Apakah yang dimaksud dengan Hak Kepemilikan atau Property Right?

image

Apakah yang dimaksud dengan Hak Kepemilikan atau Property Right?

Hak kemilikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya. Keberlangsungan suatu sumber daya akan sangat dipengaruhi oleh hak kepemilikan yang melekat pada sumber daya tersebut. Aliran Ekonomi Klasik memandang hak kepemilikan bukan sebagai faktor penentu dalam keberhasilan aktivitas ekonomi sedangkan para ahli ekonomi kelembagaan meyakini sebaliknya.

Pokok pemahaman mengenai hak kepemilikan adalah Hak yang dimaknai sebagai aliran keuntungan yang dapat dinikmati terhadap sesuatu barang dan jasa yang juga mengandung kewajiban tersirat dalam hak tersebut. Untuk memahami konsep dasar dari hak kepemilikan, langkah terbaik adalah dengan mula-mula mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara liberal klasik ( classical liberal state ).

Asumsi tersebut menyebutkan bahwa hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi ( private ownership ) dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan ( transferable ) melalui ijin menurut prinsip kebebasan kontrak ( freedom of contract ). Melalui konsep dasar tersebut, hak kepemilikan ( right of ownership ) atas suatu aset dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan (right to use), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan ( to change its form and substance ), dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset (to transfer all rights in the asset), atau beberapa hak ( some rights ) yang diinginkan.

Dengan deskripsi ini, hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif ( exclusive right ), tetapi kepemilikan bukan berarti hak yang tanpa batas ( unrestricted right ). Sedangkan Bromley dan Cernea mendefinisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman ( secure ) bila pihak-pihak yang lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Makna ini dengan cukup terang mendonorkan gambaran yang jelas, bahwa sesungguhnya hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset (dalam pengertian yang luas bisa berupa ilmu pengetahuan dan ketrampilan) sehingga di dalam dirinya terdapat hak untuk menggunakan atau memindahkan atas yang aset yang dikuasai/dimiliki. Basis konsep ini pula yang nantinya dapat dipakai untuk memperluas cakupan dan pemahaman terhadap hak kepemilikan.

Perlu dimengerti pula, bahwa hak kepemilikan tidak hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem aturan-aturan ( system of rules ) yang merupakan hasil dari proses ekonomi, yakni perilaku memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, hak kepemilikan bisa didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Kepemilikan ( property ) di sini bisa berupa kepemilikan fisik (obyek konsumen, tanah, peralatan-peralatan modal) dan kepemilikan yang tidak terlihat ( intangible property ), seperti ide, puisi, dan formula/rumus kimia. Namun, barangkali di antara sekian banyak hak kepemilikan yang ada, bentuk hak kepemilikan yang paling penting bagi teori ekonomi adalah tenaga kerja dan alat-alat produksi ( means of production ). Faktanya memang demikian, di mana kebijakan-kebijakan hak kepemilikan terus diarahkan untuk menjamin kepastian faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Faktor produksi tersebut mendapatkan prioritas untuk mendapatan kepastian hak kepemilikannya, sebab bila tidak dilindungi dipastikan kegiatan produksi akan macet.

Salah satu pemikir ekonomi kelembagaan yang mengupas hubungan antara konsep hak kepemilikan dan biaya transaksi adalah Yoram Barzel. Menurutnya, konsep hak kepemilikan sangat dekat dengan biaya transaksi, di mana biaya transaksi didefinisikan olehnya sebagai ongkos yang diasosiasikan dengan kegiatan transfer, menangkap, dan melindungi hak-hak ( transfer, capture, and protection of rights ). Jika biaya transaksi diasumsikan bahwa untuk aset apapun masing-masing biaya meningkat, dan bahwa baik proteksi maupun transfer penuh dari hak-hak tersebut dicegah agar tidak muncul biaya, maka kemudian biaya transaksi itu akan mengarahkan hak-hak yang dimiliki menjadi tidak lengkap ( complete ), karena orang-orang tidak akan pernah menemukan hak-haknya cukup berharga untuk mendapatkan potensi keuntungan dari aset-asetnya. Agar hak-hak terhadap aset yang dipunyai berlaku secara lengkap, baik pemilik maupun individu lain yang tertarik terhadap aset tersebut harus memproses dengan pengetahuan penuh ( full knowledge ) terhadap seluruh atribut dari aset tersebut. Sebaliknya, ketiga hak-hak itu secara sempurna dirancang dengan baik, informasi produk harus menjadi tanpa biaya ( costless ) untuk memperoleh dan ongkos transaksi kemudian harus menjadi nol.

Dalam konteks kerangka kerja neoklasik, Tietenberg menerima premis yang dikembangkan oleh aliran neoklasik dan menyarankan bahwa struktur yang efisien dari hak kepemilikan dapat memproduksi alokasi sumberdaya yang efisien pula. Kemudian dia mengidentifikasi empat karakteristik dari hak kepemilikan yang penting:

  1. Universality : seluruh sumberdaya dimiliki secara privat dan seluruh jatah (entitlement) dispesifikasi secara lengkap.

  2. Eksklusivity : seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumberdaya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penjualan atau yang lain.

  3. Transferability : seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan/ditransfer dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela.

  4. Enforsibility : hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik/pembeslahan keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

Pada akhirnya, bila dipilah-pilah jenis-jenis hak kepemilikan yang eksis dalam masyarakat, setidaknya terdapat tiga tipe yang penting, yakni hak kepemilikan individu ( private property right/ownership ), hak kepemilikan negara ( state property right/ownership ), dan hak kepemilikan komunal ( communal property right/ownership ). Hak kepemilikan individu/pribadi dimaksudkan bahwa setiap individu berhak untuk menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan, di mana dengan kepemilikan tersebut dia berhak untuk memperoleh keuntungan, entah dengan cara diolah, dijual, atau dengan jalan lain. Sedangkan hak kepemilikan negara diartikan bahwa aset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu/pribadi tidak diperkenankan untuk memilikinya. Sementara itu, hak kepemilikan komunal tidak lain merupakan kepemilikan yang dipunyai oleh kelompok yang telah terdefinisikan dengan baik ( well-defined group ) dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan ( nontransferable asset ). Di luar itu, memang masih ada beberapa jenis hak kepemilikan lain, misalnya hak kepemilikan terbuka ( open access property right ), namun eksistensinya saat ini semakin melemah seiring dengan intensitas modernisasi ekonomi.

image

image

image