Apa yang kamu ketahui tentang etika pemerintahan?
Pengertian Etika Pemerintahan
Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi (2010) menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), DPR (seperti anggota parlemen), staf politik dan pelayan publik.
Etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berperan dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan merupakan bagian dari yurisprudensi praktis ( practical jurisprudence ) atau filosofi hukum ( philosophy of law ) yang mengatur urusan pemerintah dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola lembaga pemerintahan.
Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti; penyuapan ( bribery ); korupsi politik ( political corruption ); korupsi polisi ( police corruption ); etika legislatif ( legislatif ethics ); etika peraturan ( regulatory ethics ); konflik kepentingan ( conflict of interest ); pemerintahan yang terbuka ( open of government ); etika hukum ( legal ethics ).
Pentingnya Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahkluk sosial). Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah:
-
Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.
-
Kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya (honesty).
-
Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.
-
Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan (fortitude).
-
Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).
-
Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesional dan bekerja keras.
Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (Pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (Teks Proklamasi). Dalam hal ini, etika pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat elit politik untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Pentingnya Etika Pemerintahan
Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi pada para politisi, pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan.
Ada beberapa alasan mengapa etika pemerintahan penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Dwiyanto (2000) bahwa;
-
Pertama , masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah di masa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkan berbagai masalah-masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah.
Dalam kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi oleh para pejabat birokrasi seringkali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan program pemerintah dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Masalah-masalah yang ada dalam grey area seperti ini akan semakin banyak dan kompleks seiring dengan meningkatnya modernitas masyarakat. Pengembangan etika birokrasi mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi policy guidance kepada para pejabat birokrat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. -
Kedua , keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustment agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.
Dalam praktek pemerintahan di negara-negara berkembang, praktek penyimpangan seperti korupsi, suap, kolusi dan nepotisme akan tetap semakin marak dijalankan, apabila pejabat publik dan aparat birokrasinya ingin memperkaya diri dengan cara mencuri dan merampok kekayaan rakyat yang dititipkan melalui negara. Oleh sebab itu, sangat penting untuk diberlakukan penerapan etika dalam kehidupan pejabat publik, aparat pemerintah baik secara individu maupun secara kolektif.
Sumber
Islmail.2017.Etika Pemerintahan.Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books