© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud Revolusi Kebudayaan yang ada di Cina ?

Revolusi Kebudayaan di Cina

Revolusi Kebudayaan di Cina terjadi pada tahun 1966 - 1976, dimana revolusi ini digerakkan oleh Mao Zedong, dimana revolusi ini ingin mengembalika Cina kepada ajaran Maosisme, akibat kuatnya kapitalisme dari budaya Barat. Oleh karena itu revolusi ini dikenal juga dengan gerakan anti Kapitalisme.

Bagaimana apa yang terjadi pada masa revolusi itu ?

Pada tahun 1966, pemimpin Komunis China Mao Zedong meluncurkan apa yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Kebudayaan untuk menegaskan kembali kewenangannya atas pemerintah China. Revolusi Kebudayaan, yang secara resmi disebut Revolusi Kebudayaan Proletarian Besar, adalah sebuah gerakan sosiopolitik yang terjadi di Tiongkok dari 1966 sampai 1976.

Digerakkan oleh Mao Zedong, Ketua Partai Komunis Tiongkok pada masa itu, tujuannya adalah menyajikan ideologi komunis yang ‘sebenarnya’ di negara tersebut dengan menyapu sisa-sisa unsur kapitalis dan tradisional dari masyarakat Tiongkok, dan mendirikan kembali pemikiran Maois sebagai ideologi dominan pada Partai tersebut.

revolusi kebudayaan cina

Percaya bahwa pemimpin Komunis saat ini sedang mengambil partai, dan China ke arah yang salah, Mao meminta kaum muda bangsa untuk membersihkan elemen “tidak murni” masyarakat Tionghoa dan menghidupkan kembali semangat revolusioner yang telah membawa kemenangan dalam perang sipil 20 dekade sebelumnya dan pembentukan Republik Rakyat Cina.

Revolusi Kebudayaan berlanjut dalam berbagai tahap sampai kematian Mao pada tahun 1976 dan meninggalkan kesengsaraan dan kekerasannya akan bergejolak dalam politik dan masyarakat Tionghoa selama beberapa dekade yang akan datang.

Pada masa Revolusi Kebudayaan, China diwarnai dengan gejolak politik dan aksi kekerasan dibanyak kota-kota. Kekerasan ditujukan kepada kaum intelektual dan unsur borjuis, serta kapitalis lainnya.

Revolusi ini digerakkan oleh Mao Zedong sebagai puncak perseteruannya dengan pejabat Presiden Liu Shaoqi dkk yang dituduh beraliran kanan, mendukung intelektualisme dan kapitalisme. Hingga saat ini revolusi Kebudayaan masih menjadi topik peka di China dan diskusi terbuka mengenai masalah itu sangat terbatas. Revolusi Kebudayaan membuat generasi muda menjadi radikal untuk menentang kaum elit.

Sumber: hariansejarah.id

REVOLUSI KEBUDAYAAN ( CULTURAL REVOLUTION )

  • Revolusi Kebudayaan Proletar merupakan periode paling penting dalam politik China setelah tahun 1949. Revolusi ini merupakan kampanye yang paling besar. Kehidupan di kota-kota besar berhenti, produksi juga berhenti. Banyak bangunan dan gedung yang rusak, termasuk kelenteng, gereja dan masjid. Jumlah korban manusia diperkirakan sebesar 729.511 jiwa. Pada tahun 1978 ketika Deng Xiaoping mengumumkan kebijakan merehabilitasi korban Revolusi Kebudayaan, tercatat sedikitnya 300.000 orang yang menjadi korban tuduhan palsu. Deng Xiaoping sendiri yakin bahwa ada 2,9 juta orang mengalami berbagai macam penganiayaan selama kampanye tersebut (James Wang, 1985).

  • Revolusi kebudayaan merupakan gerakan politik nasional yang diorganisir dan dipimpin oleh sekelompok elite politik di bawah pimpinan Mao Tse-tung. Revolusi tersebut berusaha menguji semua pejabat, khususnya para pejabat tinggi, memperbarui dan membersihkan mereka yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Mao. Dalam pandangan Mao banyak pemimpin menjadi borjuis dan korup. Jadi revolusi kebudayaan dipandang sebagai kampanye pembetulan dan sebagai kampanye massa untuk perjuangan kelas dalam menyelesaikan kontradiksi antara kaum proletar dan borjuis.

  • Artinya kebudayaan disini tidak hanya berarti kesenian, melainkan seluruh aspek dan lembaga kemasyarakatan. Setelah mundurnya Mao dari kursi kepresidenan China setelah kegagalannya dalam program lompatan besar ke depan, Mao masih tetap merupakan pemimpin tertinggi yang diagung-agungkan oleh rakyat. Namun yang menjalankan pemerintahan adalah dari kaum pragmatis di bawah Liu Shaoqi. Revolusi Kebudayaan dilancarkan pada tahun 1966 oleh Mao Tse- tung sebagai puncak perseteruannya dengan pejabat presiden Liu Shaoqi dan kliknya yang dituduh beraliran kanan, mendukung intelektualisme dan kapitalisme. Liu Shao Qi dan Deng Xiao Ping melihat bahwa kegagalan Lompatan Jauh ke Depan menunjukkan bahwa sosialisme orthodox yang dipegang Mao tidak lagi bisa dipertahankan, oleh karena itu perlu adanya revisionisme seperti yang dilakukan Uni Soviet.

