Desa adat atau disebut juga dengan nagari, huta, marga dan lain-lain adalah unit pemerintahan (politik), sosial, ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat. Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Dalam menjalankan pengurusan tersebut, Desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.
Desa Adat menurut Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan, yaitu menetapkan unit sosial masyarakat hukum adat seperti nagari, huta, kampong, mukim dan lain-lain sebagai badan hukum publik.
Selanjutnya Pasal 103 UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adat sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan hak asal usul, yaitu :
- Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli atau dengan kata lain pemerintahan berdasarkan struktur dan kelembagaan asli, seperti nagari, huta, marga dan lain-lain,
- Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat,
- Pelestarian nilai sosial dan budaya adat,
- Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat yang selaras dengan Hak Asasi Manusia,
- Penyelenggaraan sidang perdamaian desa adat yang sesuai dengan UU yang berlaku,
- Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat,
- Pengembagan kehidupan hukum adat.
Maria S. W. Soemardjono menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menetapkan unsur penentu keberadaan masyarakat hukum adat sebagai berikut :
a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap).
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat.
c. ada wilayah hukum adat yang jelas.
d.ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat; yang masih ditaati.
e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kumulatif patokan syarat diatas, tidak melihatkan adanya proses.
Khusus kewenangan asalusul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut:
- Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
- Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat
- Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
- Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat
Unsur dan Karakteristik Desa Adat
-
Penduduk Desa Adat
Penduduk Desa Adat Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturutturut, menurut peraturan daerah yang berlaku. -
Daerah atau Wilayah Desa Adat
Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang dengan sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa. -
Pemimpin Desa Adat
Pemimpin Desa Adat Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat wilayahnya. -
Urusan atau Rumah Tangga Desa Adat
Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena merupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku.Didalam suatu pemeritahan desa adat terdapat sebuah lembaga organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
Sumber:
Dikutip Dari http:// repository. unpas. ac. id pada tanggal 06 September 2017 Pukul 07.08 WIB