Bagaimana Ketentuan Hukum Penambahan Jumlah Anggota Dewan Komisaris?


Jika anggaran dasar suatu perusahaan dilakukan perubahan, apakah aktanya juga ikut diubah atau anggaran dasar tersebut dibuatkan akta baru?
Apabila ada tambahan komisaris, apakah juga mengubah akta? Kemudian harus RUPS atau tidak? Terimakasih.

Ketika perubahan anggaran dasar (“AD”) dilakukan, maka perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Ketentuan yang sama ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham 4/2014”), serta Pasal 24 Permenkumham 4/2014 jo. Pasal 25 ayat (2) dan (4) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham 1/2016”).

Apabila ada penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris, berarti perlu adanya perubahan AD karena sesuai Pasal 15 ayat (1) UUPT, AD memuat sekurang-kurangnya:

  • nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  • maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  • jangka waktu berdirinya Perseroan;
  • besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  • jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  • nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  • penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  • tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  • tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perubahan Susunan Nama dan Jabatan Dewan Komisaris Merupakan Perubahan Data Perseroan

Sebagai tambahan informasi, perlu diketahui pula bahwa berbeda dengan perubahan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris itu termasuk perubahan data perseroan. Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Pengisian Format Perubahan ini juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap. Kemudian dokumen ini disimpan notaris. Untuk perubahan susunan nama dan jabatan dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan dewan komisaris.

Sumber