© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apakah yang dimaksud Politik Komparatif atau Comparative Politics?

Politik komparatif (comparative politics) atau perbandingan politik adalah suatu bidang dalam ilmu politik, yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan metode komparatif. Dengan kata lain, perbandingan politik adalah studi mengenai politik dalam negeri, lembaga-lembaga politik, dan konflik dalam negara. Hal ini sering melibatkan perbandingan antara negara-negara dan antarwaktu dalam satu negara, dengan penekanan dalam pola kesamaan dan perbedaan.

Pendekatan perbandingan dalam studi ilmu politik sudah setua ilmu politik itu sendiri. Selama berabad-abad telah banyak perbandingan sistem politik yang dilakukan oleh pada teoritisi dunia, termasuk membandingkan antara negara dan negara, monarki/oligarki dengan demokrasi, pemerintahan konstitusional dengan tirani dan sebagainya.

Definisi sederhana dari perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan/perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Walaupun sederhana, akan tetapi dalam implementasi sebuah analisis ataupun studi perbandingan, definisi ini tetap menjadi acuan dalam perbandingan dua gejala tertentu atau lebih. Lebih lanjut Lijphart mengemukakan bahwa metode komparatif (Comparative Method) atau perbandingan lebih ditekankan kepada suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai
variabel, dan metode ini bukan merupakan metode pengukuran. Karena metode komparatif bukan merupakan metode pengukuran, maka metode komparatif melibatkan analisis kualitatif, bukan kuantitatif.

Politik komparatif (comparative politics) atau perbandingan politik dapat diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan.

Perbandingan Politik cenderung untuk mencari paradigma-paradigma dimasa lalu dan pengalaman disiplin dimasa sekarang. Dalam proses analisisnya, Perbandingan Politik memiliki landasan pemikiran, yaitu Historisme dan Positivisme.

Dalam studi Perbandingan Politik terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan, dan telah sering digunakan dalam telaah komparatif. Adapun ketiga pendekatan tersebut adalah :

1. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach).

Secara historis pendekatan ini menghubungkan fakta dan nilai dalam studi politik perbandingan. Selama awal abad ke-20, meski demilkian orientasinya bergeser pada studi institusi-institusi negara-negara individual. Secara intrinsik, pendekatan tradisional menjadi nonkomparatif, deskriptif, sempit dan statis (Macridis, 1955).

Pendekatan ini cenderung menggambarkan institusi-institusi politik tanpa mencoba untuk memperbandingkannya, bukannya mengidentifikasi tipe-tipenya, misalnya institusi parlementer terhadap institusi presidensil(Chillcote, 2003).

2. Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach).

Pendekatan ini merupakan sebuah reaksi terhadap spekulasi teori yang memberikan uraian penjelasan, kesimpulan dan penilaian berdasarkan norma- norma atau aturan-aturan dan standar-stnadar kekuasaan maupun etnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat yang menjadi karakterisrik pendekatan tradisional kontemporer(Chillcote, 2003).

Sebuah laporan Asosiasi Ilmu Politik Amerika (American Poitical Science Association) tahun 1944 mengkritik bidang perbandingan Ilmu Politik sebagai bersifat sempit dalam melaklukan analisis deskriptif menyangkut institusi-institusi luar negeri dan memaksakan suatu campuran metoda dan disain untuk mencapai suatu ilmu rekayasa sosial “total”. Sebuah laporan lain dalam satu dekade berikutnya menyerukan suatu pendekatan empiris yang sistematis termasuk perluasan skema-skema yang bersifat klasifikasi, konseptualisasi pada beragam tingkat abstraksi, penyusunan hipotesis, dan pengujian hipotesis melalui data empiris(Macridis dan Cox, 1953).

Laporan-laporan ini menjadi basis pendekatan behavioral dalam studi politik yang mendampingi kebanyakan riset bidang perbandingan politik yang berkembang pesat selama tahun 1950-an dan 1960-an.

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan behavioral adalah untuk menjelaskan mengapa orang secara politik bertindak sebagaimana yang ia lakukan, dan mengapa, sebagai hasilnya, proses-proses dan sistem-sistem politik berfungsi sebagaimana yang berlaku(Eulau, 1963).

