Dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip yang merupakan pedoman umum atau pegangan utama pelaksanaan aktifitas manajerial yang menentukan kesuksesan pengelolaan organisasi atau lembaga.
Prinsip-prinsip manajemen (general principle of management) yang dikemukakan oleh Henry Fayol adalah sebagai berikut:
1. Division of work (asas Pembagian kerja)
Seorang manajer perlu menerapkan asas division of work. Bekerja secara efektif dengan metode kerja yang terbaik untuk mencapai hasil yang optimal perlu dipahami dan diresapi. Asas division of work (pembagian kerja) sangat penting diterapkan dalam sebuah manajemen dengan alasan, setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda; setiap jenis lapangan kerja membutuhkan ahli yang berbeda-beda; mentalitas pekerja yang berbeda; penggunaan waktu yang berbeda; latar belakang kehidupan, sosial, ekonomi, kebudayaan yang berbeda; otak dan tingkat pendidikan yang berbeda.
Perlu diperhatikan juga bahwa asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam filsafat manajemen juga dijelaskan pentingnya kerja sama saling menguntungkan. Seorang pemimpin suatu lembaga atau sekolah perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang manajemen pendidikan dan prinsip-prinsipnya sebagai bekal kerja.
Prinsip division of work adalah sebuah prinsip untuk meningkatkan efisiensi melalui reduksi, hal-hal yang tidak perlu meningkatkan outputs, dan menyederhanakan pelatihan kerja. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan manajemen yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Jika effisiensi is characterized outputs, maka lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan output yang besar dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas.
Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (the right man in the right place) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelengaraan kerja. kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, seorang manajer yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya.
2. Authority and responsibility (Wewenang dan tanggung jawab)
Adanya otoritas atau wewenang memberikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Apabila manajer puncak tidak mempunyai keahlian dan kepemimpinan, maka wewenang yang ada padanya merupakan sebuah masalah.
3. Discipline (Disiplin)
Disiplin berakar pada proporsionalitas antara wewenang dan tanggung jawab yang dipikul oleh seluruh anggota organisasi. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerajaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Disiplin adalah pernyataan secara tidak langsung terhadap peraturan organisasi. Kejelasan pernyataan persetujuan antara organisasi dan anggotanya sangat diperlukan, dan disiplin kelompok tergantung kualitas kepemimpinan.
4. Unity of command (Kesatuan perintah)
Kesatuan perintah artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Dalam melakasanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada serorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Ketaatan terhadap prinsip ini menghindarkan pengaruh negatif pembagian otoritas dan disiplin.
5. Unity of direction (Kesatuan pengarahan)
Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Meskipun organisasi selalu terdiri atas berbagai bidang, wewenang dan tanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Tujuan organisasi melingkupi seluruh tujuan bidang di dalamnya. Dalam pelaksanaan kerja bisa saja terjadi adanya dua perintah sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk pelaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan. Pelaksanaan kesatuan pengarahan (unity of direction) tidak dapat terlepas dari pembaguan kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, serta kesatuan perintah. Kegiatan yang sama yang diarahkan untuk mencapai satu tujuan harus dikelompokkan bersama oleh seorang manajer.
6. Subordination of Individual Interest Into General Interest
Prinsip ini berkaitan dengan kaidah kemaslahatan umum yang lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi. Hal semacam itu merupakan suatu syarat yang sangat penting agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Setiap karyawan dapat mengabdikan kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi apabila memiliki kesadaran bahwa kepentingan pribadi sebenarnya tergantung kepada berhasil-tidaknya kepentingan organisasi. Prinsip pengabdian kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi dapat terwujud, apabila setiap karyawan merasa senang dalam bekerja sehingga memiliki disiplin yang tinggi.
7. Penggajian pegawai
Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Kompensasi harus terbuka dan memuaskan anggota dan organisasinya. Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam bekerja. Dalam prinsip penggajian harus dipikirkan bagaimana agar karyawan dapat bekerja dengan tenang. Sistem penggajian harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan dan kegairahan kerja sehingga karyawan berkompetisi untuk membuat prestasi yang lebih besar. Prinsip more pay for more prestige (upaya lebih untuk prestasi lebih), dan prinsip upah sama untuk prestasi yang sama perlu diterapkan, sebab apabila ada perbedaan akan menimbulkan kelesuan dalam bekerja dan mungkin akan menimbulkan tindakan tidak disiplin.
8. Centralization (pemusatan)
Prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang intruksional. Kemudian pusat membagi kekuasaan ke cabang sampai unit. Manajer harus menguasai tanggung jawab final dan juga harus memberi bawahaannya otoritas yang cukup untuk melaksanaan tugas. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak ada orang yang memegang wewenang. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpangsiurang wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan wewenang (delegation of authority).
9. Scalar of Chain
Prinsip penyaluran perintah dan tanggung jawab bersifar hierarkis artinya, sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya. Prinsip ini terkait prinsip pembagian kerja yang menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas akan menimbulkan hierarki. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya berurutan ke bawah. dengan adanya hirarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah.
10. Order (ketertiban)
Asas ini berkaitan dengan norma yang berlaku dalam organisasi. Ketertiban dapat bersifat material organisasi ataupun ketertiban dalam arti sosial. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan mempunyai disiplin yang tinggi. Ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan.
11. Keadilan
Keadilan dan kejujuran adalah salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip ini juga terkait prinsip pemerataan. Prinsip ini mengharuskan adanya pemerataan dan persamaan perlakuan yang diinspirasikan manajer terhadap bawahan. Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Manajer yang adil dan jujur akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan dan kejujuran pada bawahannya.
12. Stabilitas kondisi karyawan
Kesuksesan organisasi memerlukan stabilitas tempat kerja dan manajerial harus mempraktekkan komitmen jangka penjang anggota terhadap organisasinya. Dalam setiap kegiatan kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya memiliki keinginan, perasaan dan pikiran. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, perasaan tertekan dan pikiran yang kacau akan menimbulkan goncangan dalam bekerja.
13. Inisiative (prakarsa)
Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa atau inisiatif setiap anggota harus didorong agar organisasi
mengalami peningkatan dan perkembangan.63 Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-beiknya. Jadi dalam prakarsa terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian dan pengalaman seseorang. Setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus dihargai. Prakarsa (inisiatif) mengandung arti menghargai orang lain, karena itu hakikatnya manusia butuh penghargaan. Setiap penolakan terhadap prakarsa karyawan merupakan salah satu langkah untuk menolak gairah kerja. Seorang manajer yang bijak akan menerima dengan senang hari prakarsa-prakarsa yang dilahirkan karyawannya.
14. Esprit De Corp
Prinsip ini bertitik tolak dari kesatuan visi dan misi yang dicanangkan oleh organisasi.65 Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik. semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu melahirkan semangat kesatuan (esprit de corp), sedangkan manajer yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan friction de corp (perpecahan dalam korp) dan membawa bencana.
Referensi :
- Veithzal Rivai Zaenal, et. al., Islamic Human Capital Management, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Husaini Usman, Manajemen; Teori, Parktik dan Riset Pendidikan, Edisi 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Veithzal Rivai Zaenal dkk, Islamic management, (Yogyakarta: BPFP, 2013).
