Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum?

ilustrasi

Law vector created by pikisuperstar - www.freepik.com</a>
People vector created by pikisuperstar - www.freepik.com</a>

Sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh orang italia bernama Anzilotti di tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari pemikiran para ahli baik dalam bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Pemikiran tersebut bukan hanya berasal dari individu, tetapi juga dari madzhab atau aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang Sebagian besar memiliki pendapat yang sama.

lalu, apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum itu sendiri?

Referensi

Hasnati, Sosiologi Hukum Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat, Absolute Media, 2015, hlm. 11

Sosiologi hukum menurut bapak sosiologi Indonesia yaitu Soerjono Soekanto, merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

sosiologi hukum menurut Adam Podgorecki yaitu suatu disiplin teoritis dan umum, yang mempelajari mengenai keteraturan dari berfungsinya suatu hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum itu sendiri adalah untuk menyajikan kondisi-kondisi yang diperlukan agar suatu hukum dapat berlaku dengan efisien.

sosiologi hukum menurut Selznick yaitu kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi sosial yang sesuai atau tidak dengan hukum, serta cara untuk menyesuaikannya.

sosiologi hukum menurut Black yaitu pengembangan sebuah teori umum mengenai hukum, yang mengkaji mengenai jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Teori ini mengkaji hubungan hukum dengan aspek kehidupan sosial lainnya, seperti stratifikasi, pembagian kerja, integrasi sosial dan seterusnya.

Stratifikasi merupakan

pembedaan masyarakat/penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestise.

Objek kajian sosiologi hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto yaitu:

a. sosiologi hukum akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan hukum yang menjadi objek kajiannya tersebut. Mengenai hal ini pendapat seringkali terbagi menjadi yuris formalis berdasarkan peraturan tertulis dan ilmuwan sosial berdasarkan norma yang ada di masyarakat

b. sosiologi hukum akan menjelaskan mengenai lembaga negara yang berfungsi sebagai pembentuk, pembuat dan penegak hukum.

c. Sosiologi hukum menjelaskan mengenai hubungan interaktif antara sistem hukum formal yang ditopang dengan otoritas negara dan tertib hukum rakyat yang bertumpu pada dasar norma yang ada di masyarakat.

ruang lingkup sosiologi hukum itu sendiri, terdiri dari:

  1. Dasar sosial dari hukum,
    seperti hukum nasional Indonesia dasar sosialnya adalah Pancasila, yang menganut asas gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan.

  2. Efek hukum terhadap gejala sosial lainnya,
    seperti dalam gejala ekonomi terdapat Undang-Undang Penanaman Modal Asing, gejala politik terdapat Undang-Undang Pemilihan Umum dan Partai Pollitik, dan lain sebagainya.

Manfaat mempelajari Sosiologi Hukum terdiri dari:

  1. memberikan kemampuan pemahaman mengenai hukum dalam konteks sosial
  2. memberikan kemampuan untuk melakukan analisa secara efektif tentang hukum yang ada di masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, pengubah masyarat maupun untuk mengatur interaksi sosial tertentu (Sesuai yang diharapkan)
  3. memberikan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap hukum yang ada di masyarakat

Kegunaan dari sosiologi hukum itu sendiri apabila dijabarkan, akan terdiri dari:

  1. pada taraf organisasi dalam masyarakat
    a. sosiologi hukum dapat mengungkapkan mengenai ideologi dan filsafah yang berpengaruh dalam perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum;
    b. Dapat melakukan identifikasi terhadap unsur-uunsur kebudayaan yang mana mempengaruhi isi atau substansi hukum;
    c. Lembaga-lembaga mana saja yang berpengaruh dalam pembentukan hukum dan penegakannya.

  2. pada golongan yang ada di masyarakat
    a. mengungkapkan golongan-golongan mana saja yang menentukan di dalam pembentukan dan penerapan suatu hukum;
    b. golongan mana saja dalam masyarakat yang beruntung atau dirugikan dengan diterapkannya sebuah aturan hukum;
    c. keasadaran hukum dari golongan tertentu di masyarakat.

  3. pada taraf individu
    a. identifikasi unsur-unsur hukum yang bisa mengubah perikelakukan warga masyarakat;
    b. kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati para penegak hukum dalam menjalankan fungsinya;
    c. kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

beberapa prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosial adalah:

  1. hukum itu tidak dibuat, tetapi ditemukan. Pertumbuhan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses yang tidak disadari dan organic. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melaikan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat.

  2. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana padaa masyarakat primitive hingga menjadi suatu aturan hukum yang besar dan kompleks di zaman modern. Meskipun begitu, peraturan perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan aturan secara teknis dan tetap sebuah alat dari kesadaran masyarakat itu sendiri.

  3. hukum tidak memiliki keberlakuan dan penerapan yang universal. setiap bangsa memiliki norma hukumnya sendiri, seperti mereka memiliki bahasa adatnya.

Referensi

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 11

Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Budi Pramono, Sosiologi Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 6-7

Rianto Adi, Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012

Mira Hasti Hasmira, Bahan Ajar Sosiologi Hukum, Program BOPTN Universitas Negeri Padang, 2015

Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017,hlm. 11-12

Arti kata stratifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online