© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan Teori Soviet Media Theory dalam Ilmu Komunikasi?

image

Pada zaman otoriter pers dikekang oleh pemerintah, karena pada saat
itu jurnalisdipaksa patuh dan tidak boleh mengkritisi apa yang menjadi
kebijakannya. Media diwajibkan mendukung keputusan tersebut dengan cara
mensosialisasikan ke publik.
Media yang membantah otomatis akan dicabut izin pernerbitannya.
Bukan hanya itu, wartawan yang melakukan peliputan yang merugikan
pemerintah akan dijebloskan ke penjara. Indonesia mengalami sistem pers
jenis ini saat pemerintahan Rezim Soeharto. Saat itu semua kegiatan Pers
diatur oleh pemerintah dan mereka juga harus mendukung apa yang
dikehendaki. Bahkan, bukan hanya pers umum saja, sampai pers mahasiswa
saat itu juga terkena imbasnya.

Teori ini tumbuh dua tahun setelah Revolusi Oktober 1917 di Rusia dan berakar pada teori pers penguasa. dalam teori ini, kekuasaan bersifat sosial, berada di orang-orang, dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat.

Sistem pers ini menopang kehudupan sistem sosialis Sovyet Rusia dan memelihara pengawasan yang silakukan pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehisupan komunis.sebab itu, di negara-negara tersebut tidak terdapat pers bebas, yang ada hanya pers pemerintah. Seagala sesuatu yang memerlukan keputusan dan penetapan umumnya dilakukan oleh para pejabat pemerintah sendiri.

Partai komunis memiliki kekuatan osganisasi ini, partai tidak hanya menyelipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa, dalam pengertian yang sesungguhnya, partai menciptakan massa dengan mengorganisasikan dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan termobilisir.

Dengan bubatnya Negara Uni Republik Sosialis Sovyet pada 25 Desember 1991 yang kini menjadi Negara persemakmuran, Negara tersebut sekarang telah melepaskan system politik komunisnya.

Perbedaan dengan teori-teori pers lainnya:

  • Dihilangkannya motif profit
  • Menomorduakan topikalitas (orientasi pada apa yang sedang ramai dibicarakan)
  • Jika dalam teori pers penguasa orientasinya semata-mata pada upaya mempertahankan status-quo, dalam teori ini orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat (untuk mencapai tahap kehidupan komunis)

image

Tamatnya pemerintahan komunis di USSR yang diikuti dengan pecahnya Uni Sovyet telah mendatangkan kehancuran dan penyusunan kembali hampir semua elemen dasar yang ada di negara tersbut. Sebagian dari proses itu disumbangkan oleh mass media, yang membawa kejatuhan dari sistem pers dan penyiaran yang lama.

Glasnot, yang aslinya merupakan kebijakan resmi Partai Komunis, menurut konsepnya, seharusnya diarahkan untuk membuka diskusi kritis mengenai masa lalu negeri tersebut dan mengenai cara-cara untuk memperbaiki sosialisme di USSR, telah mematahkan belenggu sensor dan berkembang melewati semua batasan- batasan yang ada dan mengarah kepada kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan pers.

Perestroika, bertujuan untuk menyusun kembali ekonomi dan masyarakat Soviet yang berlangsung antara 1985 dan 1991, telah menciptakan lingkungan- lingkungan material yang baru menciptakan fondasi untuk perkembangan pers dan penyiaran. Tahun 1992 sampai 1994 merupakan masa yang paling tak stabil bagi Rusia, yang akan membuat setiap penelitian terancam menjadi basi saat dipublikasikan.

Sampai akhir-akhir ini, media masa Soviet tidak mempunyai dasar hukum. Aktivitas mereka di atur oleh keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan fungsinalis Partai Komunis. Surat keputusan tersebut mengenalkan “cara-cara sementara dan luar biasa untuk menghentikan aliran kotoran dan fitnah” dan tak pernah dicabut selama tujuh dasa warga pemerintahan Soviet. “Kebebasan penuh dalam batasan tanggung jawab di depan pengadilan” yang dijanjikan dalam teksnya, yang akan direalisir oleh “perundangan yang luas dan progresif” muncul melalui Undang-undang Pers dan Media lain di USSR (1 Agustus 1990) dan Undang-undang Federasi Rusia mengenai Media Masa (8 Februari, 1992).

