Apakah politik dinasti dapat mengebiri demokrasi?

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan warganya. Demokrasi memungkinkan warga negara berpartisipasi, bisa langsung atau lewat perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kesetaraan dalam demokrasi mencakup kondisi politik, ekonomi sosial, dan budaya.

Sementara politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

Politik dinasti merupakan warisan kekuasaan tradisional yang telah ada di Indonesia sejak berabad-abad silam. Sejak era autokrasi, ikatan genealogis digunakan sebagai dasar regenerasi politik guna melanggengkan kekuasaan.

Tren politik dinasti itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta dan akan mengebiri demokrasi kita. Sebab, politik dinasti pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Bahkan, politik dinasti bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin.

Bagaimana menurut kalian apakah politik dinasti dapat mengebiri demokrasi kita?
Yuk reply dan berikan pandanganmu :slight_smile:

Referensi
www.mkri.id
www.antaranews.com
www.dw.com

1 Like

menurut Wawan Suyatmiko peneliti dari Transparency International Indonesia menilai dinasti politik sebagai sebuah kemacetan agenda reformasi partai politik dan pendidikan politik di Indonesia. Sebab, keberadaan dinasti politik menandakan kekuasaan berada di kelompok elite.

sedangkan dampak dari adanya dinasti politk itu sendiri yaitu :

  • dinasti politik dianggap hanya melenggangkan kekuasaan segelintir orang (lebih mengutamakan popularitas dan kekayaan dibanding yang memiliki kapabilitas)
  • tidak memberi ruang kepada orang lain yang kompeten untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan (sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elite dan pengusaha semata)
  • sulit untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (memungkinkan fungsi kontrol kekuasaan menjadi lemah dan tidak berjalan efektif)

menurut saya hal ini tidak begitu baik karena akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme,

sumber :
Pratama Taher Andrian, 21 Februari 2020, “Dinasti Politik Era Jokowi Menguat: apa bahaya bagi demokrasi?”, https://tirto.id/dinasti-politik-era-jokowi-menguat-apa-bahayanya-bagi-demokrasi-ezZ4, diakses pada 12 september 2020 pukul 23.07

Budhi Adhitia Fitang, 29 Oktober 2019, “3 Dampak Buruk Dinasti Politik Jika Terus Diterapkan di Indonesia”, https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/3-dampak-buruk-dinasti-politik-jika-terus-diterapkan-di-indonesia/4, diakses pada 12 september 2020 pukul 23.10

2 Likes

Terimakasih sudah membaca artikel ini :sparkles:
terimakasih juga atas pandangan yg sudah diberikan. Aku setuju banget sama pendapat mu kalau politik dinasti bisa lebih memicu adanya korupsi. Praktik politik dinasti pada saatnya akan mengganggu proses checks and balances antarlembaga negara. Fungsi saling mengontrol pasti tidak bisa maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar. Padahal, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi, fungsi kontrol penting. Jika kontrol terhadap pemerintah lemah, terjadilah budaya kolutif dan koruptif.

Referensi : geotimes.co.id

2 Likes

praktik-praktik politik dinasti cenderung mempengaruhi proses yg mestinya demokratis namun krn campur tangan pihak-pihak yang memiliki kuasa dan kekuatan menjadi berlangsung tdk demokratis. jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. dengan politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. namun hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

2 Likes

Setuju sama pendapat mu. Karena dengan adanya politik dinasti dapat melanggengkan kepentingan segelintir orang yang cenderung menimbulkan KKN. Juga dalam adanya politik dinasti ini membuat kompetisi pencalonan menjadi tidak adil dan jujur. Padahal setiap warga negara indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin politik di indonesia

2 Likes