Apa yang dimaksud dengan Ripeness dalam resolusi konflik

Teori Ripeness menjelaskan kapan waktu ketika para pihak yang terlibat konflik siap atau rentan untuk melanjutkan ke proses resolusi konflik. Dengan kata lain, ripeness merupakan momentum yang tepat untuk menjadi jembatan dari eskalasi konflik menuju deeskalasi konflik.

1 Like

Teori ripeness berasal dari bidang yang membahas mengenai resolusi konflik. Teori ripeness muncul dari pendekatan konlik resolusi yang berpendapat bahwa proses resolusi konflik bergantung pada waktu yang tepat dan kondusif dari usaha penyelesaian konflik ini. Berbeda dengan pendapat lainnya yang mengatakan bahwa proses resolusi dapat berhasil dikarenakan rancangan proposal atau kesepakatan antara pihak berkonflik, pendapat pendekatan ini lebih menitikberatkan pada momentum yang tepat. Namun tidak juga mengabaikan mengenai isi atau substansi dari kesepakatan, karena Zartman berpendapat bahwa proses pembuatan substansi kesepatakan atau proposal baru akan membuahkan hasil jika waktunya tepat.

Konflik yang ripe bisa dilihat ketika para pihak yang berkonflik merasa bahwa upaya atau usaha menyerang dalam konflik lebih mahal dibandingkan dengan upaya negosiasi. Dan hal ini harus dirasakan oleh semua pihak berkonflik.

Beberapa tokoh menyebutkan pentingnya momentum ripe atau siap dalam resolusi konflik. Selain itu para ahli juga menyebutkan bahwa seharusnya tidak ada kebijakan yang dikeluarkan ketika konflik belum dirasa siap.

Komponen Ripeness

Ripeness menjelaskan ketika para pihak yang berkonflik merasa usaha dan upayanya siap untuk berlanjut atau berubah kearah resolusi konflik. (Zartman, 2000). Terdapat beberapa komponen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ripeness. Pertama, momentum yang tepat ini biasanya ditandai dengan mutually hurting stalemate (MHS) atau kebuntuan. MHS merupakan saat dimana pihak berkonflik merasa bahwa upayanya tidak akan memenangkan konflik, tidak akan membuahkan hasil yang bagus dan usaha itu akan berdampak buruk bagi semua pihak. Atau keadaan konflik yang sudah berjalan lama, dan semakin memburuk, deadlock.

Dalam komponen pertama ini, terdapat elemen objektif dan subjektif yang menjadi bukti terjadinya mutually hurting stalemate. Objektif yang dimaksud adalah hal yang dapat diprediksi dan dilihat berpengaruh pada pihak berkonflik. Contohnya jumlah peningkatan anggota militer dalam konflik. Sedangkan elemen subjektif adalah perspektif yang tidak dapat dikendalikan dalam melihat elemen objektif. Kedua hal ini bisa diobservasi oleh pihak berkonflik. Namun Zartman menitikberatkan pada fungsi dari pihak ketiga atau mediator, yang akan melihat kedua hal ini dengan segera (Kleiboer, 1994). Mediator melakukan riset dalam menentukan apakah suatu konflik siap untuk deeskalasi dengan beberapa bukti dan alasan. Selain itu, Zartman menyebutkan bahwa kesamaan persepsi menjadi faktor penting yang mempengaruhi ripeness.

Komponen lain yang menentukan ripeness adalah percepetion of way out. Komponen ini muncul ketika pihak berkonflik merasa adanya kemungkinan untuk melakukan negosiasi dengan pihak lawan. Syarat ini berhubungan dengan MHS, karena jika tidak adanya sense of way out, MHS tidak akan berjalan dengan cepat dan mudah menuju negosiasi.

Syarat Ripeness

Richard Hass mengemukakan pendapat lain mengenai syarat atau komponen dari ripeness.

  • Keinginan untuk saling kompromi
  • Kemampuan dari pemimpin untuk melakukan kesepakatan
  • Kesepakatan didasari oleh keadilan dan kepentingan pihak berkonflik
  • Kesediaan dalam menjalankan kesepakatan

Dari keempat syarat ini, Hass lebih menekankan adanya peran penting dari pembuat kebijakan dan lebih melihat bahwa ripeness merupakan persoalan internal. Pendapat ini didukung oleh pandangan dari Stephen J. Stedman yang menekankan bahwa yang menentukan MHS adalah militer dari pihak masing-masing. Ditambah Stedman menentang pendapat Zartman yang menyatakan bahwa kedua pihak harus merasakan stalemate, bisa saja salah satu pihak atau bahkan pihak pendukung.

Batasan dari Teori Ripeness

  • Coleman berpendapat bahwa ripeness bukan merupakan alasan yang cukup untuk membawa konflik ke dalam proses negosiasi.
  • MHS yang terpaku pada sebab cost-benefit secara ekonomi, mengabaikan kesiapan atau peran dari sektor lain. Lalu keputusan ripeness yang dinilai sebagai keputusan bersama, hal ini memiliki celah mengenai keputusan yang tidak berasal dari seluruh pihak.
  • Dinilai sebagai keputusan yang berpusat pada level individu dan bersifat top-down. Mengabaikan peluang keputusan atau pendapat yang muncul dari level menengah atau grassroot.
  • Terlalu terpaku pada cara untuk memulai negosiasi tanpa mempertimbangkan bagaiman selanjutnya, seperti komitmen atas kesepakatan.
Reference

Coleman, P. T., Hacking, A. G., Stover, M. A., Fisher-Yoshida, B., & Nowak, A. “Reconstructing ripeness I: A study of constructive engagement in protracted social conflicts” Conflict Resolution Quarterly, 26(1) (2008): 3–42. doi:10.1002/crq.222

Hancock, Landon E. “To Act or Wait: A Two-Stage View of Ripeness” International Studies Perspectives 2 (2001): 195-205. Accessed July 13, 2021

Kleiboer, Marieke. “Ripeness of Conflict: A Fruitful Notion?” Journal of Peace Research 31, no. 1 (1994): 109-16. Accessed July 12, 2021.

“Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond.” National Research Council. 2000. International Conflict Resolution After the Cold War. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/9897.

1 Like