Kebebasan informasi masa dalam hukum Rusia bersifat tak terbatas (kecuali dengan legilasi) untuk mencari, mendapatkan dan membuat serta menyebarkan informasi; kebebasan untuk mendirikan outlet media masa dan memilikinya, menggunakannya serta mengaturnya; dan kebebasan untuk mempersiapkan, memperoleh dan mengoperasikan peralatan dan perlengkapan teknis, bahan-bahan mentah serta materi yang diperuntukkan bagi produksi dan distribusi produk-produk media masa.

Hukum Rusia menekankan ketidak layakan penyensoran, yang aslinya dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-undang USSR mengenai Pers dan Media Masa yang Lain (Undang-undang Pers USSR).

Untuk memonitor pelaksanaan statuta pers, diciptakan suatu badan khusus, Inspektorat Negara untuk Melindungi Kebebasan Pers dan Informasi Masa pada bulan September 1991 dengan mandat untuk mengusut pemerintah, pendiri, redaksi penerbitan dan stasiun radio serta TV apabila melakukan pelanggaran hukum. Badan ini dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menutup organisasi media.

Undang-undang Dasar Rusia yang dipakai dalam referendum nasional tanggal 12 Desember 1993 merupakan hukum paling mutakhir dan mungkin paling penting yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Pelarangan penyensoran disebutkan dalam undang-undang tersebut (Pasal 29) bahwa “setiap orang berhak untuk dengan bebas mencari, mendapatkan, memancarkan, membuat dan menyebarkan informasi dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan hukum”.

Runtuhnya Pers Pusat

Sampai sekitar 1990, koran-koran di USSR mempunyai struktur piramida yang stabil. Di puncaknya bertengger “pers pusat”: berlokasi di Moskow, koran atau majalah yang mempunyai distribusi nasional yang menampilkan kebijakan resmi Partai Komunis, pemerintah, dan berbagai badan pusat, baik milik negara atau milik masyarakat. Meskipun jumlah perusahaan pers pusat ini hanya 3% dari jumlah perusahaan koran, akan tetapi sirkulasinya sebesar 73% dati keseluruhan sirkulasi media masa di Uni Sovyet.

Meskipun tidak ada hubungan antara publikasi-publikasi lokal dengan publikasi-publikasi pusat, akan tetapi jalur komando antara badan-badan yang mengaturnya seakan-akan menggambarkan hubungan seperti antara tuan dan budaknya.

Meskipun puncak piramida mempunyai jumlah koran dan majalah yang sedikit, penerbitan nasional ini merupakan penerbitan yang paling populer di pedalaman. Koran-koran ini isinya hampir sama, seringkali pula dengan opini dan editorial yang sama yang bukan cuma menjelaskan pandangan partai mengenai isu-isu politik tertentu akan tetapi juga bertindak, dalam tradisi Leninis yang terbaik, sebagai “kolektif propagandis, kolektif agitator dan kolektif organisatoris”.

Majalah mempunyai kebebasan sebagai “press kelas dua”, karenanya mereka dapat membuat variasi gaya dan rasio propaganda mereka dalam bentuk cerita- cerita, hiburan. Dari tahun 1986 sampai 1988 Mikhael Gorbachev menanamkan orang-orang yang secara politis setia kepadanya sebagai editor-editor disurat kabar besar, sehingga peran pers pusat menjadi penting untuk meningkatkan reformasinya.

