Bagaimana cara menyelesaikan sengketa usaha pertambangan menurut hukum di Indonesia?

Hukum Pertambangan

Bagaimana cara menyelesaikan sengketa usaha pertambangan menurut hukum di Indonesia?

Jika mengacu dalam sistem kontrak, maka proses penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa dalam sistem kontrak ini adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing yang tertuang di dalam perjanjian. Alasan mengapa arbitrase digunakan sebagai sarana proses penyelesaian sengketa ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Indonesia mempermudah investor asing masuk ke Indonesia.

Keuntungan-keuntungan menggunakan arbitrase adalah sebagai berikut:

  • sidang tertutup untuk umum;
  • prosesnya cepat (maksimal 6 bulan)
  • putusannya final dan tidak dapat dibanding/kasasi;
  • arbiternya dipilih oleh para pihak;
  • arbiternya ahli dalam bidang yang disengketakan;
  • umumnya arbiternya mempunyai integritas/moral yang tinggi;
  • walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada ’biaya-biaya lain’;
  • dissenting opinion.

Dari alasan-alasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian sengketa, investor asing lebih menyukai proses penyelesaian melalui arbitrase karena lebih cepat dibandingkan jika penyelesaian diselesaikan melalui pengadilan. Alasan ini juga tidak terlepas dari ketidakpercayaan investor asing terhadap sistem peradilan di Indonesia yang diragukan kredibilitasnya.

Namun, karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan sistem perizinan maka proses penyelesaian sengketa umumnya hanya bisa dilakukan melalui peradilan yaitu melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dipergunakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini merupakan suatu kendalah karena hal ini bertentangan dengan sistem izin yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sistem izin memberikan kedudukan hukum lebih tinggi kepada pemerintah sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dimungkinkan karena arbitrase hanya menyelesaikan perkara dimana kedudukan para pihak adalah sejajar.

Namun jika penyelesaian sengketa tetap melalui arbitrase, hal tersebut tidak menjadikan keuntungan bagi investor asing karena pada dasarnya sulit untuk investor asing menaruh kepercayaan terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Ketidakpercayaan ini selain dikarenakan oleh karena diragukan kredibilitas badan arbitrasi tersebut juga dikarenakan Indonesia dianggap belum mempunyai arbiter yang handal dan menguasai bidang pertambangan.

Mengenai pengadilan dalam negeri baik pengadilan negeri dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), tentunya harus berbenah diri untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena penulis beranggapan bahwa kredibilitas pengadilan di Indonesia sampai saat ini masih diragukan karena selain permasalahan birokrasi yang terkadang ribet, pengadilan Indonesia masih rawan dengan korupsi.

Selain itu, pemahaman para hakim tentang seluk-beluk dunia pertambangan masih minim. Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.