Bagaimana tinjauan hukum terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT)?

Sejauh ini hukum nasional Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksualitas.

Hukum pidana nasional tidak melarang hubungan seksual pribadi dan hubungan homoseksual non-komersial antara orang dewasa yang saling bersetuju. Hal ini berarti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan kriminal; selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik; antara lain hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan.

Perbuatan homoseksual tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, selama hanya dilakukan oleh orang dewasa (tidak melibatkan anak-anak atau remaja di bawah umur), secara pribadi (rahasia/tertutup, tidak dilakukan di tempat terbuka/umum, bukan pornografi yang direkam dan disebarluaskan), non-komersial (bukan pelacuran), dan atas dasar suka sama suka (bukan pemaksaan atau pemerkosaan).

Sebuah RUU nasional untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, beserta dengan hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo), perzinahan dan praktik sihir, gagal disahkan pada tahun 2003 dan tidak ada undang-undang berikutnya yang diajukan kembali.

Lalu, bagaimana tinjauan hukum terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) ?

Di Indonesia hubungan sesama jenis, baik dengan perempuan atau laki-laki, tidak dilarang jika mengacu pada KUHP pasal 292. Secara eksplisit menyatakan pelarangan hubungan sesama jenis, jika dilakukan dengan anak dibawah umur.

Pasal 292.

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 294, 298.)

R. Soesilo menyebutkan dewasa dalam Pasal 292 adalah 21 tahun, atau orang yang belum 21 tahun tapi sudah menikah.

‘Perbuatan cabul’ diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Soesilo memasukkan cium-ciuman, meraba-raba alat kemaluan, meraba buah dada, dan onani ke dalam perbuatan ini. Persetubuhan juga termasuk, tetapi dalam undang-undang diatur tersendiri.

Yang dilarang dalam Pasal 292 bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Kelemahan pasal ini versi Prof. Euis dkk juga diinggung Soesilo. “Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini, oleh karena yang diancam hukuman ini perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa’. Agar dapat dihukum menurut pasal ini, orang dewasa itu harus tahu atau setidak-tidaknya patut menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

Menurut PAF Lamintang, dalam bukunya Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan (2011), perumusan Pasal 292 KUHP mempunyai unsur subjektif pro parte dolus dan pro parte culpa. Artinya, orang dewasa tahu (unsur dolus) atau sepatutnya ia dapat menduga (unsur culpa). Lamintang menegaskan unsur subjektif itu membawa konsekuensi pengadilan harus dapat membuktikan adanya pengetahuan pelaku atau setidak-tidaknya dugaan pelaku bahwa pasangannya melakukan perbuatan cabul belum dewasa. Kalau tidak dapat dibuktikan tidak ada alasan bagi hakim menghukum pelaku.

Bagaimana kalau anak yang belum dewasa itulah yang melakukan pencabulan terhadap seorang dewasa yang sesama jenis kelamin? Apakah pelaku yang belum dewasa itu dapat dijerat menggunakan Pasal 292 KUHP?

S.R Sianturi menuliskan jawabannya: ‘Apabila justru anak yang belum dewasa itulah yang melakukan pencabulan terhadap orang dewasa, dan orang dewasa itu hanya membiarkan dirinya dicabuli, maka si orang dewasa itu tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini, karena di sini dirumuskan membiarkan dilakukan percabulan terhadap dirinya’.