© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apakah Peran dari International Money Fund?

International Money Fund

Apakah peran dari dibentuknya IMF?

1 Like

image

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund; IMF) adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.

Organisasi ini bermarkas di Washington, D.C.[1] DMI dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. DMI sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota.

Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Hingga 2010, dana cadangan DMI mencapai SDR476,8 miliar, sekitar US$755,7 miliar atau Rp6,73 kuadriliun menurut nilai tukar tahun itu.[4]

Lewat dana ini, dibantu aktivitas lainnya seperti pencatatan statistik dan analisis, pengawasan ekonomi negara anggota dan tuntutan kebijakan tertentu,[5] DMI berupaya memperbaiki ekonomi negara-negara anggotanya.[6] Tujuan organisasi ini tercantum dalam Pasal Persetujuannya,[7] yaitu mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan.[8]

Fungsi

Menurut DMI sendiri, organisasi ini berusaha mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dan dana kepada anggota serta bekerja sama dengan negara berkembang untuk membantu mereka mencapai kestabilan ekonomi makro dan mengurangi tingkat kemiskinan.[9]

Alasannya adalah pasar modal swasta internasional tidak sempurna dan banyak negara yang tidak mampu mengakses pasar keuangan. Ketidaksempurnaan pasar dan pendanaan neraca pembayaran menjadi alasan pendanaan resmi. Tanpa pendanaan resmi, negara tersebut akan menerapkan kebijakan ekonomi yang buruk demi menutupi ketidakseimbangan neraca pembayarannya.[10] The IMF provides alternate sources of financing.

Setelah DMI didirikan, tiga fungsi utamanya adalah mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antarnegara,[11] membantu pemerintah mengelola nilai tukarnya sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi,[12] dan menyediakan modal jangka pendek untuk membantu neraca pembayaran.[11]

Bantuan ini bertujuan mencegah penyebaran krisis ekonomi internasional. DMI juga bertujuan membantu memulihkan ekonomi internasional pasca-Depresi Besar dan Perang Dunia II.[12] Selain itu, DMI juga menyediakan investasi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proyek pembangunan seperti proyek infrastruktur.

Peran DMI berubah total setelah penerapan nilai tukar mengambang pasca-1971. Sejak saat itu DMI mulai mempelajari kebijakan ekonomi negara-negara peminjam dana untuk mengetahui apabila kelangkaan modal disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau kebijakan ekonomi. DMI juga mencari tahu jenis kebijakan pemerintah yang mampu memulihkan ekonomi.[13]

Tantangan baru bagi DMI adalah mempromosikan dan menerapkan kebijakan yang mengurangi frekuensi krisis di negara-negara berkembang, khususnya negara berpendapatan menengah yang rentan mengalami arus modal keluar besar-besaran.[14] Alih-alih menjadi pengawas nilai tukar, DMI mulai menjadi pengawas seluruh kinerja ekonomi makro negara anggota. Peran mereka semakin besar karena DMI tidak hanya menangani nilai tukar, tetapi juga kebijakan ekonomi.

Selain itu, DMI merundingkan syarat pinjaman sesuai kebijakan kondisionalitas[11] yang ditetapkan tahun 1950-an.[12] Negara berpendapatan rendah boleh meminjam dalam jangka konsesi, artinya ada periode peminjaman tanpa bunga, melalui Extended Credit Facility (ECF), Standby Credit Facility (SCF), dan Rapid Credit Facility (RCF). Pinjaman non-konsesional yang mencakup bunga disalurkan melalui Stand-By Arrangements (SBA), Flexible Credit Line (FCL), Precautionary and Liquidity Line (PLL), dan Extended Fund Facility. DMI menyediakan bantuan darurat melalui Rapid Financing Instrument (RFI) untuk anggota yang perlu menyeimbangkan neraca pembayarannya sesegera mungkin.[15]

Pengawasan ekonomi global

DMI bertugas mengawasi sistem moneter dan keuangan internasional dan memantau kebijakan ekonomi dan keuangan negara-negara anggotanya.[16] Aktivitas ini dikenal dengan istilah pengawasan (surveillance) dan bertujuan memperkuat kerja sama internasional.[17] Sejak sistem nilai tukar tetap Bretton Woods diganti pada awal 1970-an, hanya prosedur pengawasannya yang berubah; tujuan organisasi tetap sama.[16] Tugasnya berubah dari pengawal kebijakan menjadi pemantau kebijakan negara anggota.

