Tahun 1949 Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina. Selama menjadi pemimpin Republik Rakyat Cina, Mao Zedong menerapkan beberapa kebijakan yang berpengaruh bagi rakyat Cina.
Bagaimana kondisi Cina pada masa pemerintahan Mao Zedong?
Pada tanggal 1 Oktober 1949 Mao Zedong mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Cina di Lapangan Tiananmen. Pada awal pemerintahannya Mao Zedong menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan baru untuk membangun Cina, antara lain:
-
Bidang Politik
Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina terbentuk dua lembaga induk politik yaitu, negara Republik Rakyat Cina dan Partai Komunis Cina. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah Dikttor Demokrasi Rakyat dan Demokrasi Sentralisme. Melakukan kampanye seratus bunga dan gerakan Anti Kanan. -
Bidang Pendidikan
Pada tahun 1951 merumuskan pendidikan formal yang menekankan pada pelatihan teknik dan pembelajaran nilai sosialis yang baru. Pada tahun 1958 pada sekolah menengah ditetapkan kurikulum tambahan yang meliputi studi politik, ideologi dan aritmatika. Kemudian pada sekolah kejuruan paruh waktu menetapkan kurikulum reparasi mesin dan mengemudikan traktor. Semakin lama pendidikan di Cina tidak dapat berjalan karena ara sarjana dan seluruh guru dipekerjakanmenjadi pekerja
kasar. -
Bidang Agama
Pada tahun 1950, Partai Komunis Cina melarang seluruh aliran kepercayan yang tidak diakui dan organisasi yang dianggap illegal. Pada tahun 1951 ditetapkan peraturan untuk menghukum seumur hidup atau menghukum mati bagi yang melanjutkan kegiatan-kegiatan kelompok yang tidak diakui oleh pemerintah. -
Bidang Seni
Dibentuk lembaga sistem sensor yang diterapkan dengan ketat terhadap penerbitan buku-buku. Pedoman penulisan diterapkan menggunakan gaya realisme Sosialis. Pada masa Lompatan Jauh ke Depan para penulis diperintahkan untuk menulis karya sastra menggunakan gaya romantisme revolusioner yang merupakan kombinasi gaya realisme sosialis dengan realisme revolusioner. Selain karya sastra, di Cina juga ditayangkan opera, film dan panggung teater yang didominasi Jiang Qing.
Kebijakan-kebijakan Ekonomi Mao Zedong
Pada tahun 1949 mengeluarkan mata uang Renminpiao dan pelarangan mata uang asing. Pada tahun 1950an terjadi Reformasi Agraria (Land Reform), yaitu untuk menghapuskan tuan tanah dan membagi tanah secara merata kepada petani. Pada tahun 1951 dilakukan kampanye gerakan Tiga Anti untuk memumpas penggelapan, pemborosan dan Birokratisme.
Kampanye gerakan Lima Anti dilakukan pada tahun 1952 untuk menumpas kejahatan penyuapan, tidak membayar pajak, mencuri uang negara, menipu kontrak dengan pemerintah, serta mencuri informasi ekonomi negara. Pada tahun 1950 ditetapkan kebijakan Sentralisasi Pajak yaitu pajak pertanian, pajak komoditi, dan berbagai pajak industri serta komersial wajib diserahkan kepada pemerintah pusat.
Program Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I) tahun 1953- 1957 merupakan kebijakan untuk mengembangkan industri di Cina. Tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan penekanan pada sektor industri dengan menitik beratkan pada modal.
Nasionalisasi Perusahaan merupakan kebiiakan yang ditetapkan pada tahun 1955 yaitu semua industri dan perdagangan milik swasta harus dinasionalisasikan. Pada tahun 1958 Pada tahun dibentuk komune Rakyat (renmin gongshe), yang merupakan suatu wadah kolektivitas produksi pertanian skala besar. Seluruh daerah di Cina dikelompokkan menjadi unit baru yang masing-masing terdiri atas 2000-20.000 rumah tangga.
Pada tahun 1958 dikeluarkan kebijakan baru yang dikenal sebagai Lompatan Besar ke
Depan (Great Leap Forward). Kebijakan ini merupakan rencana untuk meningkatkan produksi Cina atas baja, batu bara dan listrik.
Dampak kebijakan Ekonomi Mao Zedong
Kebijakan mengeluarkan mata uang baru yang disebut Renminpiao pada tahun 1949 telah berhasil mengendalikan inflasi. Kebijakan yang selanjutnya yaitu Reformasi Agraria berdampak buruk bagi tuan tanah karena mereka dihukum mati dan tanahnya dirampas. Bagi para petani kebijakan tersebut berdampak baik karena mendapatkan pembagian tanah.
Dalam gerakan Tiga Anti pada tahun 1951 berdampak baik karena angka penggelapan uang menurun. Namun juga berdampak buruk karena menyebabkan perekonomian di Cina menjadi kacau. Pada gerakan Lima Anti tahun 1952 akibat dari gerakan tersebut angka bunuh diri di Cina menjadi meningkat yaitu antara 200.000-300.000.
Kebijakan Sentralisasi pajak tahun 1950 memberikan pengaruh baik terhadap pendapatan pemerintah. Kebijakan Repelita I (1953-1957) memberikan pengaruh baik, pada sektor pertanian maupun industri mengalami kenaikan. Pendapatan Nasional Kotor (GNP) dan Produksi modern di Cina juga mengalami peningkatan yang besar.
Kebijakan Nasionalisasi perusahaan yang ditetapkan pada tahun 1955, membawa perubahan yang besar bagi rakyat Cina. Setelah perusahaan milik swasta menjadi milik negara, pemilik perusahaan yang selama 20 tahun kedepan hanya boleh memiliki 5% dari nilai perusahaan mereka. Kemudian bekas pemilik perusahaan tersebut tetap dipekerjakan sebagai manajer dengan gaji yang besar, dan memiliki atasan seorang pejabat partai (Ririn Darini, 2010).
Kebijakan Komune rakyat ditetapkan tahun 1958 memberi dampak buruk terhadap rakyat Cinan karena petani mengalami kelelahan. Burung-burung mulai punah karena selalu di basmi sehingga berdampak pada terganggunya keseimbangan alam. Pada kebijakan Lompatan Besar ke Depan tahun 1958 memberikan dampak buruk terhadap Cina karena kebijakan tersebut mengalami kegagalan. Rakyat Cina menderita, kelaparan, terjadi kemiskinan bahkan menyebabkan korban berjuta korban jiwa.