Sejarah hubungan diplomatik antara AS dan Venezuela dimulai saat AS membuka konsultannya di Marcaibo pada 1824 ketika Venezuela masih menjadi bagian dari Federasi Kolombia. Kemudian, setelah Venezuela berpisah dari Kolombia (Tahun 1830), AS mengakui kemerdekaan Venezuela dan menjalin hubungan diplomatik pada 30 Juni 1835 ketika Charge d‟affaires (Kuasa Usaha) AS, John GA Williamson menyerahkan mandatnya kepada Pemerintah Venezuela. Kerjasama antar dua negara ini dimulai dengan membuat perjanjian komersial pertama mereka pada 20 Januari 1836 dan diratifikasi pada 31 Mei 1836. Lalu, pada tahun 1839 AS menempatkan Kedutaan Besarnya di Caracas (Ibukota Venezuela) sebagai upaya meningkatkan hubungan dengan Venezuela. Bagaimana Hubungan Diplomasi Politik AS-Venezuela?
Hubungan Diplomasi Politik
Hubungan politik antara AS dan Venezuela bukanlah hubungan yang harmonis. Hubungan kedua negara tersebut memanas ketika Presiden Venezuela, Hugo Chavez menuduh keterlibatan AS dalam upaya kudeta untuk menurunkan dirinya pada tahun 2002 akan tetapi, pejabat AS berulang kali menyangkal tunduhan tersebut. Tidak hanya itu, Chavez yang kontra terhadap AS dan sistem kapitalis pernah menyebut Presiden AS, George W Bush sebagai „devil‟ dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada tahun 2006 dengan pernyataannya sebagai berikut:
“ Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the president of the United States, the gentlemen to whom I refer as the devil, came here, talking as if he owned the world”. (Kemarin, hadirin sekalian, dari mimbar ini, Presiden Amerika Serikat, Pria kaya yang saya sebut setan, datang ke sini, berbicara seolah-olah dia memiliki dunia).
Kemudian, ia pun menambahkan bahwa:
“I have the feeling, dear world dictator, that you are going to live the rest of your days as a nightmare because the rest of us are standing up, all those who are rising up against American imperialism”. (Saya punya perasaan, bahwa Anda akan menjalani sisa hari-hari Anda sebagai mimpi buruk karena kita semua berdiri, semua yang bangkit melawan imperialisme Amerika).
Berdasarkan pernyataan tersebut seakan menyiratkan kepada dunia bahwa Pemerintah Venezuela akan tetap melawan imperialisme AS dengan menggunakan kekuatan gabungan sebab menggunakan kata „all‟ dalam pernyataannya. Mungkin inilah tanda dari tindakan Venezuela yang terus mempromosikan hubungan selatan-selatan dan mencari hubungan baik dengan negara-negara yang orientasi politiknya berbeda dan bertentangan dengan AS.
Upaya Venezuela untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara selatan salah satunya ialah dengan mempromosikan integrasi regional dan kolaborasi di Amerika Latin. Venezuela bahkan menjadi negara yang memulai inisiatif terbentuknya blok regional yang bebas dari pengaruh AS. Blok-blok tersebut seperti ALBA (Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra America) tahun 2004 dan CELAC (Comunided de Estados Latinoamericanos Caribenos) tahun 2011. ALBA dan CELAC bertindak dalam mempromosikan otonomi Amerika Latin bebas dari pengaruh AS. Venezuela juga menjadi anggota pendiri Union of South American Nations (UNASUR) yang didirikan pada tahun 2008 dan menjadi menjadi anggota Mercosur pada tahun 2012 serta, tetap aktif sebagai anggota OAS (Organization of American States).
Tidak hanya dalam hubungan kerjasama multilateral, Venezuela juga menjalin hubungan bilateral yang kuat dengan beberapa negara Amerika Latin. Seperti halnya dengan Bolivia, dimana Chavez sangat mendukung Presiden Bolivia untuk menulis ulang konstitusi dan melaksanakan reformasi radikal terhadap ekonomi. Chavez bahkan mengusir Dubes AS, Patrick Duddy pada tahun 2008 sebagai solidarits terhadap Bolivia setelah AS sebelumnya mengusir Duta besar (Dubes) Bolivia dari negaranya. Lalu, menjalin hubungan dekat dengan Nikaragua di bawah kepresidenan Daniel Ortega dengan menyediakan bantuan subtansial, dan mengembangkan ikatan yang kuat bersama Fidel Castro (Presiden Kuba) dengan menjadi salah satu sumber utama yang menyokong mayoritas kebutuhan minyak Kuba dengan imbal baliknya menerima ribuan tenaga medis dari Kuba.
Menurut penulis semakin intensnya Venezuela dalam melakukan integrasi dan menjalin hubungan yang dekat dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia tersebut merupakan upaya Venezuela untuk mencegah dominasi imperialisme AS di kawasan Amerika Latin. Bukan suatu hal yang sulit bagi Venezuela untuk mendekati negara-negara Amerika Latin dan Karibia sebab, Venezuela dapat menggunakan cadangan minyaknya yang besar dalam bernegosiasi. Tentu saja hal-hal itu akan memberikan kondisi yang tidak menguntungkan bagi AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya di Kawasan Amerika Latin.
