© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Bagaimana politik Indonesia pada periode demokrasi terpimpin ?

demokrasi terpimpin

Periode demorasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959-1966. pada masa ini sistem politik indonesia berada pada masa sebelum amandemen UUD 1945. Bagaimana politik Indonesia pada periode demokrasi terpimpin ?

Masa ini ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) tiga kutub, yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan sosialis, dan pihak militer yang dimotori oleh TNI AD. Saat itu, partai politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah sehingga kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pencaturan politik di Indonesia. Puncak periode ini adalah terjadinya Pemberontakan G-30-S/PKI tanggal 30 September 1965.

Indikator Demokrasi Terpimpin saat itu adalah

  1. Partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan adanya tarik tambang antara Presiden, Angkatan Darat, dan PKI;

  2. Kedudukan (posisi) badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden sangat kuat, Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam praktiknya menjadi pembuat dan selektor produk legislatif;

  3. Kebebasan pers sangat terkekang, bahkan terjadi suatu tindakan antipers yang jumlahnya sangat spektakuler.

Masa perkembangan Demokrasi Terpimpin terjadi pada tahun 1959-1965. Yang menjadi ciri khas dari periode ini ialah dominasi yang kuat dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik. Dalam mengemban tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kuasa penuh dalam membentuk/menyusun kabinet, kemudian melantik menteri-menteri yang ia susun untuk membantunya dalam mengurus urusan kenegaraan. Dan pada periode ini, Soekarno memberi nama kabinetnya dengan istilah Kabinet Gotong Royong.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi langkah awal mulai diterapkannya demokrasi terpimpin dengan sistem presidensill. Dalam pandangan Soekarno, ada beberapa ketetapan yang beliau jadikan sebagai pegangan dalam menjalankan demokrasi terpimpin yaitu:

  • Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang mana Dekrit tersebut berisikan agar diberlakukannya kembali UUD 1945 dan dicabutnya UUDS 1950. Dan tanggal tersebut dianggap sebagai awal diberlakukannya Demokrasi Terpimpin dengan Sistem Presidensill. ( Dalam Hal Ini Penulis Lampirkan Naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dibawah ini) .

  • TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan seumur hidup.

  • TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini juga dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Diterapkannya demokrasi terpimpin, membuka ruang bagi Soekarno untuk mewujudkan cita-cita luhurnya terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Adapun cita-cita yang ingin dicapainya yaitu:

  • Pertama : Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara kesatuan dan Negara kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

  • Kedua : Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materil dan sprituil dalam wadah Negara Kesatuan RepubliK Indonesia.

  • Ketiga : Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama sekali dengan Negara- Negara Asia Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerja bersama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imprealisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Pedoman Dalam Penerapan Demokrasi Terpimpin.


Dalam menjalankan demokrasi terpimpin, Soekarno menjadikan sistem presidensill sebagai alat dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara teoritis maupun praktis, demokrasi terpimpin menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena hampir seluruh cita-cita yang ingin dicapai dalam Demokrasi Terpimpin sudah tertuang dalam batang tubuh (Pembukaan) UUD 1945 dan Pancasila.

Menurut Soekarno: Undang-Undang Dasar 1945 adalah asli cerminan kepribadian Bangsa Indonesia, yang sejak zaman purbakala mula mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral ditangan seseorang sesepuh, seorang tetua yang tidak mendiktator tetapi memimpin, mengayomi. Demokrasi sejak zaman purbakala adalah Demokrasi Terpimpin dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli di benua Asia.

Maka dalam hal ini, Soekarno menjadikan Demokrasi Terpimpin dengan sistem presidensill sebagai alat dalam mencapai tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya demokrasi harus menjadi alat rakyat. Demokrasi Terpimpin tidak menitik beratkan kepada satu orang sama dengan satu suara, sehingga partai menjadi semacam agen penjual suara. Tetapi dalam Demokrasi Terpimpin menitik beratkan kepada:

  • Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa, bangsa dan Negara.

  • Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.

Pro-kontra Demokrasi Terpimpin


Pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno banyak menuai pro-kontra dari kalangan aparatur Negara ketika itu. Mereka mengganggap Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan lima tahun tersebut (Undang-Undang Dasar memungkin seorang Presiden untuk dipilih kembali). Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketetapan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil dari pemilihan umum tahun 1955, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai pengganti DPR yang lalu, ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan.

Lagi pula pimpinan DPR dijadikan menteri dan dengan demikian, ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu Presiden disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politica. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada Presiden sebagai badan Eksekutif untuk campur tangan di bidang lain dari pada bidang Eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat.

Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (PenPres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Lagi pula didirikan badan-badan Ekstra Konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak Komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan dan dibreidel, sedangkan politik menjadi kacau dibidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi dalam negeri menjadi tambah suram.

Perkembangan Hukum Dalam Demokrasi Terpimpin


Perkembangan tatanan hukum yang ada pada periode Demokrasi Terpimpin belum banyak berkembang seperti saat sekarang ini. Walaupun demikian, bagi Seokarno hendaknya aturan/hukum yang berlaku saat itu bukan hukum “Made In Belanda Atau Jepang ” akan tetapi hukum yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakyat atau hukum pro rakyat.

Bagi Soekarno, hukum atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan segenap rakyat Indonesia betul-betul hukum yang bisa mengayaumi seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah “ seperti mata pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah ” yang pernah berlaku di masa penjajahan Belanda.

Penerapan hukum ketika itu lebih diarahkan terhadap nilai-nilai yang bersifat mutlak, artinya UUD 1945 menjadi tolak ukur dalam menjalankan hukum tersebut. Maka pemerintah cendrung untuk lebih berperan dalam mengelola Tiang ekstraktif dan distributive . Sejalan dengan aturan tersebut, timbullah keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan sekaligus mengontrol keberlansungan hidup rakyat Indonesia dalam segala bidang, merupakan salah satu cara Soekarno dalam upaya menciptakan demokrasi social dan demokrasi ekonomi. Sebab, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam menumpas paham Neo kapitalis dan Imprialis hanyalah dengan keikut sertaan pemerintah dalam mengendalikan dan mengontrol segala bidang tersebut.

Perkembangan Politik Dimasa Demokrasi Terpimpin


Penyaluran Tuntutan (Aspirasi Rakyat)

Pembubaran partai Masyumi dan PSI menjadi sejarah pahit bagi perkembangan partai politik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kwantitas partai politik yang berperan sebagai tempat penyaluran tuntutan maupun aspirasi rakyat sudah berkurang. Pembubaran kedua partai tersebut berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1960 No. 200 dan 201 Tahun 1960 dengan alasan bahwa: organisasi/partai tersebut melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)” atau “Republik Persatuan Indonesia” telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan partai itu tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pimpinan eksekutif. Maka Anggota DPR dan MPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Akan tetapi perkembangan ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal. Dalam periode ini pun masih berlanjut besarnya tuntutan/aspirasi yang melebihi kapasitas sistem. Setelah penyederhanaan kepartaian melalui PENPRES No. VII/1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian dan dibentuknya Front Nasional (FN), barulah diperolehlah suatu stabilitas. Kadar stabilitas ini dapat dinilai sebagai berwatak semu belaka, karena ternyata kemudian tidak meletakkan dasar yang kuat dalam proses pergantian pimpinan nasional. Titik berat stabilitas itu lebih mengandalkan adanya tokoh politik yang dapat mengelola FN tersebut.

Dengan adanya FN ketika itu seolah-olah berlaku sistem satu partai yang tidak kentara. Melalui sistem satu partai yang tidak kentara inilah suatu gaya yang berdasarkan orientasi terhadap nilai secara mutlak. Interpretasi pemerintahanlah yang selalu benar, tidak ada tawaran lain dan tidak dikenalnya alternative lain. Kekuasaan individu terhadap tokoh politik yang timbul setelah kurang lebih tahun 1963 menyebabkan penyaluran tuntutan menjadi terhambat, kecuali penyaluran tuntutan dari kelompok-kelompok yang dapat memberikan dukungan kepada elit politik yang berada dipemerintahan. Walaupun penyaluran aspirasi dibatasi, namu dalam pratek tuntutan tetap lebih besar dari pada kemampuan sistem.

