Teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang pada praktik menjalankan pemerintahannya berpegang pada kedaulatan Tuhan. Secara fundamental, teokrasi memang dititikberatkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat.
Namun pada zaman sekarang, teokrasi yang murni sudah jarang, atau bahkan tidak ada negara yang menerapkan sistem politik tersebut. Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran memiliki sistem teokrasi dengan jenis teokrasinya masing-masing.
Teokrasi berasal dari bahasa Yunani theo yang berarti tuhan dan cratein yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, teokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh tuhan… Secara epistemologi, teokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang dengan mengatasnamakan tuhan.
Dalam teokrasi, kedaulatan tertinggi bersifat mutlak dan suci karena kedaulatan tertinggi berada di tangan tuhan dan pemimpinnya mengklaim dirinya “mendapatkan kekuasaan dari tuhan”.
Teokrasi muncul pertama kali di daratan eropa pada abad pertengahan (medieval age) yang dipelopori oleh seorang kaisar romawi bernama Augustinus. Pada akhir abad ke enam, gereja romawi mulai mengorganisasikan institusi kepausannya di bawah komando paus Gregory I yang dikenal sebagai “the Great”. Dialah yang membangun awal mula birokrasi kepausan (papacy’s power).
Kelemahan Sistem Teokrasi
Dalam satu sisi, teokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang sangat baik, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan tuhan. Tuhan, sebagai zat yang maha tinggi tidak mungkin berbuat suatu kesalahan layaknya manusia. Namun di sisi lain, pemerintah kerap melakukan legitimasi atas kebijakannya yang menyengsarakan rakyat banyak dengan mengatas-namakan tuhan.
Hal ini terjadi di daratan eropa pada abad pertengahan, di mana gereja mengatasnamakan tuhan tuhan dalam mempertahankan “ideologi ketuhanan” mereka yang banyak merugikan orang banyak. Mereka menganggap orang yang tidak sepaham dengan “ideology ketuhanan” mereka sebagai kaum heretics (kafir).
Mereka melakukan penyiksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan besar-besaran pada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dari sinilah lahir istilah Inquisisi yang menggambarkan kejahatan dan kekejaman gereja secara jelas.
Untuk contoh negara yang menganut sistem teokrasi ialah: Vatikan,Tibet dan Iran
Referensi: Kevin Phillips. 2005. American Theocracy
Istilah teokrasi dibentuk dari dua kata Yunani, yaitu theos yang memiliki arti Tuhan dan kratein yang memiliki arti kekuasaan. Jadi teokrasi dapat diartikan kekuasaan Tuhan atau kekuasaan ada pada Tuhan. Jika istilah ini digunakan pada pemerintahan maka memiliki arti, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh Tuhan.
James H Smylie merumuskan definisi teokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana otoritas dan kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan. James H Smylie juga menyatakan bahwa bentuk pemerintahan teokrasi ditandai dengan dominannya aturan Tuhan, susunan pemerintahan difungsikan untuk melaksanakan aturan Tuhan, dan tolak ukur dalam membuat kebijaksanaan dan keputusan politik didasarkan pada norma aturan Tuhan.
Dewey D. Wallace merumuskan teokrasi sebagai suatu tipe pemerintahan dimana Tuhan diyakini mempunyai kedaulatan sebagai yang memerintah.
Negara teokrasi adalah negara yang didalam pemerintahannya menerapkan peraturan-peraruran Tuhan sehingga semua kebijaksanaan dan keputusan politik selalu disandarkan pada phukum-hukum Tuhan.
Dalam perjalanan sejarah, bentuk pemerintahan teokrasi ditemukan tiga macam bentuk:
Teokrasi kerajaan, yaitu apabila kekuasaan tertinggi dalam satu pemerintahan adalah raja yang kekuasaanya dianggap berasal dari Tuhan.
Teokrasi murni, yaitu pemerintahan yang dipimpin oIeh para Nabi, pendeta, atau ahli agama yang dianggap sebagai wakiI Tuhan di muka bumi.
Teokrasi umum, yaitu apabila pada suatu pemerintahan kekuasaan tertinggi terletak pada wahyu Tuhan.
Teori Teokrasi menempatkan kewenangan langsung atau tidak langsung dari Tuhan yang diterapkan dalam bentuk konstitutif dan kepercayaan yang diformalkan dalam ketentuan negara.
Teori Kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam satu negara adalah milik Tuhan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan (abad V – XV). Perkembangan teori ini berkaitan erat dengan perkembangan agama Katolik yang baru muncul yang diorganisir oleh gereja. Sehingga pada saat itu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh Paus.
Awalnya perkembangan agama Katolik/Kristen ditentang dengan sangat kuat karena bertentangan dengan kepercayaan yang dianut yaitu pantheisme (penyembahan kepada dewa-dewa). Namun pada akhirnya agama Kristen/Katolik dapat berkembang dengan baik dan bahkan diakui sebagai satu-satunya agama resmi, agama negara.
Sejak saat itu, gereja mempunyai kekuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan negara, tidak saja yang bersifat keagamaan tetapi juga yang bersifat keduniawian. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan karena baik gereja maupun negara kadang-kadang mengeluarkan peraturan tersendiri untuk mengatasi masalah yang sama. Selama peraturan tersebut tidak bertentangan tentu saja tidak menimbulkan masalah, namun jika peraturan tersebut saling bertentangan maka timbul persoalan, peraturn mana yang akn ditaati.