Sementara itu, Venezuela juga menjalin hubungan yang baik dengan Rusia, Cina, Iran yang merupakan musuh AS. Rusia dan Cina telah membuat langkah serius (memperluas imperialisme) di kawasan Amerika Latin melalui peningkatan kerjasama salah satunya dengan Venezuela. Oleh karena itu, hubungan Venezuela dengan ketiga negara tersebut memicu semakin tidak akurnya hubungan AS-Venezuela dan mengancam kepentingan AS.
Lalu setelah kematian Hugo Chavez, Nicholas Maduro yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden menggantikan posisi Chavez sebagai Presiden Venezuela pada tahun 2014. Hubungan AS dan Venezuela di era Maduro tidaklah membaik. Sebab dalam menjalankan pemerintahannya, Maduro masih melanjutkan kebijakan luar negeri dan revolusi sosialis Chavez. Ia juga masih menjaga dan meneruskan hubungan baik Venzuela, dengan Kuba, Rusia, dan Cina. Kuba dilaporkan telah memasok sejumlah besar penasihat keamanan dan militer kepada rezim Maduro untuk mematamatai jajaran militer dan untuk menyediakan intelijen lainnya. Sedangkan dengan Rusia, Venezuela mendapat dukungan dari Rusia dalam hal pinjaman dana, dimana perusahaan minyak raksasa yang didukung Rusia, Rosneft telah meminjamkan sekitar $ 2.5 miliar dalam beberapa tahun terakhir dengan imbalan pengiriman energi untuk masa depan serta, turut memiliki beberapa proyek minyak dan gas dengan PDVSA.
Venezuela tetap menjaga hubungannya dengan Rusia dan Cina ini digunakan sebagai asuransi di PBB sebab, Cina dan Rusia merupakan negara pemegang hak veto di PBB. Hal ini tentu dapat membantu menyelamatkan Pemerintah Venezuela dari resolusi PBB. Kedua negara tersebut dapat menggunakan hak vetonya untuk mencegah atau memblokir resolusi dewan PBB yang berupa hukuman ataupun intervensi terhadap Venezuela dan membantu menangguhkan posisi Venezuela di PBB. Seperti halnya Rusia yang mengkritik rancangan resolusi AS di PBB yang menyerukan pengiriman bantuan internasional dan pemilihan Presiden di Venezuela dengan menekankan „keprihatinan mendalam dengan kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan Venezuela terhadap demonstran yang tidak bersenjata‟. Rusia memberikan pernyataan bahwa setiap upaya untuk campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya berada di dalam yurisdiksi domestik Venezuela. Hal ini tentu dapat menjadi penghambat bagi AS untuk membuat kebijakan dalam mencapai kepentingannya di kawasan Amerika Latin.
Seperti pernyataan alasan AS dalam rancangan resolusi PBB di atas, selama pemerintahan Maduro permasalahan hubungan politik AS-Venezuela selalu berkaitan dengan alasan demokrasi di Venezuela. Sebab, AS lebih menyoroti apa yang terjadi pada kondisi domestik Venezuela. Pelanggaran HAM, korupsi, pembatasan pers, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekerasan dan manajemen pemerintahan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Venezuela. Semua hal tersebut acap kali menjadi alasan AS untuk menekan Venezuela. Tekanan yang diberikan oleh AS dalam hal ini berupa pemberian sanksi yang tertuang dalam Perintah Eksekutif AS bahkan, Trump memberikan opsi lain untuk menggunakan kekuatan militer. Selama ini Trump telah memberikan beberapa sanksi ekonomi kepada Venezuela yang justru semakin memperburuk hubungan antar kedua negara.
Dari yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa terdapat hal mendasar yang mempengaruhi hubungan politik AS dan Venezuela menjadi panas yakni faktor perbedaan ideologi, dimana Venezuela menerapkan Sosialisme dan AS dengan Liberal Demokrasi. Namun, AS yang tidak menginginkan berkembangnya paham kiri mencoba untuk menjatuhkan kepemerintahan Venezuela yang Sosialis dan otoriter tersebut. Hanya saja, keputusan Venezuela menjalin kerjasama dengan musuh-musuh besar AS yang mendukung dari belakang dan memblok pengaruh AS dengan melakukan integrasi menyulitkan AS untuk intervensi terhadap rezim Venezuela, dan juga mengancam kebijakan luar negeri AS terutama dalam mempertahankan imperialismenya di Amerika Latin. Sehingga AS menentukan pilihan lain untuk memberikan tekanan terhadap Venezuela dengan memanfaatkan momentum dari pelanggaran HAM yang terjadi di Venezuela untuk memberikan sanksi ekonomi.