Dalam mekanisme sistem politik demokrasi terpimpin ini belum ditata suatu antisipasi seandainya tokoh politik tersebut tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan akibat suatu hal. Tekanan saluran tuntutan yang tidak tertampung dalam kelembagaan, akhirnya Soekarno mencari keseimbangan melalui dukungan massa. Yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya stabilitas politik yang telah terwujud dan terbina selama periode tersebut.

Munculnya Gagasan Nasakom

Nasakom bukan ajaran Bung Karno, tapi adalah ide Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa agar tak terpecah belah. Ide nasakom sebetulnya sudah lama ada di dalam benak Soekarno, yaitu ketika beliau masih di Partai Sarekat Islam (PSI). Pada saat itu PSI terpecah menjadi dua kekuatan, yaitu: PSI Merah menginginkan agar PSI juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan PSI putih hanya ingin berdakwah saja. Pada saat itulah Soekarno dengan pidatonya yang memukau mulai meneriakkan ide Nasionalis-Islam-Marxis yang kemudian hari menjadi Nasionalis-Agama-Komunis. Ketika itu di Indonesia terdapat banyak partai yang platform nya terbagi dalam tiga kelompok, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Misalnya, di Nasionalis ada PNI, Agamis ada Masyumi/NU dan Komunis ada PKI. Dan pada dasarnya ketiga faham ini tidak dapat disatukan, khususnya antara Agamis dan Komunis.

Bagi Soekarno, perubahan akan terjadi di dalam masyarakat apabila ketiga kekuatan politik tersebut dapat bersatu dalam satu konsep yaitu “Nasakom”. Tetapi, bangsa yang sedang membangun jati dirinya sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan agar menjadi kuat dalam segala hal. Oleh karena itulah, Soekarno dengan kekuatan kharisma dan wibawanya menciptakan landasan Nasakom. Tapi dalam kenyataanya, upaya luhur Soekarno akhirnya membawa bencana dengan terjadinya peristiwa G-30-S PKI.

Masa Akhir Demokrasi Terpimpin (1966-1967)


Gerakan 30-September Partai Komunis Indonesia (G 30 S-PKI)

Pertentangan antara Presiden Soekarno, Tentara Angkatan Darat (TNI-AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konteks politik Demokrasi Terpimpin menjadi penting dalam kajian kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin. Hal ini merupakan suatu elaborasi masalah kekuatan-kekuatan politik dalam sebuah sistem pemerintahan. Persolan ini dibingkai ke dalam suatu konsep dasar, yaitu piramida kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin. Piramida kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin tersebut diwarnai oleh pertentangan politik antara Presiden Soekarno, tentara dan partai politik. Pertentangan ketiga kekuatan politik tersebut disebabkan karena perbedaan orientasi ideologis. Perbedaan-perbedaan itu juga akan mencerminkan kedudukan ideologis kelompok itu masing-masing.

Perdebatan yang berkepanjangan antara ketiga kekuatan politik ini, akhirnya berdampak pada keamanan dan kestabilan roda pemerintahan. Dan puncak dari perseteruan tersebut terjadi tanggal 30 Septermber 1965. Dengan adanya G30S-PKI membawa kekacauan disegala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, social apalagi dibidang politik.

Janji yang berulang kali diucapkan Presiden Soekarno untuk memberikan penyelesaian politik yang adil terhadap pemberontakan G30S-PKI belum juga diwujudkan. Sementara itu gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI kian keras dan bertambah luas. Situasi yang menjurus kearah konflik politik tersebut bertambah lagi dengan munculnya rasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi Negara.