Kecenderungan riset behavioral dalam politik telah menuju pada pembentukan model-model yang konsisten secara logika, dimana “kebenaran” diturunkan secara deduktif. Bayang-bayang kenyataan empiris menggerogoti teori murni model-model politik formal tertentu, dan kelompok behavioralis biasanya mencari beberapa campuran pengalaman dan teori, sambil berupaya memadukan studi politik dengan kecermatan disiplin ilmiah yang menjadi model dari metode-metode ilmu alam. (Chillcote,2003:80)

Dalam upaya untuk membedakan antara penelaahan model-model behavioral dan tradisional, telah diidentifikasi adanya doktrin utama “kredo behavioral”. Doktrin-doktrin tersebut adalah:

  • Keteraturan atau keragaman perilaku politik, yang dapat diungkapkan dalam generalisasi atau teori.

  • Verifikasi atau pengujian validitas generalisasi atau teori tersebut.

  • Teknik-teknik pencarian atau interpretasi data.

  • Kuantifikasi dan pengukuran dalam rekaman data.

  • Nilai-nilai yang membedakan antara dalil-dalil yang berhubungan dengan evaluasi etis yang berkaitan dengan penjelasan empiris

  • Sistematisasi riset

  • Ilmu murni atau pencarian pemahaman dan penjelasan perilaku sebelum menggunakan pengetahuan sebagai solusi permasalahan sosial.

  • Integrasi riset politik dengan riset-riset ilmu sosial lannya. (Chillcote,2003:80)

3. Pendekatan Pasca Behavioral

Pendekatan ini berorientasi ke masa depan menuju “relevansi” dan “tindakan”. Kredo pasca behavioral terdiri dari sejumlah doktrin, yaitu:

  • Substansi mendahului teknik, sehingga permasalahan sosial yang mendesak menjadi lebih penting daripada peralatan investigasi.

  • Behavioralisme sendiri secara ideologi bersifat konservatif dan terbatas pada abstraksi, bukannya kenyataan saat-saat krisis.

  • Ilmu tidak dapat bersifat netral ketika dilakukan evaluasi. Fakta tidak dapat dipisahkan dari nilai, dan alasan-alasan nilai harus dikaitkan dengan pengetahuan.

  • Kaum intelektual harus mengemban tanggung jawab masyarakat mereka, mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dalam peradaban, dan tidak semata-mata menjadi sekelompok teknisi
    yang terisolasi dan terlindungi dari isu-isu dan permasalahan yang mengkopi pekerjaan mereka.

  • Para intelektual harus menerapkan pengetahuan dan terlibat dalam pembentukan ulang masyarakat.

  • Para intelektual harus memasuki kancah perjuangan mutakhir dan berpartisipasi dalam politisasi institusi-institusi profesi dan akademis. (Chillcote,2003)

Beberapa definisi tentang perbandingan seperti yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah kegiatan yang bersifat mengidentifikasi persamaan/perbedaan antara dua objek atau lebih.

Teknik Perbandingan


Defenisi sederhana dari perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.

Konsepsi dari Samuel Beer, Adam Ulam serta Roy Macridis merumuskan tahapan-tahapan telaah komparatif atau tahapan-tahapan perbandingan, tahapan-tahapan deskriptif, klasifikasi, penjelasan serta konfirmasinya, yang meliputi,

  • Pertama, tahapan pengumpulan dan pemaparan deskripsi fakta yang dilakukan berdasarkan skema atau tata cara penggolongan (klasifikasi) tertentu.

  • Kedua, berbagai kesamaan dan perbedaan dikenali dan dijelaskan.

  • Ketiga, hipotesa-hipotesa sementara tentang saling keterkaitan dalam proses politiknya diformulasikan.

  • Keempat, hipotesa-hipotesa tersebut diverifikasi (diuji dan diperiksa melalui observasi empiris atau pengamatan lapangan secara cermat).

  • Kelima, temuan-temuan yang didapat dipertanggung jawabkan harus ditetapkan (Chillcote, 2003)