Apa yang kamu ketahui tentang Hukum Pajak?

tax-depreciation-1024x683

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak diatur dalam hukum pajak yang dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

Sumber

UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3 Likes

Ciri yang Melekat pada Definisi Pajak

  1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
  2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan regularend (pengatur).

  • Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)
    Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Perpajakan merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara. Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN 2019)
  • Fungsi Regularend (Pengatur)
    Pajak mempunyai fungsi sebagi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum Pajak atau Tax Law merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak, dikelola, dan diserahkan kembali kepada masyarakat. Penyerahan tersebut secara tidak langsung melalui pelayanan publik yang diambil dari kas negara.

Fungsi Hukum Pajak

  • Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam Undang-Undang tentang hukum pajak tersebut.
  • Berfungsi sebagai sumber yang menjelaskan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidaknya dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.

Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia

Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperative. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap Pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan kedudukan hukum perpajakan:

  • Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
  • Hukum Publik dimana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Antara lain terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara), Hukum Pajak, dan Hukum Pidana.

Berdasarkan dua poin di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak.

Hukum pajak merupakan satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak yang harus dipatuhi dan dijalankan. Dengan demikian, hukum pajak tidak terlepas dari sanksi hukum sebagai konsekuensi agar pemerintah (fiskus) maupun wajib pajak menaati peraturan pajak tersebut. Konsekuensi yang dimaksud yaitu sanksi hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Macam Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak materiil meliputi:

  • UU pajak penghasilan
  • UU pajak Pertambahan Nilai
  • UU pajak Bumi dan Bangunan
  • UU Bea Perolehan atas Tanah dan atau Bangunan
  • UU Bea Materai

Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksud untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dengan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lama kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.
Hukum pajak formal ini memuat, antara lain :

  • Tata cara penetapan utang pajak.
  • Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan,dan
  • peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
  • Kewajiban wajib pajak, misalnya penyelenggaraan pembukuan / pencatatan, dan hak-
  • hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.
    Hukum pajak formal meliputi :
  • UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • UU Penagihan Pajak dengan surat paksa.
  • UU Pengadilan pajak.

Dalam ajaran hukum formal, Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul
karena surat ketetapan pajak (ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada official assessment
system
. Perbedaan dengan ajaran hukum materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-
undang. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.

Sumber

Resmi, Siti. 2019 . Perpajakan: Teori dan Kasus , Edisi 11 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
Hartanto, Sulagi. 2021. Peradilan Dalam Hukum Pajak. Jurnal Transparasi Hukum, Vol.04 No.01
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019
Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia

2 Likes