Apakah yang dimaksud Politik Komparatif atau Comparative Politics?

Pemerintahan Politik & Pemerintahan
1

Politik komparatif
image.png1425×625 51.1 KB

Politik komparatif (comparative politics) atau perbandingan politik adalah suatu bidang dalam ilmu politik, yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan metode komparatif. Dengan kata lain, perbandingan politik adalah studi mengenai politik dalam negeri, lembaga-lembaga politik, dan konflik dalam negara. Hal ini sering melibatkan perbandingan antara negara-negara dan antarwaktu dalam satu negara, dengan penekanan dalam pola kesamaan dan perbedaan.

2

Pendekatan perbandingan dalam studi ilmu politik sudah setua ilmu politik itu sendiri. Selama berabad-abad telah banyak perbandingan sistem politik yang dilakukan oleh pada teoritisi dunia, termasuk membandingkan antara negara dan negara, monarki/oligarki dengan demokrasi, pemerintahan konstitusional dengan tirani dan sebagainya.

Definisi sederhana dari perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan/perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Walaupun sederhana, akan tetapi dalam implementasi sebuah analisis ataupun studi perbandingan, definisi ini tetap menjadi acuan dalam perbandingan dua gejala tertentu atau lebih. Lebih lanjut Lijphart mengemukakan bahwa metode komparatif (Comparative Method) atau perbandingan lebih ditekankan kepada suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai
variabel, dan metode ini bukan merupakan metode pengukuran. Karena metode komparatif bukan merupakan metode pengukuran, maka metode komparatif melibatkan analisis kualitatif, bukan kuantitatif.

Politik komparatif (comparative politics) atau perbandingan politik dapat diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan.

Perbandingan Politik cenderung untuk mencari paradigma-paradigma dimasa lalu dan pengalaman disiplin dimasa sekarang. Dalam proses analisisnya, Perbandingan Politik memiliki landasan pemikiran, yaitu Historisme dan Positivisme.

Dalam studi Perbandingan Politik terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan, dan telah sering digunakan dalam telaah komparatif. Adapun ketiga pendekatan tersebut adalah :

1. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach).

Secara historis pendekatan ini menghubungkan fakta dan nilai dalam studi politik perbandingan. Selama awal abad ke-20, meski demilkian orientasinya bergeser pada studi institusi-institusi negara-negara individual. Secara intrinsik, pendekatan tradisional menjadi nonkomparatif, deskriptif, sempit dan statis (Macridis, 1955).

Pendekatan ini cenderung menggambarkan institusi-institusi politik tanpa mencoba untuk memperbandingkannya, bukannya mengidentifikasi tipe-tipenya, misalnya institusi parlementer terhadap institusi presidensil(Chillcote, 2003).

2. Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach).

Pendekatan ini merupakan sebuah reaksi terhadap spekulasi teori yang memberikan uraian penjelasan, kesimpulan dan penilaian berdasarkan norma- norma atau aturan-aturan dan standar-stnadar kekuasaan maupun etnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat yang menjadi karakterisrik pendekatan tradisional kontemporer(Chillcote, 2003).

Sebuah laporan Asosiasi Ilmu Politik Amerika (American Poitical Science Association) tahun 1944 mengkritik bidang perbandingan Ilmu Politik sebagai bersifat sempit dalam melaklukan analisis deskriptif menyangkut institusi-institusi luar negeri dan memaksakan suatu campuran metoda dan disain untuk mencapai suatu ilmu rekayasa sosial “total”. Sebuah laporan lain dalam satu dekade berikutnya menyerukan suatu pendekatan empiris yang sistematis termasuk perluasan skema-skema yang bersifat klasifikasi, konseptualisasi pada beragam tingkat abstraksi, penyusunan hipotesis, dan pengujian hipotesis melalui data empiris(Macridis dan Cox, 1953).

Laporan-laporan ini menjadi basis pendekatan behavioral dalam studi politik yang mendampingi kebanyakan riset bidang perbandingan politik yang berkembang pesat selama tahun 1950-an dan 1960-an.

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan behavioral adalah untuk menjelaskan mengapa orang secara politik bertindak sebagaimana yang ia lakukan, dan mengapa, sebagai hasilnya, proses-proses dan sistem-sistem politik berfungsi sebagaimana yang berlaku(Eulau, 1963).

