Kebijakan One China Policy merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara China terkait dengan kebijakan wilayah Negara China. Namun, bagaimana awal dikeluarkannya kebijakan One China Policy ini?
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Yosias Marion, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana mengatakan bahwa :
Republik Rakyat Cina (RRC) adalah suatu negara yang terkenal sebagai negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Republik Cina dikuasai oleh orang-orang nasionalis Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang sebelumnya pernah dipimpin oleh Chun Yat Shen. Namun, terjadi perang sipil di Cina ketika orang-orang berhaluan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong masuk dan ingin menguasai Cina. Akhirnya kekalahan pun harus diterima oleh orang-orang sosialis yang lantas pergi ke pulau Formosa untuk membangun negara sendiri yang bernama Taiwan.
Perginya orang-orang sosialis ke Taiwan tidak serta merta membuat kondisi perpolitikan di Cina membaik. Justru hubungan diplomatik diantara Cina dan Taiwan terus mengalami pergolakan. Sejak berpisah dari Cina,Taiwan sampai saat ini diakui sebagai suatu negara hanya oleh beberapa negara saja bahkan PBB hanya mengakuinya sebagai provinsi dari negara Cina. Pemerintah Cina, lantas mengeluarkan kebijakan yang dinamakan One China Policy dimana kebijakan ini mengeluarkan bunyi yang isinya menujukkan bahwa hanya ada satu Cina yang berdaulat. Jadi, keberadaan Taiwan merupakan bagian dari Cina dan tidak dianggap negara yang membentuk dirinya sendiri di luar Cina.
Pemerintah Cina juga mengakuai atas wilayah seperti Hongkong, Macau dan Taiwan sebagai
negara yang terintegrasi dengan Cina. Sehingga hubungan kerjasama atau diplomatic dengan Cina harus melalui satu pemerintahan saja dan hal ini harus setidaknya disetujui oleh negara yang ingin menjalin kerjasama dengan Cina.
Kebijakan One China Policy membuat Taiwan harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Cina. Namun, ternyata kebijakan ini mendapat reaksi negatif dari Taiwan. Mereka tidak menginginkan untuk bergabung ke dalam Cina di bawah satu pemerintahan. Taiwan menganggap bahwa daerahnya adalah negara yang berdaulat karena secara de facto, Taiwan sudah dapat dikatagorikan sebagai sebuah negara. Namun, reaksi dari Taiwan tidak serta merta membuat Cina harus membatalkan kebijakan yang telah dibuat.
Cina malah membuat aturan main yang ketat bagi para negara yang ingin menjalin hubungan dipolmatik dengan Cina. Bahwa tidak boleh menjalin hubungan dengan Taiwan apabila negara lain ingin membangun hubungan diplomatik dengan Cina. Atau dalam kata lain, negara yang ingin bekerjasama dengan cina harus mematuhi kebijakan One China Policy tersebut. Upaya tersebut pada awalnya diseujui oleh AS yang menjadi mitra kerjasama Cina. AS menyetujui untuk mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan Taiwan untuk menghormati kebijakan yang diambil pemerintah Cina.
Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Jimmy Carter telah menyepakati kebijakan Cina tersebut dengan ditandatanganinya joint communiqué di tahun 1979. Namun ternyata AS tidak sepenuhnya memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Satu bulan sejak ditandatanganinya joint communiqué tersebut, AS malah ikut menyetujui Taiwan Relations Act yang kemudian memicu tanda tanya besar bagi Cina. Selain itu, AS sudah mengecewakan pemerintah Cina yang lantas membuat hubungan AS dan China hingga saat ini menjadi kurang stabil.