Bagaimana kasus KBSN (Kawasan Bebas Senjata Nuklir)?
Tindakan india yang terus mengembangkan nuklirnya menimbulkan reaksi di negara-negara kawasan Asia Selatan. Terutama bagi Pakistan yang merupakan saingan utama India di kawasan tersebut. Pakistan juga memiliki kemampuan memproduksi nuklir, meskipun pada awalnya pemimpin-pemimpin Pakistan menyangkalnya. Untuk menunjukkan “ good will” – nya, Pakistan telah beberapa kali mengusulkan berbagai usulan pengaturan denuklirisasi dengan India, seperti aksesi bersama terhadap traktat NPT, penerimaan bersama full-scope safeguards IAEA, inspeksi bilateral terhadap semua instalasi nuklir, membuat pernyataan resmi untuk tidak memproduksi s enjata nuklir, dan pembentukan KBSN (Kawasan Bebas Senjata Nuklir) Asia Selatan.
Pada tahun 1974 Pakistan juga menyampaikan usul di SMU-PBB bagi pembentukan suatu KBSN di Asia Selatan melalui Resolusi No. 3265 (XXIX) “ Declaration and establishment of a nuclear-free zone in South Asia” yang disahkan pada 9 Desember 1974. Dalam alasannya, Pakistan menyebutkan bahwa semua negara di kawasan itu telah menyatakan secara terbuka oposisi mereka terhadap senjata nuklir dan hampir semua syarat yang diperlukan bagi pembentukan KBSN terpenuhi. Semua negara di kawasan Asia Selatan telah membuat pernyataan sepihak untuk tidak mendapatkan, mengembangkan atau membuat senjata nuklir. Mereka juga menyatakan sikap menentang masuknya senjata nuklir ke dalam kawasan dan terus mendesak dilakukannya upaya multilateral untuk menciptakan pelucutan senjata secara efektif.
Namun, India menolak usulan Pakistan tersebut dan senantiasa menentang resolusi PBB yang mendukung gagasan pembentukan KBSN itu. India beranggapan bahwa gagasan tersebut tidak tepat karena tidak merupakan hasil negosiasi sebelumnya di antara negara-negara yang berkepentingan di kawasan tersebut. Dalam pandangan India, pengajuan konsep denuklirisasi regional semacam itu akan “ inappropiate”. India juga berpandangan bahwa pelucutan senjata nuklir merupakan masalah yang memerlukan pendekatan global dan bukan pendekatan regional. India menolak pembentukan suatu KBSN dikawasan tersebut dengan alasan kamanan yang tidak stabil. Dengan sikap seperti itu, yang terus dipertahankan India hingga saat ini di berbagai forum pelucutan senjata, India menegaskan bahwa semua pembahasan masalah senjata nuklir harus dilakukan dalam skala global atau multilateral dan bukan regional.
Pada dasarnya India mendukung pembentukan KBSN apabila kondisi di kawasan tersebut sudah memungkinkan dan gagasan tersebut berasal dari dan disepakati oleh semua negara di kawasan. India juga mempertanyakan keabsahan (validity) anggapan Asia Selatan sebagai sub-kawasan dari kawasan Asia Pasifik. Menurut India, Asia Selatan tidak dapat dipisahkan dari bagian integral dari kawasan Asia dan Pasifik. Dalam pandangan India, suatu KBSN di kawasan Asia Selatan dinilai kurang maknanya mengingat kehadiran negara nuklir di Asia yaitu Cina, dilaksanakanya uji coba nuklir di Pasifik oleh Perancis, kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Diego Garcia dan kehadiran kapal-kapal perang nuklir AS, Inggris dan Rusia di kawasan. Hal tersebut hanya akan membuat lingkungan keamanan di kawasan Asia Selatan semakin kompleks dan rawan yang oleh India dianggap tidak memenuhi syarat bagi pembentukan suatu KBSN.
Usulan berbagai negara kawasan Asia Selatan yang digagas oleh Pakistan mengenai KBSN ini adalah salah satu dari berbagai inisiatif pengawasan senjata yang pernah diajukan Pakistan kepada India dalam berbagai kesempatan. Berbagai usulan Pakistan lainya adalah bilateral terhadap Traktat NPT, pemerintahan bersama full-scope IAEA safeguard, pengaturan 63
inspeksi bilateral terhadap semua fasilitas nuklir dan pernyataan bersama untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, juga tidak ditanggapi oleh India. India beranggapan bahwa usulan Pakistan tersebut sebagai cara untuk membatasi atau menghambat program senjata nuklirnya sambil berusaha mengembangkan program nuklirnya sendiri.
Dalam SMU-PBB tahun 1974 India mengajukan rancangan resolusinya mengenai gagasan pembentukan KBSN di kawasan-kawasan Asia bukan hanya untuk Asia Selatan. Sementara itu Pakistan secara konsisten mempertahankan sikapnya bahwa kondisi yang dibutuhkan untuk pembentukan KBSN di Asia Selatan sudah lama ada dan semua negara di kawasan tersebut telah menyatakan oposisi mereka mengenai kepemilikan dan introduksi senjata nuklir di kawasan. Kelima negara nuklir juga telah menyatakan dukungan dan penerimaan mereka terhadap konsep pembentukan KBSN. Sementara dalam pandangan India, gagasan pembentukan KBSN dinilai tidak realistis serta pergerakan dan penggelaran senjata-senjata nuklir oleh kelima negara nuklir di berbagai bagian dunia pada dasarnya tidak sejalan dengan pembentukan KBSN. Dalam sidang khusus PBB mengenai pelucutan senjata kedua (SSOD II) pada tahun 1982 Menteri Luar Negeri India secara tegas menyatakan bahwa India tidak mengikuti atau menyetujui legitimasi dari kepemilikan senjata nuklir berdasarkan pada pandangan kekuatan.
