Apa yang dimaksud dengan Sosiologi politik atau Politics Sociology?

Sosiologi politik

Sosiologi politik adalah bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses politik dalam rangka dasar sosiologi menitikberatkan pada dinamika tingkah laku politik, sebagaimana tingkah laku itu dipengaruhi oleh berbagai proses sosial, seperti kerja sama, persaingan, konflik, dan lain-lain. Isjwara (1982)

Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan kekuasaan, khususnya Negara.
Menurut Aristoteles politik adalah usaha yang di tempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Pengertian sosilogi politik menurut para ahli adalah sebagai berikut :

  • Secara umum sosiologi politik adalah cabang ilmu pengetahuan sosiologi yang memperhatikan sebab dan akibat dari distribusi kekuatan di dalam masyarakat, dan dengan konflik-konflik social dan politik yang berakibat pada perubahan terhadap alokasi perubahan tersebut.

  • Gordon Marshal sosiologi politik adalah focus terhadap deskripsi, analisis, dan penjelasan tentang suatu Negara, suatu lembaga yang mengklaim monopoli terhadap legitimasi pengunaan kekuatan terhadap suatu wilayah di masyarakat. Sementara ilmu politik terutama membahas dengan mesin pemerintahan, mekanisme adminitrasi public, dan bidang politik formal pada pemilihan umum, opini public dan perilaku politik.

  • Genealogy of morality sosiologi politik adalah upaya untuk memahami dan campur tangan ke dalam hubungan yang selalu berubah antara social dan politik.

Kesimpulannya adalah sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat, dan membedakan antara penguasa dan yang di atur dalam masyarakat.

Hubungan Sosiologi dan Politik


Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh seluk beluk yang berhubungan dengan sosial. Banyak aspek yang dipelajari dalam ilmu sosiologi dimana berkait dengan kehidupan sosial, hubungan antar sesama, kekeluargaan, kasta, rumpun, bangsa, agama dan asosiasi kebudayaan, ekonomi dan organisasi politik.

Pada dasarnya ilmu sosiologi sangat berkaitan erat dengan ilmu politik karena pada dasarnya perlu dipahami mengenai ruang lingkup penelaahan masing-masing ilmu. Misal: ilmu sosiologi mempelajari proses proses yang terjadi di antara masyarakat. Sedangkan ilmu politik berhubungan dengan pembentukan kekuasaan dan alokasi kekuatan. Dari situ bisa bisa didapat gambaran bahwa kedua ilmu tsb saling berkait. Misal, dalam sosiologi ada penelaahan tentang profil sosial, nah hal itu digunakan dalam ilmu politik untuk menelaah misalnya: kelompok sosial yag bersifat apatis terhadap politik, anomie terhadap politik, kecenderungan suatu kelompok sosial untuk bereaksi terhadap suatu keputusan politik.

Sosiologi politik pada dasarnya merupakan suatu kajian yang mencoba menghubungkan antara ilmu sosiologi dengan ilmu politik. Misalnya, secara teori maupun konsep dalam ilmu sosiologi menekankan pada aspek struktur dan hubungan sosial, dan dalam ilmu politik menekankan pada aspek kekuasaan, maka sosiologi politik mencoba menghubungkan kedua aspek tersebut ke dalam suatu kajian.

Menurut Bottommore (1983), sosiologi politik menaruh perhatian terhadap masalah kekuasaan. Adapun objek utama sosiologi politik adalah dan seharusnya, sebagai berikut :

  • Fenomena kekuasaan di tingkat masyarakat yang inklusif (baik masyarakat itu merupakan suku, negara, kerajaan, ataupun jenis lainnya);

  • Hubungan-hubungan di antara masyarakat-masyarakat tersebut;

  • Gerakan sosial, organisasi, dan lembaga yang secara langsung terlibat dalam penentuan kekuasaan tersebut.

Karena dalam suasana inilah kekuasaan nampak dalam bentuknya yang paling murni dan jelas, dan hanya dari sudut pandang inilah segala manifestasinya dalam berbagai bentuk dapat dipahami secara optimal.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Duverger (1993) mengemukakan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsepsi ini berasal dari perbedaan antara yang memerintah ( governants ) dan yang diperintah ( governes ). Setiap kelompok masyarakat dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang sifatnya cuma sekejap mata saja sampai kepada yang paling stabil, ada orang yang memerintah dan mereka mematuhinya, mereka yang memberikan perintah dan mereka yang mentaatinya, mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Apa persamaan dan perbedaan antara ilmu politik dengan sosiologi politik?

Menurut Bandix dan Lipset dalam Sulistyo (1990), jika dilakukan perbandingan, maka akan terlihat:

  • Keduanya membahas distribusi dan olahan ( exersice ) kekuasaan di masyarakat;

  • Ilmu politik melakukan pemilihan kelembagaan bagi distribusi dan olahan kekuasaan, sedangkan sosiologi politik tidak. Sosiologi politik menganggap hal ini sebagai sesuatu yang memang sudah ada ( given state );

  • Pembahasan dalam ilmu politik mulai dengan negara dan menguji bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, sedangkan sosiologi politik beranjak dari titik pijak sebaliknya, yaitu mulai dengan masyarakat dan menguji pengaruhnya terhadap negara (pemerintah).