  • Gagasan ini sangat ditentang oleh Mao karena bertentangan dengan ide Mao dan tentu akan berpengaruh pada legitimasi Mao. Revolusi Kebudayaan merupakan gerakan anti kapitalisme. Selaku presiden RRC Liu Shao Qi memiliki gagasan untuk melunakkan penindasan pemerintahan terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat. Melalui program Tiga Milik Pribadi dan Satu Garansi ( sanzi yibao ), Liu mengijinkan rakyat untuk mengerjakan tanah miliknya sendiri serta memiliki usaha kecil untuk dijual ke pasar bebas. Hal ini membuat Mao khawatir akan membangkitkan kapitalisme di China.

  • Di bidang seni dan sastra juga terdapat kelonggaran dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada saat itu tema-tema sejarah banyak digunakan untuk mengemukakan sindiran-sindiran terhadap pemerintah dan Mao. Contohnya adalah drama tentang Mandarin Ming, yaitu tentang seorang pejabat pemerintahan yang hidup pada Dinasti Ming (1368-1644). Drama tersebut menceritakan mengenai keadilan dan keberanian Hai Rui dengan mempertaruhkan nyawa dan memprotes Kaisar demi memperjuangkan nasib rakyat yang menderita. Akibatnya Hai Rui kemudian dipecat dari jabatannya dan dibuang. Drama Hai Rui ini dianggap merepresentasikan Marsekal Peng Dehuai yang karena menyampaikan kritik terhadap Mao mengenai program Lompatan Besar Ke Depan sehingga dipecat dan dihukum buang oleh Mao.

  • Gerakan Revolusi Kebudayaan itu secara langsung mengenai isi seni, literatur, dan drama dengan menekankan bahwa ekspresi kebudayaan harus menghormati nilai-nilai kebangsaan dan proletar dalam masyarakat sosialis, menentang musush-musuh kelas dan asing, dan menolak nilai-nilai tradisional China. Tujuan revolusi kebudayaan tersebut adalah untuk memelihara ideologi komunisme, budaya, dan adat kebiasaan proletariat. Komunisme merupakan satu-satunya kekuatan yang meliputi keseluruhan, mengontrol penuh atas seluruh wilayah, tidak hanya tubuh tetapi juga pikiran. Revolusi kebudayaan memaksa pemujaan sepenuhnya terhadap partai komunis dan Mao Zedong. Oleh karena itu unsur-unsur revisionis harus dihilangkan dan dibersihkan dalam PKC. Tradisi dan budaya harus dihilangkan, seperti ajaran Konfusianisme dan adat lama lainnya.

  • Langkah organisasional Mao selama masa revolusi ini adalah dengan membentuk rantai komando pribadi yang beroperasi di luar mesin partai, meskipun secara resmi menyatakan berada di bawah politbiro dan komite pusat. PKC tidak dapat dijadikan sumber legitimasi karena terdapat kubu Liu Shao Qi dan Deng Xiao Ping. Mao memobilisasi militer, kaum intelektual radikal dan para pelajar. Mao juga menguasai media khususnya Koran paling berpengaruh “harian rakyat”. Pada bulan Juni membuat serangkaian editorial yang menganjurkan rakyat untuk menegakkan kekuasaan mutlak ketua Mao, menyapu bersih semua setan, sapi, iblis, ular (musuh kelas) dan mendesak rakyat agar mengikuti Mao dan bergabung dalam Revolusi Kebudayaan yang sangat luas dan belum pernah ada sebelumnya.

    James R Townsend (1997:186) membagi Revolusi Kebudayaan dalam empat tahap.

    • Mobilisasi tahap pertama dalam Revolusi Kebudayaan berlangsung dari tahun 1965 sampai bulan Juni 1966. Dalam periode ini kepemimpinan pusat saling bertikai dalam masalah bagaimana menanggapi tuntutan Mao akibat berkembangnya pengaruh kaum revisionis. Kritik terbuka dilancarkan terhadap sejumlah kecil intelektual dan propagandis partai yang telah menyebarkan tulisan-tulisan anti Maois dalam tahun 1961 – 1962. Selama bulan Juni dan Juli 1966, Revolusi Kebudayaan meluas menjadi suatu gerakan massa terbuka untuk menelanjangi semua „penguasa borjuis‟, khususnya dalam lembaga-lembaga pendidikan dan propaganda.

    • Tahap kedua adalah serangan terbuka yang dilancarkan oleh kelompok Pengawal Merah yang berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan November 1966. Revolusi Kebudayaan dikawal oleh Pengawal Merah yang didirikan oleh mahasiswa dan pelajar pada tahun 1966. Pengawal Merah menjadi ujung tombak Revolusi Kebudayaan dan didukung oleh Tentara Pembebasan Rakyat. Dengan dukungan kekuasaan resmi tersebut dan ditutupnya kegiatan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi Pengawal Merah berkembang biak, membawa berjuta-juta pemuda turun ke jalan berdemonstrasi mendukung ketua Mao Tse-tung, mengutuk dan meneror mereka yang digolongkan sebagai lawan-lawannya, dan menghancurkan berbagai lambang kebudayaan „borjuis‟ atau reaksioner. Akan tetapi walaupun aksi-aksi mereka mengarah kepada ketaatan yang hampir fanatik terhadap Mao, mereka tidak dapat menyingkirkan lawan-lawan Mao dari kekuasaan.

