Bagaimana Model Kelembagaan Pemerintahan Desa?

image

Pemerintahan Desa memiliki model Model Kelembagaan sendiri, Bagaimana model tersebut?

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Psl. 1, pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepenting-an masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah hakekatnya ialah sebagai pe-menuhan kebutuhan dasar masyarakat-nya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya.

Model Kelembagaan Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015


A. Desa Swadaya
Desa Swadaya merupakan Desa yang masih tradisional dan masih cenderung terisolasi dari kehidupan luar Desa, dengan ciri-ciri Desa sebagai berikut :

  • Mata pencaharian penduduk masih sangat bergantung pada alam;
  • Bersifat subsistance farming (untuk pemenuhan kebutuhan sendiri);
  • Administrasi desa masih kurang baik;
  • Lembaga desa belum berfungsi bahkan belum ada;
  • Pendidikan dan kesehatan masih rendah;
  • Akses menuju desa sangat sulit;
  • Masih memegang adat istiadat dengan patuh.

Desa Swadaya merupakan Desa Adat, sehingga perubahan sosial masyarakat ditentukan oleh budaya atau kebiasaan masyarakat tradisional. Menurut Psl. 11 ayat 5 Permendagri. No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, unit organisasi yang harus dimilikinya ialah unit urusan berjumlah 2 (dua) dan 2 (dua) seksi. Adapun gambarnya dapat dilihat sebagai berikut.
Model Kelembagaan Pemerintahan Desa Swadaya
image

B. Desa Swadaya
Desa Swasembada merupakan Desa yang setingkat lebih maju dari Desa Swakarya, di mana adat istiadat masyarakat sudah tidak mengikat. Begitu pula dengan hubungan antar manusia yang sudah bersifat rasional. Mata pencarian penduduk sudah beragam dan bergerak ke sektor tertier. Teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan di bidang pertanian sehingga produk-tivitasnya tinggi yang diimbangi dengan prasarana desa yang cukup.

Perkembangan ekonominya telah mengarah pada kegiatan regional dan nasional, minimal desa ini telah memiliki empat faktor strategis meliputi:

  1. Prakarsa hasil produksi yang merangsang.
  2. Teknik – teknik produksi yang selalu berubah-ubah sesuai dengan penemuan-penemuan baru.
  3. Kemudahan akses transportasi dan akses komunikasi. (Koenjtaraningrat)
    Dan Desa Swasembada memiliki norma yang melekat pada desa, norma tersebut antara lain:
  • Mata pencaharian di sektor tersier, yaitu sebagian besar penduduk bergerak di bidang perdagangan dan jasa.
  • Hasil desa yaitu, jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan atau industri kecil, per-dagangan dan jasa sudah tinggi.
  • Adat istiadat dan kepercayaan penduduk sudah tidak mengikat lagi.
  • Kelembagaan dan pemerintahan desa sudah efektif baik dalam tugas dan fungsinya. Pembangunan pedesaan sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya.
  • Pendidikan dan keterampilan penduduk tingkatnya sudah tinggi, lebih dari 60% penduduk telah menamatkan sekolah dasar.
  • Swadaya atau gotong royong masyarakat sudah manifest, artinya pelaksanaan dan cara kerja gotong royong berdasarkan musyawarah atau mufakat antara warga masyarakat dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang selaras dengan norma-norma perkembangan atau kemajuan zaman.
  • Prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial cukup memadai, serta hubungan dengan kota-kota sekitarnya berjalan lancar.

Dengan kriteria Desa Swasembada menurut psl 11 ayat 2 Permendagri. No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan bahwa dengan jenis
desa swasembada memiliki 3 unit urusan dan 3 unit seksi untuk pelayanan teknis pemerintah desa. Adapun model struktur organisasi sebagai berikut:
Model Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
image

Desa Swasembada menurut Per-mendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan bahwa Desa dengan kriteria Desa Swasembada memiliki 3 unit urusan dan 3 unit seksi dalam struktur organisasinya. Menurut Miztberg, organisasi publik harus memiliki 5 element organisasi. Antara lain strategic apex, midle line, suport staff, technosturcture, dan operating core. Pada gambar diatas model organisasi yang diajukan telah memiliki 5 elemen dasar organisasi publik.