DMI biasanya menganalisis kelayakan setiap kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggota demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teratur, dan menilai dampak kebijakan tersebut terhadap negara lain dan ekonomi global.[16]

Pada tahun 1995, Dana Moneter Internasional mulai menetapkan standar pembebasan data agar negara anggota DMI membuka data ekonomi dan keuangannya ke masyarakat umum. Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) mengusulkan panduan standar pembebasan dalam dua bagian: Sistem Pembebasan Data Umum (GDDS General Data Dissemination Standard) dan Standar Pembebasan Data Khusus (SDDS; Special Data Dissemination Standard).

Dewan Eksekutif menyetujui SDDS dan GDDS masing-masing pada tahun 1996 dan 1997. Perubahan selanjutnya dicantumkan dalam Guide to the General Data Dissemination System. Sistem ini ditujukan kepada statistikawan dan bertujuan memperbaiki berbagai aspek sistem statistik di sebuah negara. Sistem ini merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium dan Rencana Strategis Pengentasan Kemiskinan Bank Dunia.

Tujuan utama GDDS adalah mendorong negara anggota untuk membangun kerangka kerja perbaikan kualitas data dan pembangunan kapasitas statistik agar mampu menilai kebutuhan statistik, mengutamakan perbaikan ketepatan waktu, transparansi, keandalan, dan keterbukaan data keuangan dan ekonomi. Beberapa negara awalnya menggunakan GDDS, lalu beralih ke SDDS yang lebih mutakhir.

Beberapa lembaga non-anggota DMI juga memberi kontribusi data statistik untuk sistem ini:

  • Otoritas Palestina – GDDS
  • Hong Kong – SDDS
  • Makau – GDDS[18]
  • Lembaga UE:
  • Bank Sentral Eropa untuk Zona Euro – SDDS
  • Eurostat untuk seluruh UE – SDDS, memasok data dari Siprus (tanpa DDS sendiri) dan Malta (menggunakan GDDS sendiri)

Persyaratan pinjaman

Kondisionalitas (persyaratan) DMI adalah serangkaian kebijakan atau syarat yang diajukan DMI sebelum mencairkan pinjaman.[11] DMI perlu jaminan dari negara peminjam dan meminta pemerintah mencari bantuan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi makronya dalam bentuk reformasi kebijakan. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, DMI tidak mencairkan pinjaman.[11]

Menurut beberapa pihak, kondisionalitas adalah salah satu aspek kebijakan DMI yang kontroversial.[19] Konsep kondisionalitas diperkenalkan lewat keputusan Dewan Eksekutif tahun 1952, lalu disertakan dalam Pasal Perjanjian DMI.

Kondisionalitas berkaitan dengan teori ekonomi dan penerapan mekanisme pelunasan utang. Kondisionalitas diturunkan dari pemikiran Jacques Polak. Menurutnya, dasar teoretis dari kondisionalitas adalah “pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran”.[12]

Penyesuaian struktural

Syarat penyesuaian struktural meliputi:

  • Pemangkasan belanja, biasa dikenal dengan istilah austeritas atau pengetatan anggaran.
  • Mengutamakan ekspor langsung dan ekstraksi sumber daya,
  • Devaluasi mata uang,
  • Liberalisasi perdagangan, atau penghapusan hambatan impor dan ekspor,
  • Meningkatkan kestabilan investasi (membantu investasi asing langsung dengan membuka bursa saham dalam negeri),
  • Menyeimbangkan anggaran dan tidak belanja berlebihan,
  • Menghapus pengendalian harga dan subsidi negara,
  • Swastanisasi, atau divestasi seluruh atau sebagian BUMN,
  • Memperluas hak investor asing dalam perundang-undangan nasional,
  • Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi.

Syarat-syarat di atas dikenal sebagai Konsensus Washington.

Manfaat

Syarat pinjaman tersebut merupakan jaminan bahwa negara peminjam mampu melunasi utangnya kepada DMI dan negara tersebut tidak akan mengambil tindakan ceroboh yang mengacaukan ekonomi internasional untuk menyelesaikan masalah neraca pembayarannya.[20][21]

Persoalan bahaya moral—ketika agen ekonomi memaksimalkan pemanfaatannya dengan mengabaikan pihak lain karena mereka tidak menanggung seluruh dampak yang dipicu tindakan mereka sendiri—dapat dicegah melalui syarat pinjaman alih-alih menyediakan jaminan; negara yang butuh pinjaman DMI biasanya memang tidak punya jaminan yang bernilai tinggi secara internasional.[21]

Kondisionalitas juga menguntungkan DMI karena dana yang dipinjamkan ke negara peminjam akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang ditentukan oleh Pasal Perjanjian dan menjadi jaminan bahwa negara tersebut akan mampu memperbaiki ekonomi makro dan ketimpangan strukturalnya.[21] Menurut DMI, pelaksanaan tindakan perbaikan atau kebijakan tertentu oleh negara peminjam memungkinkan negara tersebut melunasi utangnya kepada DMI. Utang yang lunas menjamin kecukupan dana cadangan DMI untuk membantu negara anggota lain.[19]

Hingga 2004, negara peminjam memiliki catatan utang baik karena melunasi utang lewat fasilitas pemberian pinjaman reguler DMI dengan bunga penuh sampai jatuh tempo. Ini berarti pinjaman DMI tidak membebani negara peminjam karena negara pemberi pinjaman menerima bunga sesuai nilai pasar berdasarkan kuota sumbangannya. Belum lagi dana sumbangannya dipinjamkan oleh DMI dan seluruh aset cadangan yang disumbangkan negara anggota kepada IMF.[10]

Kepemimpinan

Dewan Gubernur

Dewan Gubernur terdiri dari satu gubernur dan satu gubernur alternatif untuk setiap negara anggota. Setiap negara anggota menunjuk kedua gubernurnya. Dewan rapat sekali setiap tahun dan bertugas memilih atau menunjuk anggota Dewan Eksekutif. Meski Dewan Gubernur secara resmi bertugas menyetujui penambahan kuota, alokasi Hak Penarikan Khusus, penerimaan anggota baru, pengunduran diri anggota, dan perbaikan Pasal Persetujuan dan Peraturan Organisasi, Dewan Gubernur justru sering melimpahkan kekuasaannya ke Dewan Eksekutif DMI.[22]

Dewan Gubernur mendapat saran dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan Internasional. Komite Moneter dan Keuangan Internasional memiliki 24 anggota dan memantau perkembangan likuiditas global serta perpindahan sumber daya ke negara berkembang.[23] Komite Pembangunan memiliki 25 anggota dan memberi saran tentang isu pembangunan penting dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mereka juga memberi saran tentang isu perdagangan dan lingkungan.[23]

Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif terdiri dari 24 Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mewakili ke-188 negara anggota secara bergilir sesuai kawasan dunia.[24] Negara yang ekonominya besar memiliki Direktur Eksekutifnya sendiri, namun banyak negara yang dikelompokkan dalam konstituensi empat negara atau lebih.[22]

Setelah 2008 Amendment on Voice and Participation diberlakukan bulan Maret 2011,[25] delapan negara berhak menunjuk seorang Direktur Eksekutif: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Britania Raya, Cina, Federasi Rusia, dan Arab Saudi.[24] 16 Direktur lainnya mewakili konstituensi yang terdiri dari 4 sampai 22 negara. Direktur Eksekutif mewakili konstituensi terbesar (22 negara) memiliki bobot suara 1,55%. Dewan Eksekutif biasanya rapat beberapa kali setiap minggu.[26] Keanggotaan dan konstituensi Dewan ditinjau ulang setiap delapan tahun.[4]

Direktur Pelaksana

DMI dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana yang bertugas seabgai kepala staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Direktur Pelaksana dibantu oleh Wakil Direktur Pelaksana Pertama dan tiga Wakil Direktur Pelaksana lainnya.[22] Direktur Pelaksana DMI selalu dijabat oleh orang Eropa.

Presiden Bank Dunia juga selalu dijabat oleh orang Amerika Serikat. Seiring waktu, tradisi jabatan ini mulai dipertanyakan. Bila kesempatan terbuka, dua jabatan tersebut dapat diperebutkan oleh sejumlah calon berkualitas tinggi dari berbagai belahan dunia.[27][28]

Pada tahun 2011, negara-negara berkembang terbesar di dunia, BRIC, mengeluarkan pernyataan bahwa tradisi memilih orang Eropa sebagai Direktur Pelaksana justru melemahkan legitimasi DMI dan menuntut pemilihan Direktur Pelaksana berdasarkan keahliannya.[27][30]

Hak suara

Hak suara di DMI didasarkan pada sistem kuota. Setiap anggota memiliki sejumlah suara dasar (suara dasar setiap anggota setara dengan 5,502% suara total),[31] plus satu suara tambahan untuk setiap 100.000 Hak Penarikan Khusus (SDR) dari kuota negara anggota.[32] Hak Penarikan Khusus adalah satuan hitungan DMI yang mewakili klaim mata uang. SDR didasarkan pada beberapa mata uang internasional yang kuat. Suara dasar didominasi negara-negara kecil, tetapi suara tambahan yang ditentukan oleh SDR mengimbangi dominasi tersebut.[32]

Referensi :

[1] “About the IMF”. IMF. Diakses tanggal 14 October 2012.
[2] Boughton 2001, hlm. 7 n.5.
[3] “Factsheet: The IMF and the World Bank”. IMF. 21 September 2015. Diakses tanggal 1 December 2015.
[4] imf.org: “IMF Executive Board Approves Major Overhaul of Quotas and Governance” 5 Nov 2010
[5] Schlefer, Jonathan. “There is No Invisible Hand”. Harvard Business Review. Harvard Business Review.
[6] Escobar, Arturo. 1980. Power and Visibility: Development and the Invention and Management of the Third World. Cultural Anthropology 3 (4): 428–443.
[7] imf.org: “Articles of Agreement, International Monetary Fund” (2011)
[8] Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Article I – Purposes
[9] “About the IMF”. International Monetary Fund. Diakses tanggal 12 March 2012.
[10] Isard, Peter (2005). Globalization and the International Financial System: What’s Wrong and What Can be Done. New York: Cambridge University Press.
[11] Jensen, Nathan (April 2004). “Crisis, Conditions, and Capital: The Effect of the IMF on Direct Foreign Investment”. Journal of Conflict Resolution 48 (48): 194. doi:10.1177/0022002703262860.
[12] Chorev, Nistan; Sarah Babb (2009). “The crisis of neoliberalism and the future of international institutions: a comparison of the IMF and the WTO”. Theory and Society 38: 459–484. doi:10.1007/s11186-009-9093-5.
[13] Jensen, Nathan (April 2004). “Crisis, Conditions, and Capital: The Effect of the IMF on Foreign Direct Foreign Investment”. Journal of Conflict Resolution 48 (48): 194. doi:10.1177/0022002703262860.
[14] Fischer, Stanley (March 2003). “Financial Crises and Reform of the International Financial System”. Review of World Economics. Springer Publications.
[15] “Factsheet: IMF Lending”. About the IMF. International Monetary Fund. Diakses tanggal 8 April 2012.
[16] Bossone, Biagio. “IMF Surveillance: A Case Study on IMF Governance” (PDF). Independent Office of the International Monetary Fund.
[17] “Factsheet: IMF Surveillance”. About the IMF. International Monetary Fund.
[18] Macao SAR Begins Participation in the IMF’s General Data Dissemination System
[19] Buira, Ariel (August 2003). “An Analysis of IMF Conditionality”. G-24 Discussion Papers. United Nations Conference on Trade and Development (22).
[20] “Factsheet: IMF Conditionality”. About the IMF. International Monetary Fund. Diakses tanggal 18 March 2012.
[21] Khan, Mohsin S.; Sunil Sharm (24 September 2001). “IMF Conditionality and Country Ownership of Programs” (PDF). IMF Institute.
[22 “Obligations and Benefits of IMF Membership”. Money Matters: An IMF Exhibit --The Importance of Global Cooperation.
[23]“Governance Structure”. About the IMF: Governance. Diakses tanggal 18 March 2012.
[24] “Factsheet: Guide to Committees, Groups, and Clubs”. About the IMF. International Monetary Fund.
[25] “IMF Executive Directors and Voting Power”. Member Quotas Shares, Governors, and Voting Power. International Monetary Fund.
[26] imf.org: “The IMF’s 2008 Quota and Voice Reforms Take Effect” 3 Mar 2011
[27] imf.org: “The IMF’s 2008 Quota and Voice Reforms Take Effect” 16 Dec 2010
[28] Harding, Robin (24 May 2011). “Brics say European IMF claim ‘obsolete’”. The Financial Times. Diakses tanggal 17 June 2011.
[29] Woods 2003, hlmn. 92–114.
[30] Mallaby, Sebastian (9 June 2011). “Can the BRICs Take the IMF?”. Foreign Affairs.
[31] “Membership”. About the IMF. International Monetary Fund. Diakses tanggal 18 March 2012.
[32] Blomberg & Broz 2006.

Sumber : Wikipedia

Dana Moneter Intenasional (International Monetary Fund) didirikan pada 31 Desember 1945 hingga kini telah mengalami perluasan keanggotaan.

Tujuan didirikannya IMF adalah :

  1. Mernajukan kerjasama moneter intenasional melalui lembaga permanen yang menghaslikan kerangka untuk konsultasi dan kolaborasi terhadap persoalan-persoalan moneter intenasional.

  2. Memfasilitasi ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan Internasional, dan memberi kontribusi dalam mernajukan dan memelihara tingkat kesempatan kerja, pendapatan
    rill yang tinggi serta mengembangkan sumber daya produktif bagi anggota sebagai sasaran utama dalam kebijakan publik.

  3. Memajukan stabilitas nilat tukar, memelihara keteraturan dalam alat tukar antar anggota, dan mencegah persaingan dalam depresiasi nilai tukar.

  4. Membantu terciptanya sistem, pembayaran multilateral yang mapan dan mengurangi restriksi perdagangan luar negeri untuk pertumbuhan perdagangan dunia.

  5. Memberi keyakinan pada anggota dalam penyediaan sumber-sumber dana yang aman, sehingga dapat melakukan koreksi penyesuaian yang salah dalam neraca pembayaran
    mereka tanpa merusak kemakmuran nasional ataupun intemasional.

  6. Membantu mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional anggotanya
    dalam durasi yang pendek.

Jika IMF membantu anggotanya dalam mengatasi krisis ekonomi terutama yang terkait dengan neraca pembayarannya (Balance of Payment/BOP), hal itu memang sudah seharusnya.

Dua hal yang berkait dengan BOP adalah terkait dengan perdagangan dan keuangan, yang memang selalu menjadi persoalan yang dihadapi terutama oleh negara sedang berkembang.
Dalam dataran rill peran IMF yang sering disebut dengan kebijakan penyesuaian
struktural (Structural Adjusment Policy/SAP) tidak dapat dikatakan benar-benar berhasil.
Hal Ini terlihat banyak paslen IMF yang kambuh kemball setelah menglkuti SAP

Ambil contoh misalnya Argentina atau Amerika Latin secara keseluruhan yang menjadi pasien pada tahun 1970-an kembali mengalami krisis yang jauh lebih berat. Demikian juga Afrika, Turki, Rusia dan banyak negara lain yang tak kunjung sembuh dari sakitnya. Namun demikian IMF tetap menyatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan tugasnya, perekonomian dunia dikatakan terus menunjukkan arah yang semakin baik.