Bagaimana dinamika Birokrasi pada masa Politk Orde Baru?

download

Bagaimana Birokrasi Dalam Dinamika Politk Orde Baru

1 Like

Pada masa orde baru terjadi pemerintahan yang sentralistik dimana presiden menjadi tokoh yang berperan penting dalam membuat sebuah kebijakan. Presiden dan atributnya menduduki posisi puncak piramida dan menjadikan birokrasi dan ABRI sebagai mesin politk dalam melanggengkan kekuasaan. Para pejabat birokrasi diangkat langsung oleh presiden dari loyalis GOLKAR dan ABRI akibatnya terjadi patronase antara presiden sebagai patrone atau bos dan birokrat sebagai klien atau bawahan.

Promosi jabatan dan bantuan bantuan terhadap lembaga Negara dari pusat sangat di tentukan oleh seberapa loyal pejabat terhadap presiden. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar elektabilitas GOLKAR dalam pemilu. Jika GOLKAR menang dalam pemilu maka pejabat birokrat akan mudah mendapat promosi jabatan dan bantuan, akan tetapi jika elektabilitas GOLKAR kalah dlam pemilu imbasnya pejabat birokrat akan stagnan dalam jabatan semula dan bantuan berupa inprastruktur sulit di terima.

Relasi antara birokrasi pemerintahan dan kekuasaan politik justru telah menjadi kepanjangan tangan kekuasaan bahkan menjadi mesin politik dalam menghimpun dukungan pilitik pada masyarakat sampai ketingkat desa. Birokrasi tidak lagi netral dan bebas nilai dari politik penguasa, birokrasi lebih cenderung dan memihak pada kekuatan yang dominan yaitu GOLKAR.

Seperti yang diungkapkan afan gaffar (2000): Indonesia pada masa orde baru telah terjadi proses depolitisasi yang sangat efektif terhadap instansi yang ada.

Depolitisai di lakukan dengan cara:

  • Pertama dengan mewujudkan konsep masa mengambang atau floating masa, control politik terhadap partai politik dan pemerintahan akan semakin gampang dilkakukan. Depolitisasi masa di lakukan untuk mencapai dua tujuan utama ,pertama agar orde baru mudah membentuk format politik sesuai kehendaknya, kedua sebagai dasar bagi terwujudnya stabilitas politk yang sangat di perlukan dalam rangka mensukseskan pembangunnan ekonomi nasional.

  • Kedua mewujudkan prinsip monoloyalitas terhadap semua pegawai negri sipil atau yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan. Ketiga emaskulasi partai politik yang ada hal terasebut di lakukan dengan dua macam cara yaitu dengan dilakukan regroufing atau penyederhanaan system kepartaian dan mengontrol pimpinan utama partai tersebut sehingga partai partai tersebut mempunyai pimpinan yang akomodatif dengan pemerintah.

Dari uraian di atas dapat di disimpulkan bahwa pada masa orde baru birokrasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan orde lama dimana pada masa orde baru pemisahan antara jabatan dan politik dalam dministrative tidak jelas karna di samping ada eselonasi jabatan di bawah mentri akan tetap jabatan itu di pandang sebagai jabatan politik. Adanya interpensi pemerintah terhadap PNS supaya memiliki monoloyalitas terhadap GOLKAR, terjadinya pemerintahan birokrasi, dan dominasi birokrat beserta militer dalam pembuatan kebijakan juga birokrasi bersifat patrimonialistik dan kooptasi organisasi masyarakat.

Sumber :

Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000