Sebagaimana yang bisa dibaca di mana-mana penerbitan nasional dapat dipakai untuk berhubungan dengan masyarakat tanpa harus melewati hambatan oposisi. Kolom surat-surat pada redaksi mereka menjadi jalan yang siap untuk menampung partisipasi mereka dalam perestroika. Prestise dan kebebasan yang diberikan oleh Kremlin pada para jurnalis membuat mereka ini menjadi sekutu alami.

Tiba-tiba datang kejadian yang tidak diharapkan oleh para birokrat. Undang- undang mengenai Pers dan Media Masa lain dari USSR mengharuskan semua penerbitan di daftarkan secara resmi dengan badan-badan negara. Pada dasarnya, prosedur ini memberi kesempatan bagi star redaksi untuk mencari dan mendaftarkan “pendiri” yang mungkin berbeda dari majikan lama mereka, atau bahkan mungkin mendaftarkan koran-koran itu atas nama mereka sendiri. Tindakan ini menciptakan ancaman nyata pertama kali atas piramida tersebut dengan cara memisahkan outlet- outlet yang baru bebas dari garis komando yang lama.

Pada saat yang bersamaan, para redaktur yang berani dan orang-orang kaya baru mulai mengisi kekosongan kekosongan ini. Letupan kedua terjadi pada tahun 1991 dengan adanya larangan terhadap Partai Komunis dan nasionalisasi yang dilakukan terhadap hak milik mereka. Hal ini melahirkan pendaftaran kembali ribuan penerbitan. Beberapa diantaranya milik partai komunis terutama tingkat propinsi didatarkan dengan nama berbeda (kata-kata seperti “kommunist” , “pravda” dan “sovetsky” sudah menjadi usang); disampirlg itu beberapa yang lainnya memakai susunan redaksi yang berbeda, dan yang pasti mereka semua membebaskan diri dari penguasa mereka karena partai yang menguasainya tidak lagi berkuasa.

Dengan dicabutnya tonggak pemersatu ini, keseluruhan sistem pers pusat lokal menjadi ambruk karena mekanisme partai yang mendukungnya lenyap. Dalam beberapa hal negara mencoba untuk meniru sistem lama dengan menciptakan struktur yang serupa dengan struktur pemerintah dan pers di Moskow dan di republik-republik tetapi dengan atmosfir otonomi yang lebih besar dari pemerintahan lokal dan pengurangan jepitan politik (dan, sampai batas tertentu, keinginan politis) untuk menjalankan tekanan tersebut tetapi hal itu tidak membawa hasil.

Tahun 1989 dan 1990 merupakan puncak popularitas bagi media masa pada tahun-tahun setelah Perestroika dimulai. Saat itu merupakan saat masyarakat mempunyai harapan-harapan politik tertinggi: saat Kongres Pembantu-pembantu Rakyat diamati langsung di televisi dan didengarkan di radio dengan perhatian yang begitu tinggi sehingga penurunan tajam angka-angka produksi industri dicatat selama hari-hari tersebut. Dapat dikatakan itulah masa “keracunan” dengan Glasnost. Tiga tahun berikutnya terlihat pertumbuhan ketidak percayaan media terhadap kemunduran apatisme politik umum dan krisis ekonomi yang serius.

Faktor terakhir ini menyebabkan keluarga tradisional untuk mengurangi langganan penerbitan mereka dari lima atau enam menjadi hanya satu penerbitan saja. Media tidak lagi dipandang oleh masyarakat sebagai sumber bantuan dan harapan atau sarana untuk mengutarakan pendapat mereka. Pada tahun 1988 mulai ada kecenderungan untuk lebih menyukai pers lokal dibandingkan dengan pers pusat.

Pertama kali, hal itu terlihat jelas di republik-repubik Persatuan yang pemikiran rakyatnya didorninasi oleh faham “nasionalisme”. Dengan bertambahnya kebebasan yang diperoleh dari Moskow, maka terciptalah kebutuhan untuk kisah- kisah nasionalisme yang memberikan jalan bagi ketertarikan pada berita-berita lokal.