Langkah menuju arah pelucutan senjata antara Pakistan dan India yang merupakan dua negara konflik sebenarnya cukup terbuka dan langkah pertama pada tanggal 1988 kedua negara telah menandatangani perjanjian untuk tidak saling menyerang instalasi nuklir masing-masing, yang mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1991. Sementara itu pada tanggal 6 April 1991 kedua negara juga menyepakati perjanjian mengenai “advance notification” dari latihan militer dan pencegahan pelanggaran udara oleh pesawat terbang masing-masing pihak. Pakistan juga mengusulkan diadakanya “Five-Power nuclear disarmament talks” dimana AS, Rusia dan Cina akan menjadi mediator antara India dan Pakistan, meskipun dalam prakteknya pembicaraan tersebut tidak pernah berlangsung. Kemudian AS memperbaharui kembali gagasan tersebut, juga menghimbau India untuk ikut serta dalam diskusi lima negara tersebut yang diharapkan dapat merintis jalan ke arah pembentukan KBSN di Asia Selatan. Namun, sejauh ini India masih belum mau bergabung.
Tujuan untuk mencapai non-proliferasi di kawasan Asia Selatan pertama-tama diarahkan untuk mengurangi kemungkinan pecahnya perang nuklir antara India dan Pakistan dan kemudian mencari jalan untuk membekukan dan kemudian menghapuskan kemampuan nuklir yang ada pada kedua negara. Langkah-langkahyang ditempuh ke arah tersebut dapat mencakup meningkatkan CBM regional dan menggiatkan kontak bilateral secara langsung untuk kemudian mengembangkannya kearah pelanggaran uji coba dan produksi nuclear weapon useable materials secara regional. Sejauh ini India bersikap bahwa pemecahan regional tidak cukup dalam menghadapi ancaman perang nuklir dimana secara tersirat hal ini juga merujuk pada ancaman dari Cina. Sementara pada berbagai kesempatan Pakistan justru mendorong pemecahan regional meupakan salah satu cara untuk menghadapi kemacetan dalam masalah nuklir antara India dan Pakistan.
Pada bulan November 1992 India mulai mempertimbangkan gagasan tersebut karena negara-negara besar kini telah lebih mengutamakan pendekatan global terhadap masalah-masalah non-proliferasi. Pendekatan seperti ini mencakup pengurangan senjata-senjata nuklir secara sepihak dan bilateral, pembatasan penggelaran senjata-senjata nuklir dan kemungkinan tercapainya kesepakatan mengenai larangan uji coba nuklir yang komprehensif. India kini juga mulai menunjukan niatnya untuk menggunakan pendekatan regional. Kemudian juga adanya upaya pemberian jaminan (NSA) kepada negara-negara non-nuklir akan dapat digunakan untuk membangun momentum bagi KBSN Asia Selatan , termasuk kemungkinan pengembangannya hingga mencakup suatu kawasan denuklirisasi India dan Pakistan. Sejak beberapa tahun terakhir juga negara-negara barat mulai mengusulkan dimulainya negosiasi mengenai pembentukan traktat pelarangan fissile material di berbagai forum pelucutan senjata internasional.
Hingga saat ini, India menolak adanya larangan uji coba nuklir regional. India terus mendesak diberlakukanya larangan uji coba nuklir secara komprehensif dan global. Negara-negra nuklir lainya, kecuali Cina, juga telah mengindikasi dukunganya terhadap gagasan tersebut. Jika Cina dapat diyakinkan untuk menandatangani larangan tersebut, India dan Pakistan juga dapat dilibatkan dalam setiap pembicaraan mengenai larangan uji coba nuklir. Menggunakan peraturan global untuk mencapai tujuan regional memerlukan kesepakatan dan tindakan nyata dari semua negara khususnya negara nuklir. Saat ini masih terdapat sejumlah masalah yang sangat mempengaruhi perdamaian di Asia Selatan, diantaranya : upaya Pakistan untuk memiliki senjata nuklir, penjualan perlengkapan dan teknologi senjat anuklir dai Cina kepada Pakistan, dan upaya AS untuk mengehentikan perlombaan senjata (nuklir) diantara kedua negara dengan dengan mempromosikan dan mengembangkan dialog diantara kedua negara, serta menjaga agar Cina tetap menahan diri.
Sementara sikap-sikap negara Asia Selatan terhadap pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir juga belum menyatu. Selain India, Bhutan juga menolak gagasan ini, sedangkan Pakistan, Sri Lanka, Nepal dan Maldives secara terbuka telah menyatakan dukunganya. Upaya pelucutan senjata lainyapun senantiasa di gagas oleh berbagai negara termasuk lima negara nuklir. Pembuatan berbagai traktat perjanjian masih belum di sepakati dengan maksimal. Sejauh ini pembuatan KBSN di kawasan Asia Selatan masih belum ada kemajuan dan menunjukan ke arah kegagalan meskipun gagasan ini selalu di bahas di dalam sidang PBB dan mendapat dukungan dari PBB.