Bagaimana etika politik yang ada di indonesia saat ini? Sesuaikah dengan ideologi kita, yaitu pancasila. ?
Telah disinggung di pengertian etika politik di Indonesia yaitu berdasarkan norma dan etika yang berlaku di masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai pancsila. Etika poltik di Indonesia memiliki keragaman masing-masing karena Negara kita yang luas dan kondisi geografi yang berbeda-beda maka juga menghasilkan budaya etika dan nilai yang sedikit berbeda walaupun pada dasarkan juga memiliki kesamaan, yang didasari dari nilai-niali etika yang terkandung dalam pancasila.
Akan tetapi sebagian para pejabat Negara dan elit politik ada yang kurang memperhatikan dan sadar terhadap etika politik yang seharusnya dijalankan. Dalam kasus yang terjadi. Saya mengambil contoh dari DPR karena masalah yang panling banyak ada di pejabat DPR, yaitu kasus dari salah seorang anggota DPR dari dapil NTT dan mengancam dan mengancam dan memfitnah serta mencaci maki kepala Subdirektorat 2 Dierektorat Narkoba Polda NTT karena bisnis minuman kerasnya dirazia oleh polda NTT dalam Operasi Pekat terkait pengamanan Natal, Yustunus Oswin Mamo (Kompasiana). Kerusuhan pada sidang paripurna paripurna ke-7 yang membahas penetapan Alat Kelengkapsn Dewan (AKD) di kompleks parlemen senayan, Jakarta, 28 oktober 2014, Demas Revianto (Tempo),
Dari kasus diatas mencerminkan bagaimana etika politik di Indonesia dalam pelaksaannya, walaupun itu dilakukan salah seorang pejabat. Karena dengan sampel yang terjadi maka akan berdampak pada pejabat lain dan lembaganya sendiri. Etika yang merupakan status yang harus dijaga sebagai bentuk wujud yang paling dipandang oleh masyarakat agar memunculkan suatu keyakinan dan kepercayaan oleh masyarakat agar dalam pelasanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
Kesesuaian etika politik yang berdasrkan etika yang terandung dalam nilai pancasila belum dapat djalankan dengan baik dalam menelan pemerintahan di negara Indonesia.
Maka suatu penanganan haruslah cepat, dalam masalah ini faktor penyebab adalah dari diri individunya, dan seleksi seorang pemmpin atau pejabat. Serta ketegasan dalam memberikan hukuman. Dalam kasusus seleksi dalam rekrutmen seorang pejabat yang dilakukakan oleh Partai Politik yang berperan sebagai ppenghasil seorang pemimpin juga perlu dipertanyakan. Seleksi yang ketatjuga perlu dilakuakn guna mendpatkan seorang pejabat atau pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat digunakan sebagai panutan. Tak hanya itu saja biarpun diseleksi dengan kekatat tidak menuntut kemungkinan dalam pnegakan Hikum yang ketat dan tegas juga dijalankan untuk menekan terjadinya pelanggaran hukum.
Sumber :
Yustunus Oswin Mamo “kehancuran etika politik DPR” . kompasiana. Diakses tanggal 13 september 2017. Kehancuran Etika Politik Anggota DPR - Kompasiana.com.
Demas Revianto “ Paripurna Ricuh Meja Rapat Digulingkan”. Tempo. Diakses tanggal 13 september 2017. Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan - Nasional Tempo.co