Bagaimana Implementasi Konsep Blue Economy dalam Kerangka Negara Poros Maritim Dunia?

blue economy
Konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat berpotensi digunakan sebagai bahan analisis dan prediksi komplikasi. Bagaimana Implementasi Konsep Blue Economy dalam Kerangka Negara Poros Maritim Dunia ?

Implementasi Konsep Blue Economy dalam Kerangka Negara Poros Maritim Dunia


Indonesia adalah salah satu archipelago state atau kata lain negara kepulauan yang berpotensi dan memiliki keunggulan dibidang perairan maritim dan kelautan. Pada dasarnya sekitar 80% perdagangan diseluruh wilayah didunia bergantung pada jalur laut karena kargo yang mengirim barang kebutuhan pangan. Sementara itu, terdapat presentase sekisar 60% pengiriman barang dan kebutuhan melalui laut tersebut akan melewati perairan di Indonesia. Sehingga potensi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia secara maksimal guna mencapai kepentingan nasional negara dalam mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi. Poros Maritim juga akan sangat berperan dalam pengembangan mental Indonesia untuk berani mengeksplorasi kekeayaan laut yang memiliki sumber daya alam cukup baik. Logika sederhananya adalah posisi strategis yang dimiliki Indonesia sebagai jalur perdagangan dapat dijadikan aspek untuk mengingkatkan taraf negara di mata internasional kelak, dan seharusnya Indonesia berpotensi untuk memainkan peranan pion politisnya dalam percaturan politik internasional.

Poros maritim dunia merupakan suatu konsep atau gagasan pemikiran yang menegaskan bahwa kelautan merupakan fokus utama bangsa Indonesia dan memiliki potensi yang strategis apabila diberdayakan dan direalisasikan dengan baik. Untuk dapat direalisasikan, ada beberapa agenda pembangunan yang berfokus terhadap 5 pilar pokok, kelima pilar tersebut adalah: (1) Redevelopment atau pembangunan ulang budaya maritim yang dilahirkan oleh nenek moyang bangsa indonesia. (2) Menjaga sumber daya hayati dan non-hayati diperairan/ laut. (3) Menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan pangan pokok laut. (4) Prioritas pemberdayaan serta infrasturktur laut harus diterapkan, dan (5) Memberi konektivitas terhadap kemaritiman negara. Sejatinya, Indonesia telah memiliki segala syarat dan ketentuan yang dibutuhkan sebagai pondasi awal pembangunan pada aspek poros maritim. Dapat dikatakan demikian, karena apabila dilihat dari konisi geografisnya, Indonesia memiliki posisi strategis, yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Memiliki sebesar 93.000 km luas laut nusantara, 54,716 km lebar garis pantai, 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut, serta mencakup 3000 mil wilayah laut. Oleh sebab itu, maka tidak akan terlihat berlebihan apabila dinyatakan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia ini memang dikelilingi oleh laut dan sektor utamanya adalah maritim. Berikut ini skema pengembangan tol laut Indonesia, yakni sebagai berikut:

gambar
Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dianalisis bahwa dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia maka kebijakan pemerintah dalam pengembangan poros maritim dunia Indonesia dapat menjadikan kawasan maritim karena Indonesia berbentuk kepulauan dengan sumber daya alam perairan yang berlimpah. Maka dari itu, konsep Blue Economy dapat diimplementasikan di Indonesia karena indonesia telah memiliki objek yang dapat dijadikan manifestasi dari pengembangan Poros Maritim. Konsep Blue Economy ini memberikan sebuah penjelasan bahwa pembangunan di wilayah pesisir harus didasarkan pada kekuatan dan potensi dari daerah tersebut. Dengan pembangunan yang didasarkan pada potensi wilayah nantinya akan memberikan dampak kepada pemerintah dalam pemetaan terhadap wilayah tersebut. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah di wilayah pesisir yang dapat dipadukan dengan kondisi wilayah pesisir adalah dengan mengembangkan industri yang berbasis pada potensi perikanan dan perairan masyarakat di wilayah pesisir. Sehingga pendekatan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pengembangan ekonomi masyarakat secara mikro dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan lagi. Langkah upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan Upgrading Infrastruktur yang sesuai sasaran. Infrastruktur tersebut adalah infrastruktur maritim. Apabila telah terbangun maka otomatis pemerintah akan menciptakan lahan/ pasar baru yang dapat bersaing di kencah internasional, bukan hanya mendorong tumbuhnya aktivitas industry maritim saja akan tetapi langsung memicu dan memunculkan para investor baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian, memanfaatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat pesisir yang membudidayakan hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan lain-lain dari laut tidak langsung dijual kepada penampung akan tetapi diberikan sentuhan inovasi sehingga hasil perikanan tersebut memiliki daya saing dan memiliki kualitas harga yang cukup baik sehingga memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir.