Menurut Hamid. S. Attamimi (1992 : 50-52) cara Penegakan suatu Peraturan
Daerah adalah sebagai berikut:
- Untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat.
- Untuk Penegakan Peraturan Daerah maka dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan pelaksanaan, maupun untuk bidang penandatanganan.
- Penegakan Peraturan Daerah sama halnya dengan penegakan terhadap hukum pada hakikatnya menegakkan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot command) atau berfungsi lain seperti memberikan kuasa (Ermachtigen to empower) membolehkan (erlauben to permit) dan Menyimpang (derogieren to derogate) dengan Peraturan yang lebih tinggi dan tentunya masih berlaku.