Kecenderungan riset behavioral dalam politik telah menuju pada pembentukan model-model yang konsisten secara logika, dimana “kebenaran” diturunkan secara deduktif. Bayang-bayang kenyataan empiris menggerogoti teori murni model-model politik formal tertentu, dan kelompok behavioralis biasanya mencari beberapa campuran pengalaman dan teori, sambil berupaya memadukan studi politik dengan kecermatan disiplin ilmiah yang menjadi model dari metode-metode ilmu alam. (Chillcote,2003:80)

Dalam upaya untuk membedakan antara penelaahan model-model behavioral dan tradisional, telah diidentifikasi adanya doktrin utama “kredo behavioral”. Doktrin-doktrin tersebut adalah:

  • Keteraturan atau keragaman perilaku politik, yang dapat diungkapkan dalam generalisasi atau teori.

  • Verifikasi atau pengujian validitas generalisasi atau teori tersebut.

  • Teknik-teknik pencarian atau interpretasi data.

  • Kuantifikasi dan pengukuran dalam rekaman data.

  • Nilai-nilai yang membedakan antara dalil-dalil yang berhubungan dengan evaluasi etis yang berkaitan dengan penjelasan empiris

  • Sistematisasi riset

  • Ilmu murni atau pencarian pemahaman dan penjelasan perilaku sebelum menggunakan pengetahuan sebagai solusi permasalahan sosial.

  • Integrasi riset politik dengan riset-riset ilmu sosial lannya. (Chillcote,2003:80)

3. Pendekatan Pasca Behavioral

Pendekatan ini berorientasi ke masa depan menuju “relevansi” dan “tindakan”. Kredo pasca behavioral terdiri dari sejumlah doktrin, yaitu:

  • Substansi mendahului teknik, sehingga permasalahan sosial yang mendesak menjadi lebih penting daripada peralatan investigasi.

  • Behavioralisme sendiri secara ideologi bersifat konservatif dan terbatas pada abstraksi, bukannya kenyataan saat-saat krisis.

  • Ilmu tidak dapat bersifat netral ketika dilakukan evaluasi. Fakta tidak dapat dipisahkan dari nilai, dan alasan-alasan nilai harus dikaitkan dengan pengetahuan.

  • Kaum intelektual harus mengemban tanggung jawab masyarakat mereka, mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dalam peradaban, dan tidak semata-mata menjadi sekelompok teknisi
    yang terisolasi dan terlindungi dari isu-isu dan permasalahan yang mengkopi pekerjaan mereka.

  • Para intelektual harus menerapkan pengetahuan dan terlibat dalam pembentukan ulang masyarakat.

  • Para intelektual harus memasuki kancah perjuangan mutakhir dan berpartisipasi dalam politisasi institusi-institusi profesi dan akademis. (Chillcote,2003)

Beberapa definisi tentang perbandingan seperti yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah kegiatan yang bersifat mengidentifikasi persamaan/perbedaan antara dua objek atau lebih.

Teknik Perbandingan

Defenisi sederhana dari perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.

Konsepsi dari Samuel Beer, Adam Ulam serta Roy Macridis merumuskan tahapan-tahapan telaah komparatif atau tahapan-tahapan perbandingan, tahapan-tahapan deskriptif, klasifikasi, penjelasan serta konfirmasinya, yang meliputi,

  • Pertama, tahapan pengumpulan dan pemaparan deskripsi fakta yang dilakukan berdasarkan skema atau tata cara penggolongan (klasifikasi) tertentu.

  • Kedua, berbagai kesamaan dan perbedaan dikenali dan dijelaskan.

  • Ketiga, hipotesa-hipotesa sementara tentang saling keterkaitan dalam proses politiknya diformulasikan.

  • Keempat, hipotesa-hipotesa tersebut diverifikasi (diuji dan diperiksa melalui observasi empiris atau pengamatan lapangan secara cermat).

