© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apakah yang dimaksud Legitimasi atau Legitimacy?

Legitimasi

Legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang)

Konsep ”legitimasi” menunjuk kepada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun pemerintah adalah benar-benar orang yang dimaksud (yang secara hukum adalah sah).

Legitimasi memegang peranan penting dalam sistem kekuasaan, mengingat dengan legitimasi yang diperolehnya tersebut dapat memudahkan ataupun melancarkan suatu pengaruh kekuasaan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok. Namun demikian legitimasi tidak menjamin akan dapat memuaskan para anggotanya yang terusmenerus tanpa batas terhadap kepemimpinannya itu. Hal ini terjadi jika sang pemimpin atau pemegang kekuasaan itu nampak mengingkari tidak memenuhi tuntutan yang dipimpinnya (Johnson, 1986: 91).

Pemikiran tentang ”legitimasi” merupakan sebuah penemuan dalam pemikiran modern, yang terwakili dengan baik pada janji Rousseau dalam Social Contract, yang memperlihatkan bagaimana sebuah otoritas politik dapat disebut ”absah”, yang juga diperdalam oleh Max Weber, seorang ahli teoretis modern.

Dalam teori modern terdapat asumsi bahwa ”legitimasi” harus memiliki hubungan ciri-ciri otoritatif, hukum, perasaan, mengikat, atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan; sebuah pemerintah atau negara dianggap ”absah” jika memiliki hak-hak untuk memerintah” (Scaff, 2000).

Apakah hak itu ada, dan bagaimana keberadaan serta menentukan maknanya?

Dalam hal ini Weber (1968) menjawab: ”Ini hanyalah probabilitas dari orientasi pada keyakinan subyektif atas validitas sebuah tatanan yang mendukung tatanan absah itu sendiri”.

Menurut pandangan ini ”hak” dapat diterima sebagai keyakinan dalam kesesuaian dengan tatanan yang ada dan ”hak untuk memerintah”. Adanya standar obyektif bersifat eksternal atau universal untuk menilai kebenaran yang didasarkan pada hukum alamiah, penalaran, atau sebuah prinsip transhistoris nampaknya selalu ditolak dengan alasan tidak masuk akal atau naif.

Di sinilah Weber sebagai ahli sosiologi membentangkan empat alasan untuk memperoleh legitimasi bagi setiap tatanan sosial, yakni;

(1) tradisi;
(2) pengaruh;
(3) rasionalitas nilai dan legalitas.

Klasifikasi ini dipakai sebagai landasan analisisnya yang terkenal tentang tipe-tipe ideal ”dominasi yang absah” atau legitim Herrschaft: tradisional-karismatik-rasional legal (Scaff, 2000).

Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up).

Objek legitimasi adalah:

  1. Masyarakat politik - krisis identitas
  2. Hukum - krisis konstitusi
  3. Lembaga politik - krisis kelembagaan
  4. Pemimpin politik - krisis kepemimpinan
  5. Kebijakan - krisis kebijakan

Krisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi.

Konsep legitimasi terkait sangat erat dengan penerapan konsep kekuasaan. Mereka yang terkena dampak kekuasaan baik yang menerima maupun menolak untuk menuruti kekuasaan tersebut akan menilai kekuasaan tersebut sebagai sah (legitimate) atau tidak sah (illegitimate) berdasarkan beberapa pertimbangan.

Pengamatan atas legitimasi yang diberikan seluruh atau sebagian besar masyarakat atas pemerintahan suatu rezim menjadi penting terutama dalam membahas atau memprediksikan kelangsungan hidup rezim tersebut.

Dalam teori legitimasi klasik yang diajukan Max Weber, terdapat tiga model legitimasi, yaitu model tradisional, karismatik dan legal-rasional.

  • Legitimasi model tradisional, legitimasi kekuasaan seorang pemimpin diberikan oleh masyarakat berdasar pada tradisi yang sudah mengakar, yang sangat mudah terlihat pada bentuk-bentuk monarki klasik dan konstitusional yang saat ini masih ada. Sering kali dalam model ini, peran institusi agama sangat besar untuk melestarikan nilai-nilai tradisi yang mendukung pemimpin tersebut ataupun keturunannya.

  • Legitimasi model karismatik lebih banyak didasarkan pada kualitas personal sang pemimpin, baik karena keahliannya memimpin ataupun karena karismanya.

  • Legitimasi model legal-rasional, dasar legitimasi semakin terlepas dari ikatan emosional akibat tradisi maupun personal pemimpin, tetapi lebih didasarkan pada peraturan legal formal yang mendasari kekuasaan seorang pemimpin. Contoh model yang terakhir ini banyak ditemui dalam politik modern saat ini, di mana pemimpin yang sah biasanya sudah melalui proses pemilihan umum yang dipersyaratkan perundang-undangan yang juga membatasi lingkup kekuasaannya.

Teori klasik seputar legitimasi kekuasaan dari Weber saat ini sudah banyak dikembangkan oleh para teoretisi politik sendiri. Salah satu contohnya adalah klasifikasi legitimasi kekuasaan yang diajukan oleh Leslie Holmes (1993). Dari tiga model legitimasi Weber, Holmes mengembangkannya klasifikasi legitimasi menjadi sepuluh model, yaitu

  • Tradisional klasik (old traditional);
  • Karismatik;
  • Tujuan-rasional (goal-rational/teleological);
  • Eudemonic;
  • Nasionalis (official nationalist);
  • Tradisional baru (new traditional);
  • Legal-rasional (legal-rational);
  • Pengakuan formal (formal recognition);
  • Dukungan informal (informal support);
  • Keberadaan panutan eksternal (existence role model).

Model legitimasi tradisional klasik, karismatik dan legal-rasional dalam klasifikasi Holmes masih mengacu pada teori klasik Weber, sementara selebihnya adalah pengembangan teori legitimasi. Dalam model tujuan- rasional, rezim penguasa mendasarkan legitimasi kekuasaannya pada kemampuannya untuk membawa masyarakat pada tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Model eudemonic hampir serupa dengan model sebelumnya, tetapi dalam model ini penguasa mendapatkan legitimasi jika penguasa dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan (eudemonic) pada masyarakat. Pada model Nasionalis, penguasa mendapatkan legitimasi masyarakat saat penguasa dapat membela kepentingan dan permasalahan nasional yang biasanya berkaitan dengan teritorial dan kesetiaan nasional. Model Tradisional Baru sedikit berbeda dengan Tradisional Klasik di mana penguasa baru mendapatkan legitimasi dengan mengacu kembali pada dasar- dasar tradisi lama yang masih dipegang oleh masyarakat luas.

Tiga model legitimasi terakhir (pengakuan formal, dukungan informal, dan keberadaan panutan eksternal) berkaitan dengan legitimasi yang diberikan dunia internasional atas rezim nasional. Sering kali legitimasi diberikan dalam bentuk pengakuan formal atas terbentuknya suatu rezim penguasa baru ataupun dalam bentuk informal. Ada kalanya pula legitimasi diperoleh karena rezim baru yang ada percaya kekuasaannya mengacu pada role-model rezim internasional, misalnya berkembangnya pemerintahan demokratis di negara-negara berkembang Asia-Afrika yang mengacu pada pemerintahan demokratis di negara-negara Barat.