Dari gambaran yang dikemukakan Bandix dan Lipset tersebut, Sulistyo mengemukakan bahwa rumusan pembahasan sosiologi politik adalah mengkaji hubungan kekuasaan dan struktur masyarakat. Kemudian fokus kajian sosiologi politik mulai memperoleh penajaman, dengan telaahan tentang bagaimana persoalan sosial mempengaruhi proses politik, atau melihat persoalan-persoalan politik dengan sudut pandang masyarakat.

Selanjutnya, pada bagian lain Sulistyo mengemukakan bahwa untuk kepentingan pengajaran, ada beberapa topik yang relatif selalu muncul di berbagai buku teks sosiologi politik berdasarkan beberapa kesamaan yang relatif sama, yaitu; demokrasi, bentuk kekuasaan (oligarki), struktur kekuasaan-masyarakat industri, partisipasi politik , dan struktur kekuasaan- masyarakat berkembang.

  • Pertama, Demokrasi. Pembahasan tentang demokrasi agaknya tak banyak berbeda dengan yang pada umumnya dilakukan dalam kajian ilmu politik. Tetapi, sosiologi politik menekankan pembahasannya pada keterkaitan antara bentuk-bentuk dan tipe demokrasi dengan masyarakat atau komunitas yang menyelenggarakannya . Dengan demikian, pembahasan ditelusuri melalui sejarah pemikiran sejak “demokrasi Yunani yang ditetapkan di Athena pada sekitar abad ke-5 SM, sampai penafsirannya pada masa modern. Karena kajian terkait pada struktur masyarakat yang menerapkan “konsep demokrasi” tersebut, maka pembahasan sosiologi politik berkepentingan, misalnya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan: bagaimana penafsiran tentang “demokrasi” oleh suatu masyarakat? mengapa konsep yang relatif berhasil di suatu masyarakat, sementara di masyarakat yang lain mengalami kegagalan? apakah terdapat struktur tertentu yang membedakan tingkat keberhasilan demokrasi? dan sebagainya.

  • Kedua, Oligarki. Ini merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan. dalam konteks negara modern, tipe klasik atau pengertian-pengertian dasar dari bentuk-bentuk kekuasaan seperti tirani dan oligarki, sudah tidak ada lagi. Penyebabnya, pada sistem pemerintahan negara modern telah ada peluang bagi sedikit orang untuk memberontaknya. Namun, topik mengenai oligarki dan kaitannya dengan struktur masyarakat yang membentuknya akan dapat membantu pemahaman atas perbedaan tipe-tipe pemerintahan lainnya maupun demokrasi yang dijalankan oleh masyarakat tersebut.

  • Ketiga, Struktur kekuasaan-masyarakat industri. Di lihat dari lokus (tempat)-nya, struktur kekuasaan pada masyarakat industri dapat dihampiri dengan dua pendekatan, yaitu: (a) pendekatan elitis , yang berasumsi bahwa locus kekuasaan sesungguhnya di tangan kaum elite masyarakat; (b) pendekatan pluralis, yang beranggapan bahwa locus tersebut ada di masyarakat . Hal ini dapat diukur antara lain dari derajat pengaruh dan tingkat kepolitikannya.

  • Keempat, Partisipasi. Jika pengertian partisipasi politik semata-mata ditekankan pada aspek-aspek keikutsertaan dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan, maka jenis dan sifat partisipasi menjadi kurang penting untuk menjadi kategori pembeda. Dengan kata lain, suatu partisipasi politik tidak selalu harus dilihat sebagai keikutsertaan secara positif. Berbagai tindakan yang bersifat pasif - seperti kasus Golput (Golongan putih) yang muncul sebagai fenomena penolakan untuk ikut pemilu sejak tahun 1971 dan seterusnya - juga dianggap sebagai bagian dari partisipasi politik. Bahkan tindakan-tindakan yang destruktif, seperti teror, juga dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik, selama tindakan tersebut dinilai berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan.

  • Kelima, Struktur kekuasaan-masyarakat berkembang. Struktur kekuasaan di negara berkembang, dan kaitannya dengan struktur masyarakat yang membentuknya, harus dihampiri melalui pemahaman atas asal, sifat, dan konsep kekuasaan itu sendiri, serta pelaksanaan yang sesungguhnya. Berbagai pendekatan kultural maupun struktural dapat dan sering dipergunakan untuk menyusun tipologi kekuasaan. Misalnya, yang secara luas dikenal dalam pengajaran sosiologi ialah tipologi kepemimpinan yang disusun oleh Weber. Jika di Indonesia dipakai sebagai bahan rujukan, dan kesamaan tipe yang ditemui pada berbagai sistem politik di negara berkembang lainnya, cukup banyak kepustakaan mengenai hal ini. Termasuk di dalamnya apa yang disebut sebagai “sosiologi militer” yang memfokuskan kajian pada keterlibatan militer dalam politik.