Riset menyatakan bahwa perhatian terhadap masalah-masalah dunia atau politik nasional telah menurun dengan tajam pada dua tahun terakhir ini. Kebanyakan orang Rusia pertama dan terutama ingin membaca hal-hal yang berkenaan dengan biaya hidup dan kriminalitas dengan kata lain, persis dengan apa yang disajikan oleh pers lokal. Salah satu dari topik-topik yang kurang populer adalah masalah-masalah kesukuan, kehidupan di republik-republik lain bekas USSR dan politik luar negeri yang kesemuanya sangat menonjol di penerbitan nasional.

image

Siapa Yang Memiliki Pers?

Sebagaimana yang diutarakan di atas, pers di USSR dimiliki oleh Soviets, aparat negara, dan organisasi umum (semuanya dikendalikan oleh Partai Komunis), atau langsung oleh partai, atau oleh kombinasi dari ketiganya. Dengan tumbangnya penguasa komunis, Soviet dan lembaga-lembaga negara menjadi pemilik utama, terutama pada tingkatan lokal.

Pada tahun 1993 ada sebanyak 200 koran partai, 12 diantaranya diterbitkan di Moskow dan 18 di St. Petersburg. Kebanyakan partai-partai tersebut berhasil. menerbitkan hanya beberapa edisi dari koran atau buletin mereka sebelum kemudian rontok.

Evaluasi kasar dari struktur kepernilikan pers Rusia menunjukkan bahwa 29% koran nasional dimiliki pemerintah federal, 30% menjadi milik organisasi publik dan partai, dan 41 milik swasta; 21 koran regional yang dimiliki pemerintah federal sementara 22% dimiliki swasta; sedangkan pers tingkat kota, 85% dimiliki oleh pemerintah kota sedang sisanya dimiliki oleh swasta atau umum. Dari semua koran yang tercatat di Rusia pada tahun 1993, 57,1% merupakan milik pribadi, 23,1% milik negara (5.8% milik pemerintah kota), dan 19,8% milik organisasi umum dan partai politik (Bekker & Gurevich, 1993).

Masalah subsidi menampilkan aspek yang paling pelik dan rawan dalam hubungan antara negara dan media masa di Rusia. Di satu sisi, ketergantungan finansial dari pers terhadap negara memberikan dasar yang penting untuk mempertanyakan independensi media, obyektifitas dan keseimbangan pelaporan. Di sisi lain, beberapa pihak mengatakan bahwa pers dan penyiaran, apabila diperhatikan, bukan hanya berupa alat politis atau usaha komersial saja akan tetapi juga merupakan lembaga yang memberikan keuntungan kultural dan pendidikan bagi masyarakat yang harus menikmati perlindungan dari negara.

Idealnya prioritas bantuan diberikan pada surat kabar-surat kabar yang ditujukan untuk anak-anak dan pemuda, orang cacat, kelompok minoritas dan majalah-majalah sastra dan kebudayaan. Bersamaan dengan itu, berdasarkan keputusan-keputusan terpisah dari pemerintah, donasi yang besar diberikan kepada koran-koran dengan sirkulasi besar yang bekerja untuk apa yang dinamakan “ruang informasi bersama” di bekas Uni Sovyet, seperti Trud dan Komsomolskaya pravda.

Angka yang pasti dari subsidi tersebut tidaklah tetap. Salah satu alasannya adalah bahwa anggaran tersebut terus menerus direvisi dengan mempertimbangkan inflasi saat itu yang mencapai hampir 1 % setiap hari. Lebih-Iebih lagi, pejabat pemerintah memberikan angka yang berbeda-beda satu sama lain. Disamping itu, penerbit-penerbit penerima subsidi lebih suka untuk menekan angka-angka atau mengatakan bahwa mereka tidak dapat memperoleh jumlah yang dialokasikan sementara itu pesaing-pesaing mereka cenderung untuk menggelembungkannya.

