Bagaimana peran DPR dan MA sebagai pelaksana kedaulatan rakyat?


Bagaimana peran DPR dan MA sebagai pelaksana kedaulatan rakyat?

DRP
Hak – hak DPR sebagai berikut:

  1. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada presiden
  2. Hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan
  3. Hak amandemen, yaitu hak untuk mengubah RUU yang diajukan presiden
  4. Hak petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul, saran, dan anjuran kepada presiden
  5. Hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan RUU
  6. Hak budget, yaitu hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN
  7. Hak bertanya, yaitu hak untuk bertanya kepada pemerintah tentang sesuatu hal secara tertulis
  • Alat kelengkapan DPR:
  1. Pimpinan
  2. Komisi
  3. Badan musyawarah
  4. Badan legislasi
  5. Badan urusan rumah tangga
  6. Badan kerjasama antar parlemen
  7. Badan kehormatan
  8. Panitia anggaran
  9. Alat kelengkapan yang diperlukan

MAHKAMAH AGUNG
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusidi Indonesia. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhlembaga lainnya.

Sebagai lembaga yudikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi tingkat banding terakhir, memeriksa, dan memutuskan sengketa tentang kewenanganan mengadili, dan meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. MA juga berwenang untuk menguji peraturan perundang undangan dibawah undang - undangterhadap undang - undang serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang - undang