Dalam keadaan serba tidak puas dan tidak sabar itu, akhirnya tercetuslah tiga tuntutan hati nurani rakyat. Dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI96, maka pada tanggal 12 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman DPR-GR dan mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dikenal dengan sebutan “Tritura” yang isinya adalah:

  • Pembubaran PKI
  • Pembersihan Kabinet dari unsur G30S-PKI
  • Penurunan Harga/Perbaikan Ekonomi.

Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)

Tragedi Supersemar adalah salah satu rentetan sejarah yang sampai saat ini menjadi sebuah misteri yang belum tersingkap. Karena sampai sekarang naskah asli supersemar pun belum bisa diketemukan. Banyak diantara sejarawan yang meragukan supersemar, namun banyak pula yang meyakini keberadaan supersemar. Perlu kita ketahui bahwa, Supersemar merupakan Surat Perintah pengamanan yang dikeluarkan Presiden Soekarno untuk ditujukan kepada Letnan Jendral Soeharto. Adapun maksud dari Surat Perintah Sebelas Maret tersebut yaitu:

Memutuskan, memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi.

Menurut Soekarno: maksud dari Supersemar adalah menjamin keamanan dan ketengan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Yang ditekankan adalah terjaminnya keamanan, ketenangan, kestabilan jalannya pemerintahan.

Untuk menjelaskan kesalah pahaman SP 11 Maret, maka dalam sebuah surat yang dikeluarkan Soekarno tanggal 13 Maret 1966, Soekarno menegaskan bahwa Supersemar adalah surat perintah, bukan penyerahan kekuasaan.

Berdasarkan wewenang yang bersumber pada SP 11 Maret, Letnan Jendral Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian-bagian organisasinya yang seasas/berlindung/bernaung dibawah keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi No. 1/3/1966. Maka pada tanggal 12 maret 1966 tindakan pertama Letnan Jendral Soeharto sebagai pengemban SP 11 maret 1966.

Keputusan pembubaran dan pelarangan PKI itu diambil oleh pengemban supersemar berdasarkan pertimbangan bahwa pki telah nyata-nyata melakukan perbuatan kejahatan dan kekejaman. Bukan itu saja, tetapi telah dua kali melakukan penghianatan terhadap Negara dan rakyat Indonesia yang sedang berjuang. Seluruh rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi landasan falsafah dan ideology pancasila waktu itu serentak menuntut dibubarkannya PKI. Karenanya, keputusan pembubaran PKI itu telah disambut dengan gegap gempita dan perasaan lega oleh seluruh rakyat Indonesia. Bersilang enam hari diterimanya supesemar, maka Letnan Jendral Soeharto berhasil membubarkan PKI dan menangkap 15 orang Pengurus Tertinggi PKI.

Pada tanggal 25 Juli 1966 MPRS menyelenggarakan sidang umum, yang mana agenda terpenting yang dibicarakan adalah pengukuhan Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh MPRS, dengan demikian Presiden Soekarno dengan alasan apapun tidak dapat menarik kembali surat perintah tersebut. Puncak dari pemeretelan kekuasaan Presiden Soekarno terjadi ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menggelar Sidang Istimewa pada tanggal 1-12 maret 1967. Hasil utama SI MPRS 1967 adalah TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Pasal 3 TAP MPRS dengan tegas menetapkan “Menarik kembali Mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam pasal 4 TAP MPRS yang sama, “ mengangkat Letnan Jendral Soeharto pengemban ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1967 sebagai pejabat Presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum.

Maka dengan keluarnya ketetapan MPRS tahun 1967 tersebut diatas, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa kedudukan kepala pemerintahan (Presiden) pada saat itu sudah berpindah tangan dari Soekarno ke tangan Soeharto. Dan ini menjadi perjalanan akhir dari demokrasi terpimpin ala Soekarno.

Sumber : Hamdan Hamid, Demokrasi ala Soekarno : Demokrasi Terpimpin, UIN Sultan Syarif Kasim.