melakukan resentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan Kremlin. Dengan pemusatan yang dilakukan, maka presiden memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan di tingkat regional dan lokal. Putin melihat bahwa demokrasi lokal seringkali menimbulkan tindakan anarkhi sehingga untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pemilihan Gubernur haruslah mendapat persetujuan dari presiden. Pemusatan kekuasaan dilakukan oleh Putin sebagai usahanya untuk dapat menghancurkan kelompok kepentingan yang indpenden yang dapat mensabotase kepentingan Kremlin.

Dalam sistem Putin yang baru, maka pemerintah pusat meniadakan pemilihan umum untuk kepala pemerintahan regional dan lokal karena hal ini ditentukan langsung oleh presiden. Maka, pemilihan kepala pemerintahan regional-lokal tidak lagi dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh masyarakat melainkan ditujuk langsung oleh presiden. Setelah kepala pemerintahan dipilih langsung oleh presiden, maka presiden juga dapat mengontrol hal-hal lain yang ada di wilayah tersebut. Terlihat hubungan kekuasaan yang vertikal antara pemerintah pusat-regional, dan lokal. Dengan semakin terkontrolnya pemerintah regional-lokal oleh Pusat, dapat meminimalisir terjadi konflik atau pertentangan kepentingan yang akan mengganggu terciptanya stabilitas.

Kebijakan lainnya yang dibuat oleh Putin adalah pembatasan terhadap media. Media merupakan sarana komunikasi yang berpengaruh di Rusia. Penggunaan media sebagai alat propaganda memang telah berkembang sejak masa Uni Soviet. Sejak saat itu, media memiliki peranan yang penting, baik sebagai media informasi, propaganda, bahkan masuknya nilai-nilai demokrasi. Pada masa pemerintahan Uni Soviet, media berada di bawah kontrol dari pemerintah. Media tidak memiliki kebebasan. Pada masa Gorbachev dan Yeltsin, media mulai dapat mandiri dan memiliki kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan.