Apa yang kamu ketahui tentnag Teori Analisa Kebijakan Luar Negeri?

Teori Analisa Kebijakan Luar Negeri

Dalam kebijakan luar negeri, terdapat dua aspek yang disebutkan dengan hubungan antara agen ( Agency ) dan struktur ( Structure ).

Apa yang kamu ketahui tentnag Teori Analisa Kebijakan Luar Negeri ?

Pada tingkat domestic akan menggunakan teori perumusan kebijakan luar negeri ( foreign policy ) yang dikembangkan oleh Christopher Hill.

Dalam kebijakan luar negeri, terdapat dua aspek yang disebutkan dengan hubungan antara agen ( Agency ) dan struktur ( Structure ). Struktur dalam hal ini berkaitan dengan rangkaian faktor-faktor yang membentuk berbagai lingkungan dimana agen beroperasi, dan mereka pada dasarnya menentukan pilihan, dengan memberikan batasan-batasan terhadap segala yang mungkin, atau dengan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dan merumuskannya pada kehidupan yang sesungguhnya. Tidak benar jika aspek struktur ini dianggap sebagai sebuah kondisi eksternal ( external environment ) dari proses pembuatan kebijakan. Struktur dapat berada dalam lingkup keluarga hingga sistem internasional. Hill bersepakat dengan Hollis dan Smith bahwa aspek politik, birokratis, dan struktur sosial menjadi sangat vital dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Sedangkan agen adalah suatu entitas yang memiliki kapabilitas atas keputusan dan langkah aksi dalam konteks tertentu. Agen dapat berupa individual ataupun kolektif yang didapat dikarakterisasikan secara sadar atau dengan pola perilaku tertentu. Terdapat pembedaan yang jelas dalam pemikiran Hill antara unit dan aktor. Unit adalah aspek-aspek yang ada dalam suatu sistem, misalnya adalah keuangan internasional, ekonomi internasional, atau periode waktu, termasuk negara. Namun aktor adalah terfokus pada entitas yang biasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam mencermati keterkaitan antara negara, kedaulatan, dan kebijakan luar negeri, Hill melihat bahwa kebijakan luar negeri eksis dalam ruang yang dibentuk oleh adanya eksistensi suatu negara dan kemampuannya yang terbatas untuk menjalankannya. Rasional dari kebijakan luar negeri ini adalah untuk memediasi dampak dari faktor eksternal terhadap domestik untuk mencari jalan cara yang lebih baik. Bukan juga menjadi dampak dari pengurangan kapasitas kedaulatan, namun sebaliknya menjadi sangat terkait dengan rangkaian kepentingan domestik yang sangat bervariasi satu dan yang lainnya. Justru dengan adanya kedaulatan inilah yang akhirnya menjadikan kebijakan luar negeri itu ada.

Dua titik ekstrim terdapat dalam aspek kebijakan luar negeri ini dimana kebijakan diambil dalam aspek dalam-keluar ( inside-out ) dan luar-kedalam ( outside-in ). Pada aspek inside-out , terdapat keadaan konstitusional suatu negara adalah primordial dan memiliki efek yang berbeda-beda terhadap hubungan internasional. Dalam hal ini negara dinilai sebagai suatu produk atas kontrak sosial Sedangkan dalam konteks outside-in kebijakan justru terjadi atas besarnya pengaruh dari luar.

Dalam pandangannya, terdapat tiga jawaban atas suatu kebijakan luar negeri. Pertama adalah dunia tidak terlalu aman sehingga tidak diantara organisasi internasional yang ada dapat dipercaya untuk menjamin survivabilitas fisik dan politik, dalam tataran tertentu “kita” seharusnya dapat melihat diri masing-masing untuk menentukan kebijakan yang lebih menjamin dalam rangka mencegah keadaan luar ( exogenous ) yang dapat merusak. Kedua, institusi internasional, perekonomian ataupun politik sangatlah luas dan kompleks. Tanpa kendaraan untuk melaluinya, maka akan susah menyelaraskan kepentingan. Dalam hal ini, negara mencakup identitas, arah, dan agen dalam satu institusi. Ketiga, tanpa negara, masyarakat tertentu tidak akan mempunyai ruang khusus ( private space ) yang mana dapat berupa suatu kapasitas untuk mengatur perilaku sosial sesuai dengan yang dikehendaki. Pastinya, tanpa masyarakat domestik, maka tidak ada kebijakan luar negeri.

Studi mengenai kebijakan luar negeri dapat mengukur seberapa jauh kualitas demokrasi dari suatu negara. Kebijakan luar negeri dianggap menjadi representasi dari suatu masyarakat, mencerminkan seberapa jauh kebutuhan suatu masyarakat dipenuhi atau diperjuangkan dalam pengaruh kebijakan dari luar. Hill juga melihat bahwa negara dan bisnis, keduanya memiliki lingkungan eksternal yang memperngaruhi, meski perusahaan kerap kali tidak dalam suatu geografi yang sama. Keduanya memiliki kepentingan untuk bertahan dengan kemakmuran sendiri, dan hanya beberapa aktor saja yang dapat menentukannya. Aspek promosi kepentingan ekonomi nasional, sebagaimana didapat dari pemikiran Hill akan dikedepankan dalam penelitian ini. Kebijakan formal dalam hal ini diantaranya dilakukan dengan negosiasi perdagangan, promosi perdagangan, dan diplomasi keuangan

Sedangkan dalam pandangan Yong Wook Lee yang mencermati kebijakan luar negeri Jepang dalam perspektif konstruktivis, Jepang dilihat menerapkan state-led economy. Dalam kerangka bilateral, regional, ataupun global, sejak tahun 1980-an dinilai memiliki cara pandang alternatif dalam membangun ekonominya dengan melibatkan peran negara di dalamnya. Lee melihat Jepang akan dapat menghidupkan model ekonominya ketika aktor-aktor lain sungguhsungguh telah masuk ke dalam arus liberalisasi. Dalam pemikirannya, Jepang.

dipandang membedakan dirinya dari berbagai konsepsi yang ada dalam berbagai model pembangunan ekonomi. Diantaranya adalah posisi Jepang di tengah Liberalisme, Marxisme, dan Developmentalisme. Karena kemampuan pemerintahnya untuk memimpin perekonomiannya, Lee melihat Jepang melakukan apa yang ia sebut dengan normalisasi. Bahwa semua kebijakan ekonomi didasarkan pada kemampuan pemerintah Jepang memimpin, bukan secara tegas diletakkan pada model pembangunan apapun. Jepang juga memiliki kecenderungan untuk berlaku proteksionis dalam kebijakan ekonominya.