Secara hypotetis dapat dikemukakan bahwa ketergantungan media pada subsidi dapat berbalik akibatnya pada pemerintah sendiri apabila kebutuhan pers terhadap injeksi anggaran tidak dapat dipenuhi. Kemudian “kekuatan keempat ini” akan mendukungkekuatan oposisi dan berusaha untuk menegakkan pemerintahan yang lebih memperhatikan kebutuhan mereka.

Distribusi nasional pers di Rusia adalah monopoli. Distribusi dikuasai oleh Rospechat (Pers-Rusia), badan semi independen di bawah Kementerian Komunikasi. Argumentasi yang pantas di sini menunjukkan bahwa Rospechat, dilihat oleh badan- badan negara sebagai badan usaha kebanyakan, yang membayar semua pelayanannya dengan tarif yang sama, misalnya, dengan restoran atau hotel untuk turis asing. Pengiriman sebuah koran, yang dibayar oleh seorang pelanggan, jarang sekali dapat dikover oleh badan tersebut. Kerugian seperti ini biasanya ditutup oleh keuntungan dari pelayanan telekomunikasi, tetapi saat itu ditutup dengan surat keputusan presiden, sejak 1993 pelayanan-pelayanan ini dibebaskan dari kantor Pos.

Sampai awal 1990 an sistem kantor berita di USSR terdiri atas TASS (Telegraph Agency of the Soviet Union) dengan 14 anak perusahaannya di republik Persatuan dan Novusti Press Agency. Saat ini, Rusia saja mempunyai 400 kantor berita. Dengan runtuhnya USSR, TASS berubah menjadi the Information Telegraph Agency of Russia, IT AR- TASS, memakai singkatan TASS sebagai trademark yang sudah dikenal saja. Selama berpuluh tahun setelah pendiriannya di tahun 1925. TASS berada dibawah pengawasan Dewan Menteri USSR, kemudian dibawah Presiden USSR, pada tahun 1991 menunjuk bekas Sekretaris Persnya Vitaly Ignatenko sebagai Direktur Jendralnya. Pada saat keemasannya di pertengahan 1980 an, TASS mempunyai biro-biro dan koresponden di 110 negara aging (saat ini hanya tinggal 75 negara), menjadi sumber informasi utama bagi rakyat Sovyet tetang kehidupan di luar negeri dan peristiwa-peristiwa di dalam negeri; saat itu merupakan salah satu kantor berita lima besar dunia.

Kantor berita ini masih merupakan badan setengah resmi yang dipakai oleh pemerintah Rusia untuk membuat pandangan-pandangannya diketahui secara luas oleh publik dunia, disamping untuk mengedarkan dokumen-dokumen resmi.

Yang akan kita saksikan dimasa yang akan datang adalah kelahiran dan penguatan dari kantor-kantor berita tingkat lokal, yang dilihat oleh parlemen dan pemerintah bekas republik-republik otonomi sebagai bagian yang paling penting dari kedaulatan mereka yang sedang tumbuh.

Di tahun-tahun akhir 1980 an pers Rusia memperoleh tingkat kebebasan yang tak pernah dicapai sebelurnnya selama hampir tiga abad; beberapa analis bahkan menyebut tahun-tahun perestroika sebagai “zaman keemasan” (Tolz, 1992). Akan tetapi, sejak 1990, keadaan dari media cetak memburuk disebabkan oleh tekanan ekonomi dan ketergantungannya yang bertambah parah kepada subsidi pemerintah.

Sampai saat ini hanya beberapa penerbitan yang telah mencapai kemerdekaan finansial dari pemerintah atau kelompok politik tertentu yang melihat mereka (dalam tradisi lama negara itu) sebagai corong ke masyarakat dan sebagai alat untuk penguasaan politik. Tugas untuk menyusun dan memperkuat masyarakat demokratis, merupakan persyaratan bagi kebebasan mereka yang sebenarnya dan abadi, memerlukan tanggung jawab dan mempunyai efek dibandingkan penggulingan mesin komunis.

Sumber : C. H. Herutomo , “Perbandingan Ssistem Pers”.