  • Puncak Revolusi Kebudayaan terjadi pada tahun 1967. Antara tahun 1966-1967 negara mengalami keadaan kacau balau oleh tindakan Pengawal Merah yang secara bebas menyerang apapun juga. Targetnya adalah pejabat-pejabat rendah dan menengah serta kader-kader partai. Mereka mengecam siapapun yang berada dalam posisi pimpinan. Kecaman- kecaman sering berubah menjadi sanksi atau hukuman. Korban berjatuhan karena hukuman maupun bunh diri. Misalnya dosen atau petingi universitas dialihtugaskan ke peternakan babi, dokter ahli dimutasi menjadi petugas kebersihan WC, atau birokrat dikirim ke pedalaman agar menghayati keadaan rakyat. Dalam pelaksanaannya Pengawal Merah membuat kekacauan di masyarakat dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dibubarkan oleh Mao Tse-tung.

    • Tahap ketiga berlangsungnya Revolusi Kebudayaan adalah perebutan kekuasaan yang berlangsung dari bulan Desember 1966 sampai bulan September 1968. Gerakan tersebut meluas sampai ke daerah pedalaman, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan serta partai. Kelompok "pemberontak revolusioner‟ baru umumnya berasal dari masyarakat pekerja, dan dengan demikian merupakan organisasi-organisasi massa yang lebih luas daripada para pengawal Merah yang terdiri dari kaum mahasiswa dan pelajar.
  • Gagasan tentang „perebutan kekuasaan‟ dari bawah merupakan serangan langsung terhadap wewenang dan organisasi partai lokal. Golongan Maois di Peking menganggap pergolakan di daerah-daerah ini sebagai suatu keharusan dan memang dikehendaki, tetapi mereka dengan cepat membatasi gerakan ini. Pada bulan Januari 1967 dikeluarkan instruksi bahwa TPR harus turut campur tangan dengan memberi bantuan sepenuhnya pada pihak „kiri‟ dan menguasai fasilitas-fasilitas komunikasi yang penting, transportasi, dan lain- lainnya. Akibatnya China berada di bawah undang-undang keadaan perang, di mana TPR menjadi penguasa administratif de facto dan sebagai penengah dalam sengketa-sengketa antar daerah dan organisasi PKC lokal tidak berfungsi lagi dan bahkan organ-organ partai sentral mengalami kemerosotan.

  • Pada bulan September 1968, para komandan tentara dan para bekas kader menduduki posisi-posisi penting dalam komite-komite baru, organisasi- organisasi massa dipecah belah dan ditindas, dan para mahasiswa diperintahkan untuk kembali ke bangku sekolah atau bekerja di daerah- daerah pedalaman. Akan tetapi organisasi partai masih terpecah belah dan komite-komite revolusi tingkat propinsi telah terlanjur memperkuat wewenang kekuasaan mereka atas daerah bawahannya.

    • Tahap keempat atau terakhir adalah tahap konsolidasi, kepemimpinan China menyatakan
      kemenangan nominal dari Revolusi Kebudayaan, tetapi mengakui pula bahwa pembangunan kembali partai dan ekonomi serta struktur politik yang stabil masih harus dicapai.
  • Revolusi kebudayaan tidak memberi kemenangan yang mutlak kepada golongan Maois. Kepemimpinan yang muncul pada akhir kampanye masih merupakan suatu koalisi campuran dari kepentingan-kepentingan yang berbeda. Revolusi Kebudayaan mengakibatkan kira-kira separo dari elit politik sebelum tahun 1966 dipecat atau diturunkan jabatannya. Dengan diangkatnya sejumlah besar pimpinan politik baru pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi, periode Revolusi Kebudayaan jelas merupakan suatu periode mobilitas besar-besaran. Tokoh-tokoh militer paling banyak mendapat keuntungan berupa kedudukan dalam Komite Sentral dan sebagian besar posisi-posisi penting pada tingkat propinsi.

Referensi

Townsend, James R., “Sistem Politik China”, dalam Mohtar Mas‟oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.

Tzen Po Ta, Mao Tze Tung: Peralihan dari Revolusi Demokrasi ke Sosialisme , Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.

Wibowo, I., Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina: Negara dan Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 2000 ,

Wibowo, I. Mao dan Reformasi Praksis , Jakarta: Pusat Studi Cina, 2000.

Scharm, Stuart, Mao Tse-tung: Political Leaders of the Twentieth Century , New York: Preager Publishers, 1969.

Sukisman, W.D., Sejarah Cina Kontemporer: Dari Revolusi Nasional Melalui Revolusi Kebudayaan Sampai Modernisasi Sosialis , Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.