  • Kelima, temuan-temuan yang didapat dipertanggung jawabkan harus ditetapkan (Chillcote, 2003)

3

Pendekatan Perbandingan Politik sebagai Teori dan Metode

123

  • Berbicara mengenai politik tentunya tidak lepas berbicara mengenai studi perbandingan politik. Dalam dunia politik, studi perbandingan politik memiliki dua peran sekaligus yaitu, yang pertama, studi perbandingan politik sebagai teori, dan yang kedua yaitu, peran studi perbandingan politik sebagai metode. Studi perbandingan politik sebagai teori lebih mengarah kepada kumpulan generalisasi yang dihubungkan secara sistematis, sedangkan studi perbandingan politik yang dilihat sebagai sebuah metode lebih mengarah kepada proses atau prosedur yang melibatkan pemanfaatan teknik dan instrumen. Studi perbandingan politik yang dilihat sebagai metode lebih terfokuskan pada soal “bagaimana?”, dengan kata lain, studi perbandingan politik lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang membahas tentang bagaimana proses suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi (Muzaqqi, 2015). Seperti yang telah penulis katakan sebelumnya, studi perbandingan politik memiliki dua peran sekaligus, selain sebagai metode, studi perbandingan politik juga dapat dilihat sebagai teori.

  • Teori merupakan sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh terhadap berkembangnya suatu ilmu. Teori merupakan alat analisis yang dibuat untuk mencapai kesimpulan dan kejelasan. Teori bukan merupakan kebenaran objektif yang dapat diterima begitu saja, melainkan harus diuji (Jackson dan Sorensen, 2005). Menurut Waltz (1972) menyatakan bahwa, teori biasanya digunakan untuk menutupi setiap pekerjaan apapun yang bertolak belakang dari sekedar deskripsi belaka. Teori diumpamakan sebagai “alat”. Alat yang dimaksudkan disini yaitu sebagai kerangka berpikir yang dipakai untuk memahami suatu fenomena agar dapat dipahami sebagai hal yang bermakna dan masuk akal atau logis. Teori dibangun dengan menghubungkan sejumlah konsep melalui proposisi-proposisi logis yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih (Dugis, 2015). Dengan kata lain, teori merupakan hubungan antara dua konsep atau variabel dengan pola sebab-akibat yang berisi sejumlah kausalitas dan bisa diuji (Muzaqqi, 2015).

  • Dalam studi perbandingan politik, seseorang dapat membedakan ‘subjek inti’ yang memungkinkan kita untuk mempelajari hubungan yang terjadi antara politik dan masyarakat dengan cara yang bermanfaat dan layak (Pennings, et.al, 2006). Perhatian akhir mencakup pengamatan logika yang ada penyelidikan komparatif sebagai laporan untuk variasi yang diamati dengan cara menguji hipotesis empiris, sehingga baik menguatkan atau memalsukan mereka (Lijphart, 1975: 159; Przeworski dan Teune, 1970; Peters, 1998). Penggunaan pengembangan teori yang positif sebagai batu loncatan yang digunakan untuk memajukan pengetahuan kita tentang politik dan masyarakat. Fitur utama dari hal ini yaitu, pendekatan ilmu pengetahuan sosial dengan hubungan antara pertanyaan penelitian, desain penelitian dan analisis data empiris pada dasar metode statistik. pendekatan komparatif sebagai cara khas menganalisis dan menjelaskan sosial dan perkembangan politik yang ada (Pennings, et.al, 2006).

  • Perbandingan politik sebagai sebuah metode, dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Ada tiga proses atau tahap penelitian menggunakan metode perbandingan.

    • Tahap yang pertama yaitu, jelaskan tentang subjek inti dari inkuiri komparatif. Dengan kata lain, rumuskan terlebih dahulu pertanyaan tentang apa sebenarnya yang harus dijelaskan dan bagaimana kita mengenali kebutuhan untuk perbandingan dan jelaskan fitur-fitur sistemik yang penting.
    • Tahap yang kedua yaitu, kembangkan pandangan pada konsep teoritis yang dapat mempercepat perbandingan dengan baik sebagaimana jika kita mengukur apa yang dimaksudkan dengan validitas internal, sekaligus yang memiliki suatu kapasitas pemersatu untuk menjelaskan proses politik dan sosial secara umum atau validitas eksternal.
      Tahap yang ketiga yaitu, diskusikan logika metode komparatif sebagai alat untuk mencapai tujuan, daripada sebagai tujuan itu sendiri (Pennings, et.al, 2006).

