Bagaimana proses Likuidasi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

Lembaga Penjamin Simpanan

Bagaimana proses Likuidasi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

Proses likuidasi bank secara umum kita lihat berdasarkan kewenangan likuidasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia, LPS, dan pengaturan likuidasi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta likuidasi bagi Bank Syariah. Dalam hal ini kita juga akan melihat tugas dan wewenang Tim Likuidasi dalam hal proses likuidasi bank berlangsung.

Likuidasi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan


Undang-Undang LPS yang mengatur mengenai pendirian LPS mengatur tata cara likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS. Undang-undang mengganti ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perbankan di mana setelah berlakunya Undang-Undang LPS ini kewenangan dalam proses likuidasi bank dipegang oleh LPS sendiri dan menggantikan posisi Bank Indonesia untuk melakukan likuidasi terhadap bank gagal. Sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank pada pasal 4 ayat (2) huruf c disebutkan:

“Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpanan”.

Penyebutan LPS pada Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada pasal 37B Undang-undang Perbankan yang baru. Namun hingga saat itu belum dibentuk LPS yang dapat menjamin simpanan nasabah ketika bank dilikuidasi.

Setelah adanya Undang-Undang LPS maka pembentukan Tim Likuidasi dilakukan oleh LPS itu sendiri dan bukan kewenangan Bank Indonesia lagi. Penyelesaian penanganan bank gagal yang dilakukan LPS terbagi atas dua, yaitu terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan bank gagal yang berdampak sistemik. Hal ini diatur sesuai dengan Peraturan LPS-nya masingmasing. Setelah LPS meminta pencabutan izin usaha bank sesuai dengan peraturan yang berlaku maka LPS akan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dana pada bank yang telah dicabut izin usahanya. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh LPS untuk melaksanakan proses likuidasi diatur dalam Undang-Undang LPS. Sehingga untuk melihat proses likuidasi yang dilakukan oleh LPS kita mengacu pada Undang-Undang LPS. Penyelesaian penanganan terhadap bank gagal menurut LPS dapat dibagi sesuai dengan bentuk bank gagalnya, yaitu penyelesaian penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penyelesaian penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Penyelesaian penanganan terhadap bank gagal ini secara teknis diatur dalam Peraturan LPS itu sendiri. Adapun peraturan-peraturan itu adalah:

  1. Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik yang kemudian diganti dengan Peraturan LPS Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2007 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik; dan

  2. Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

Proses likuidasi bank gagal oleh LPS adalah sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang LPS, yaitu melakukan tindakan sebagai berikut:

  1. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) ,
  2. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,
  3. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai,
  4. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing paling lama satu tahun. Ketentuan ini sesuai dalam pasal 14 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank.

Pengaturan-pengaturan mengenai tata cara dalam proses likuidasi bank yang diatur dalam Undang-Undang LPS kemudian secara rinci diatur lagi dalam Peraturan LPS yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Peraturan LPS ini pertama kali ditetapkan pada 9 Desember 2005 yaitu Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank, dan kemudian Nomor 1/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank. Peraturan ini secara teknis mengatur mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang Tim Likuidasi yang dibentuk untuk melakukan likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya.