Birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi. Salah satu peran birokrasi adalah menjalankan fungsi pemaduan kepentingan dalam system politik Indonesia. Pemaduan kepentingan adalah merupakan suatu kegiatan yang menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari masyarakat bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
Sistem politik adalah suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum (public policies) dan bagaimana kebijakan itu dilaksankan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan Negara atau pemerintahan. Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses-proses (proses saling pengaruh-mempengaruhi) yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik.
Politik, kekuasaan, serta birokrasi pada dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yg tidak terpisahkan. Korelasi ketiganya dapat dilacak asal sejarah awal pembentukan negara ini, asal masa kerajaan, zaman kolonial sampai sesudah kemerdekaan. Tarik menarik politik serta kekuasaan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi serta peran birokrasi selama ini. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani serta berpihak kepada rakyat berkembang sebagai melayani penguasa menggunakan keberpihakan pada politik serta kekuasaan. Sampai waktu ini, imbas kuat pemerintah terhadap birokrasi membentuk sulitnya mesin birokrasi member pelayanan publik yang profesional, rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik, korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya.
Pada Indonesia hubungan birokrasi serta politik sudah melahirkan banyak studi, antara lain, Karl D Jackson menilai bahwa birokrasi pada Indonesia adalah contoh bureaucratic polity di mana terjadi akumulasi kekuasaan di negara serta menyingkirkan kiprah warga asal ruang politik dan Pemerintahan.
Richard Robinson dan King menyebut birokrasi di Indonesia menjadi bureaucratic capitalism. Sementara Hans Dieter Evers melihat bahwa proses birokrasi di Indonesiaberkembang model birokrasi ala Parkinson dan ala Orwel.
Birokrasi ala Parkinson merupakan pola dimana terjadi proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran structural dalam birokrasi secara tidak terkendali. Sedang birokrasi ala Orwel merupakan pola birokratisasi menjadi proses perluasan kekuasaan Pemerintah menggunakan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik serta sosial menggunakan peraturan, regulasi serta Jika perlu melalui paksaan.
Menggunakan demikian birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru kebalikannya inefisiensi, berbelit-belit serta poly hukum formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai jua dengan tingginya pertumbuhan pegawai serta pemekaran struktur organisasi serta berakibat birokrasi semakin akbar serta membesar. Birokrasi jua semakin mengendalikan serta mengontrol rakyat dalam bidang politik, ekonomi serta sosial.