  • Sekitar awal hingga pertengahan abad ke-20, perbandingan politik banyak berkembang di Amerika. Menurut Doorenspleet (2005) dan Huntington (1991), pandangan yang menguat pada sekitar tahun 1950an itu mendekati kenyataan setelah terjadi proses demokratisasi besar-besaran di penghujung abad ke-20 di semua belahan dunia. Menurut Almond dan Powell (1966), setidaknya ada tiga fenomena penting seiring berakhirnya Perang Dunia II yang memengaruhi perkembangan studi perbandingan politik:

    • Fenomena yang pertama yaitu, munculnya negara-negara baru di Timur Tengah, Asia dan Afrika menjadi daya tarik tersendiri untuk dipelajari oleh para ilmuwan yang mendalami studi perbandingan politik.
    • Femonema kedua, negara-negara kawasan Atlantik mengalami kemerosotan dominasi, dekolonisasi pada negara-negara Dunia Ketiga, serta penyebaran kekuasaan internasional.
    • Kemudian fenomena yang ketiga yaitu, munculnya komunisme, pesaing dalam perebutan pengaruh di dalam suatu negara yang membawa dan memperjuangkan kapitalisme dan komunisme (Muzaqqi, 2015).

  • Menurut Lane dan Ersson (1994); Dogan dan Pelassy (1990); serta Keman (1997) penelitian perbandingan politik dan sosial secara umum didefinisikan dalam dua cara baik atas dasar subjek inti seharusnya, yang hampir selalu didefinisikan pada tingkat sistem politik dan sosial, atau dengan cara fitur deskriptif yang mengaku meningkatkan pengetahuan tentang politik dan masyarakat sebagai suatu proses. Pendekatan komparatif harus dijabarkan dalam hal yang teoritis dan strategi penelitian atas dasar titik berorientasi tujuan referensi yaitu, apa yang sebenarnya harus dijelaskan. Dalam mempertimbangkan hubungan antara kasus yang diteliti dan variabel yang digunakan untuk menganalisisnya, ada lima langkah vital.

    • Langkah yang pertama yaitu, studi kasus tunggal (baik negara, suatu peristiwa atau fitur sistemik).
    • Langkah kedua, dengan penelitian kasus tunggal dari waktu ke waktu (yaitu studi analisis sejarah).
    • Ketiga, dua kasus atau lebih pada interval beberapa waktu. Langkah keempat yaitu, semua kasus yang relevan mengenai pertanyaan penelitian dikaji. Kemudian langkah yang kelima yaitu, semua kasus yang relevan di seluruh ruang dan waktu (misalnya dikumpulkan analisis time series ). Semakin banyak kasus yang diteliti, semakin sedikit variabel yang tersedia (Pennings, et.al, 2006).

  • Salah satu kebutuhan untuk mewujudkan semua waktu mengacu pada ‘logika’ sistematis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang kompleksitas realitas. Perbandingan kemudian dipahami sebagai alat untuk memverifikasi atau memalsukan hubungan antara dua fenomena. Logika sebagai bagian integral dari pendekatan komparatif dengan menekankan sesuatu yang crucial atau sangat penting dari hubungan antara pertanyaan dan penelitian, pada satu pihak, dan desain penelitian dilihat dari sisi yang lain (Pennings, et.al, 2006:).

  • Menurut Janoski dan Hicks (1994), ada dua tipe analisis dalam penelitian komparatif yaitu, analisis internal dan analisis eksternal.

    • Analisis internal, mengacu pada pengetahuan yang diperlukan untuk memahami kasus dikaji,
    • Analisis eksternal adalah analisis perjanjian atau perbedaan antara kasus. Analisis-analisis ini berguna untuk memilih desain penelitian yang sesuai; dan yang kedua, untuk mengevaluasi keandalan dan validitas data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, dari perspektif bahwa pendekatan komparatif adalah salah satu yang sangat penting dalam ilmu sosial dan ilmu politik tergantung pada definisi subjek inti dan pertanyaan penelitian. Jenis internal perbandingan dapat berguna untuk mengeksekusi analisis eksternal dari fenomena yang sama (Pennings, et.al, 2006).

  • Politik dalam suatu masyarakat dapat dijelaskan atas dasar tiga dimensi yaitu:

    • Dimensi politik,
    • Dimensi pemerintahan,
    • Dimensi kebijakan (Schmidt, 1996; Keman, 1997).

  • Kegiatan politik adalah apa yang biasa disebut dengan proses politik. Pada tingkat ini, aktor yang merupakan sebagian agregat individu yang terorganisir dalam partai, gerakan sosial dan kelompok kepentingan, saling berinteraksi satu sama lain jika dan ketika mereka memiliki konflik kepentingan atau pandangan mengenai isu-isu sosial yang tidak dapat dipecahkan oleh mereka yaitu kekurangan dalam hal self-regulation (Pennings, et.al, 2006:). Pemerintahan adalah kerangka yang tersedia dari ‘aturan main’ formal dan informal yang juga disebut dengan lembaga yang bertugas untuk mengarahkan perilaku para aktor politik. Dalam suatu pemerintahan, juga terdapat yang biasa disebut dengan kebijakan.

  • Kebijakan menunjukkan keputusan politik yang dibuat untuk masyarakat (sering disebut dengan output ), yang kemudian diimplementasikan dalam masyarakat. Melakukan penelitian dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu tentang orang-orang, masyarakat, negara, dan lain-lain, selalu menyiratkan pengurangan kompleksitas dalam kehidupan nyata. Metode komparatif berguna dalam mencapai tujuan ini karena memungkinkan untuk mengendalikan kontekstual variasi. Oleh karena itu masalah ini adalah bagaimana memilih kombinasi yang tepat kasus dan variabel yang relevan untuk memvalidasi teori tanpa mengabaikan relevan fitur kontekstual (Pennings, et.al, 2006).

  • Dari semua penjabaran di atas, dapat menyimpulkan bahwa teori sangat penting bagi perkembangan suatu ilmu, karen dari teori yang ada, peneliti dapat menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Teori datang sebelum metode, dan ada pertanyaan penelitian sebelum rancangan penelitian. Sebelum penelitian, pilih kasus yang relevan di seluruh ruang dan waktu. Studi tentang politik dan hubungannya dengan masyarakat memungkinkan ahli perbandingan yang berhubungan dengan satuan variasi untuk satuan pengukuran dan satuan pengamatan cara yang bermakna. Keuntungan utama dari pendekatan komparatif dalam politik dan sosial yaitu, untuk memverifikasi dan teori ‘test’ dengan mengendalikan variasi kontekstual (Pennings, et.al, 2006).

  • Politik merupakan salah satu cabang dari filsafat yang mempunyai lima sub-disiplin yaitu filosofi politik, perbandingan politik ( comparative politics ), Hubungan Internasional, public policy , dan politik nasional. Studi perbandingan politik memiliki dua peran yaitu studi perbandingan politik sebagai metode, dan studi perbandingan politik sebagai teori. Studi perbandingan politik banyak berkembang di Amerika sekitar awal hingga pertengahan abad ke-20. Studi perbandingan politik ( comparative politics ) sering disalahartikan sebagai comparative government , padahal antara comparative government dengan comparative politics memiliki perbedaan. Comparative government lebih fokus ke lembaga-lembaga formal suatu negara, khususnya negara-negara yang sudah mapan. Berbeda dengan comparative government, comparative politics tidak hanya fokus pada lembaga-lembaga formal saja, cakupannya lebih luas dan tidak hanya fokus pada negara-negara yang sudah mapan, tetapi kenyataan pada negara-negara lain juga.

Referensi

Dugis, Vinsensio Marselino A., 2015. What is Theory? . Materi disampaikan pada perkuliahan Teori Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, pada: 26 Februari 2015.

Jackson , Robert & Georg Sorensen. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muzaqqi, Fahrul. 2015. Comparative Politics . Materi disampaikan pada perkuliahan Teori Perbandingan Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, pada: 2 Maret 2015.

Pennings, P., Hans Keman dan Jan Kleinnijenhuis. 2006. Doing Research in Political Science . London: Sage.