© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud kemiskinan menurut teori ekonomi ?

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Apa yang dimaksud kemiskinan menurut teori ekonomi ?

Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu

Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaaan keterwakilan dan kebebasan”.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi.

Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kcal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.

Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli (dalam BPS, 2008) adalah sebagai berikut:

  • Menurut United Nations , komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.

  • Menurut UNSRID, komponen kebutuhan dasar terdiri atas (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.

  • Menurut Ganguli dan Gupta, komponen kebutuhan dasar terdiri atas gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.

  • Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) basic public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.

  • Menurut Esmara H (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

  • Menurut BPS, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Adapun jenis pangan yang diperhitungkan sebagai kebutuhan dasar adalah padi-padian dan hasil-hasilnya, ubi-ubian dan hasil-hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu dan hasil dari susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau, dan sirih. Sedangkan jenis kebutuahan dasar bukan pangan adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air; barang-barang dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; barang-barang yang tahan lama; keperluan pesta dan upacara.

Definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kcal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan.

Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.

Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli (dalam BPS, 2008) adalah sebagai berikut :

  • Menurut United Nations, komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.

  • Menurut UNSRID, komponen kebutuhan dasar terdiri atas (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.

  • Menurut Ganguli dan Gupta, komponen kebutuhan dasar terdiri atas gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.

  • Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas:

    • personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman;

    • basic public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.

  • Menurut Esmara H (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut BPS, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Adapun jenis pangan yang diperhitungkan sebagai kebutuhan dasar adalah padi-padian dan hasil-hasilnya, ubi-ubian dan hasil-hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu dan hasil dari susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau, dan sirih.

Sedangkan jenis kebutuahan dasar bukan pangan adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air; barang-barang dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; barang-barang yang tahan lama; keperluan pesta dan upacara.

Pengukuran Kemiskinan


Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data SUSENAS Modul Konsumsi dan Kor.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

GK = GKM + GKNM

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah- buahan, minyak dan lemak, dll). Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

Garis Kemiskinan Makanan

dimana:

GKM jp : Garis Kemiskinan Makanan daerah j provinsi p (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori
Pjkp : Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p
Qjkp : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p
Vjkp : Nilai pengeluaran untuk konsumsi k di daerah j provinsi p
J : Daerah (perkotaan atau perdesaan)
P : Provinsi p

Selanjutnya GKM j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah ji dari penduduk referensi sehingga:

image

dimana

Kjkp : Kalori dari komiditi k di daerah j provinsi p
HKjp : Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

Dengan demikian, maka GKM adalah:

image

dimana

GKM jp : Garis minimum makanan daerah j provinsi p, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
HKjp : Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p
J : Daerah (perkotaan atau perdesaan)
P : Provinsi p

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

image

dimana

GKNMjp : Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi
Vkjp : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi)
rkj : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa)
K : Jenis komoditi non-makanan terpilih
J : Daerah (perkotaan atau perdesaan)
P : Provinsi

Dengan demikian maka penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, terdapat tiga ukuran yang menjadi indikator kemiskinan, yaitu:

  • Ukuran poverty incidence
    Ukuran ini menggambarkan kemiskinan dalam suatu masyarakat. Indikator kemiskinan dengan ukuran ini ditunjukkan dari Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Namun, ukuran ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu tidak dapat melihat jurang atau degree kemiskinan, secara implisit mengasumsikan distribusi yang merata antar si miskin, dan antar waktu tidak terdeteksi transfer dari si miskin ke si kaya.

  • Ukuran poverty gap
    Ukuran ini menggambarkan seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dengan Garis Kemiskinan. Kemiskinan dengan ukuran ini ditunjukkan dari Poverty Gap Index (Indeks Kedalaman Kemiskinan-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan. Namun, dengan ukuran ini tidak tergambar jumlah si miskin, dan tidak terdeteksi distribusi antar si miskin yang lebih timpang.

  • Ukuran poverty severity
    Ukuran ini menunjukkan seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan member bobot yang lebih tinggi bagi poverty gap yang lebih miskin dibandingkan yang kurang miskin. Indikator kemiskinan dengan ukuran ini ditunjukkan oleh Poverty Severity Index (Indeks Keparahan Kemiskinan-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Namun ukuran ini tidak terlihat jumlah si miskin.

Dalam pengukuran kemiskinan, terdapat beberapa kriteria yang seharusnya dipenuhi. Adapun kriteria ukuran kemiskinan yang telah diterima yaitu prinsip- prinsip anonimitas, independensi populasi, monotonisitas, dan sensitivitas distribusional. Prinsip anonimitas dan independensi populasi maksudnya adalah ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip monotonisitas berarti bahwa jika terjadi transfer sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan jika semua pendapatan yang lain tetap, maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Prinsip sensitivitas distribusional menyatakan bahwa, dengan semua hal lainnya sama, jika terjadi transfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin. Ukuran HCI hanya memenuhi tiga syarat pertama, namun gagal memenuhi syarat sensitivitas distribusional.

Terkait dengan kriteria ukuran kemiskinan tersebut, terdapat dua indeks kemiskinan yang terkenal yang memenuhi keempat kriteria itu yaitu indeks Sen dan indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT). Pada indeks Sen, pengukuran kemiskinan telah memasukkan faktor besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antara orang miskin. Dengan asumsi faktor lainnya sama, bertambah tingginya rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, bertambah besar gap pendapatan orang miskin, maka kemiskinan pun kan bertambah besar.

Adapun rumus dari indeks Sen adalah sebagai berikut:

rumus dari indeks Sen

dimana:

H : Head Count Index
I : Jumlah rata-rata defisit pendapatan dari orang miskin sebagai suatu persentase dari garis kemiskinan
Gini : koefisien Gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin

Sedangkan indeks FGT dikembangkan oleh Foster-Greer-Thorbecke (1984) dengan rumus sebagai berikut:

Rumus indeks FGT

dimana:

Α : 0, 1, 2
Z : Garis kemiskinan
Yi : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,…,q), yi < z
Q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
N : Jumlah penduduk

Jika α = 0, diperoleh Head Count Index (P0), jika α=1 diperoleh Poverty Gap Index (P1) dan jika α=2 diperoleh Poverty Severity Index (P2). Adapun contoh perhitungan indeks FGT untuk mengindentifikasi tingkat kemiskinan diperlihatkan pada Tabel berikut ini.

Tabel Contoh Perhitungan Indeks FGT

Penduduk ke Konsumsi * P/NP** [(Z-Yt)/Z] [(Z-Yt)/Z]2
1 250,000 Non Poor - -
2 210,000 Non Poor - -
3 150,000 Non Poor - -
4 125,000 Non Poor - -
5 110,000 Non Poor - -
6 105,000 Non Poor - -
7 75,000 Poor 0.25 0.625
8 50,000 Poor 0.5 0.25
9 50,000 Poor 0.5 0.25
10 25,000 Poor 0.75 0.5625

Sehingga :

= 4/10 = 0.4
= 1/10 (0.25+0.5+0.5+0.75) = 0.2
P = 1/10 (0.0625+0.25+0.25+0.5625) = 0.1125

Catatan:

*Rp/kapita/bulan; ** P = Poor dan NP = Non Poor, dengan garis kemiskinan Z = Rp 100,000/kapita/bulan