Apa yang dimaksud negara tanpa hukum ?

hukum_tata_negara

(Sonia Elisurya) #1

Negara hukum

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Namun apa yang dimaksud dengan negara tanpa hukum?


(eli) #2

Menurut Friedrich Julius Stalh, yang dimaksud negara hukum, harus memenuhi (memiliki) 4 unsur (elemen) yaitu:

  1. Terjaminnya hak asasi manusia (HAM),
  2. Pembagian kekuasaan,
  3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
  4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan negara tanpa hukum adalah negara yang tidak memiliki 4 unsur tersebut.


(diana anindita putri) #3

Secara teori, negara tanpa hukum adalah negara kekuasaan, yaitu negara yang gerak dan operasinya hanya akan berujung kekuasaan seseorang. Dalam negara kekuasaan bukan berarti tidak ada hukum, tapi hukum dibuat hanya untuk melegitimasi dan mengayomi kekuasaan. Hukum akan dicampakkan ketika bertentangan dengan hasrat kekuasaan.

Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan

Dari kutipan diatas, pada dasarnya tidak ada istilah “negara tanpa hukum”. Negara tanpa hukum yang disamakan dengan negara kekuasaan hanyalah pandangan kaum poitivistik, dimana asumsinya adalah kekuasaan absolut akan akan memunculkan penguasa yang absolut. Pendapat ini muncul akibat banyaknya raja-raja eropa yang zalim ketika itu.

Pertanyaannya adalah, apakah semua raja (penguasa absolut) selalu zalim ?

Banyak sejarah yang membuktikan bahwa tidak semua raja, penguasa absolut, akan bertindak zalim. Di bumi Nusantara inipun banyak sekali contoh-contoh raja yang sangat bijaksana, walaupun hukum tertinggi yang berkalu adalah perkataan raja itu sendiri.

Hukum yang adil harus lahir dari kekuasaan yang adil pula.

Dari kutipan diatas, hukum dan kekuasaan berjalan beriringan, tanpa melihat apakah negara tersebut merupakan negara kekuasaan atau negara dengan bentuk lainnya. Selama penguasa berlaku adil, maka “hukum” pun akan ada didalam negara tersebut, tetapi selama penguasa tidak adil, maka “hukum” akan absen di negara tersebut, terlepas bentuk negaranya seperti apa.