Apa yang dimaksud dengan Retaliasi?

retaliasi

Retaliasi berarti tindakan balasan. Retaliation artinya, “the action of returning a military attack; counter-attack.”

Apa yang dimaksud dengan Retaliasi didalam hubungan internasional ?

Retaliasi merupakan suatu tindakan suatu Negara dalam menangguhkan konsesi atau kemudahan yang telah diberikan kepada negara lain dan telah dinikmatinya, sebagai balasan akibat adanya tindakan atau kebijakan perdagangan dari Negara lain tersebut merugikan kepentingan perdaganganya.

Retaliasi dilakukan sebagai upaya terakhir ketika dalam suatu penyelesaian sengketa, upaya pemenuhan konsesi tidak dapat tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Hal ini diatur dalam Pasal 22 Dispute Settlement Understanding.

Retaliasi (Studi Kasus WTO)


Retaliasi atau tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO dilakukan oleh suatu Negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Pengertian yang terdapat dalam Ketentuan WTO, retaliasi dilakukan sebagai upaya terakhir ketika dalam suatu penyelesaian sengketa, upaya pemenuhan konsesi tidak dapat tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktek di WTO (World Trade Organization), instrument retaliasi sungguh jarang dilakukan oleh Negara anggota. Hal ini dikarenakan banyak hal yang melatarbelakangi tidak dilakukannya retaliasi di antara anggota WTO. Salah satu alasan yang mungkin dapat diterima adalah tingginya nuansa politis dalam penerapan retaliasi suatu negara anggota kepada negara anggota lainnya. Sebelum WTO terbentuk pada tahun 1995, di dalam kerangka GATT telah dikenal pula instrument retaliasi berarti adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara dimana ekspor dari negara tersebut terkena imbas kenaikan tarif masuk dan hambatan perdagangan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah negara lain. GATT mengijinkan negara yang merasa dirugikan untuk melakukan tindakan pembalasan secara terbatas kepada negara lain yang menjadi penyebab kerugian perdagangan.

Dalam praktek di WTO, instrument retaliasi sungguh jarang dilakukan oleh Negara anggota. Hal ini dikarenakan banyak hal yang melatarbelakangi tidak dilakukannya retaliasi di antara anggota WTO. Salah satu alasan yang mungkin dapat diterima adalah tingginya nuansa politis dalam penerapan retaliasi suatu negara anggota kepada negara anggota lainnya. Sebelum WTO terbentuk pada tahun 1995, di dalam kerangka GATT telah dikenal pula instrument retaliasi berarti adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara dimana ekspor dari negara tersebut terkena imbas kenaikan tarif masuk dan hambatan perdagangan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah negara lain. GATT mengijinkan negara yang merasa dirugikan untuk melakukan tindakan pembalasan secara terbatas kepada negara lain yang menjadi penyebab kerugian perdagangan, namun hal ini dilakukan setelah konsultasi dengan negara-negara anggota lainnya, atau negara-negara yang mengalami nasib yang sama akibat tindakan dari suatu negara tersebut.

Mekanisme retaliasi WTO ini menerapkan instrumen sanksi dengan memberikan hak bagi negara penuntut untuk melanggar konsesinya pada negara pelanggar dalam perjanjian WTO. Retaliasi termasuk dalam fase keempat dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu fase implementasi. Ketika suatu sengketa telah diputuskan oleh Panel dan Appelate Body WTO, maka negara pelanggar diperintahkan untuk memperbaiki atau mengubah pelanggarannya terhadap prinsip WTO. Negara penuntut berhak untuk meminta dibentuknya compliance panel untuk menilai apakah negara pelanggar telah memenuhi keputusan Panel dan Appelate Body. Jika Compliance Panel memutuskan bahwa negara pelanggar belum mengubah praktik dagangnya sesuai keputusan, maka negara penuntut berhak untuk meminta hak retaliasi pada Panel Arbitrasi.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 dari Dispute Settlement Understanding (DSU) yang mendeskripsikan retaliasi, secara sederhana retaliasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Parallel Retaliation

Negara penuntut harus melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor perdagangan yang sama di mana pelanggaran terjadi.

2. Cross sector Retaliation

Negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negarapelanggar dalam sektor berbeda di bawah perjanjian yang sama, jika retaliasi dalam sektor yang sama terbukti tidak efektif.

3. Cross Agreement Retaliation

Jika situasi dianggap cukup serius dan retaliasi beda sektor dianggap tidak efektif, maka negara penuntut dapat melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam perjanjian perdagangan yang berbeda.

Akan tetapi pada kenyataannya sanksi atau retaliasi ini juga kemudian jarang digunakan oleh negara berkembang karena implementasinya terkadang justru memberatkan negara berkembang. Untuk ini dalam beberapa kasus retaliasi silang lebih banyak digunakan sebagai solusi yang memungkinkan dilakukannya retaliasi pada perjanjian perdagangan yang berbeda. Misalnya negara pelanggar yang tidak menaati aturan dalam GATT dapat diberikan sanksi oleh negara penuntut melalui perjanjian dalam TRIPS. Hal ini dikarenakan negara berkembang tidak memiliki kekuatan dalam GATT dan TRIPS dianggap sebagai aspek perdagangan yang sangat penting bagi negara maju yang memiliki banyak lisensi dan hak paten. Terkait dengan hal itu, banyak pihak yang menilai retaliasi silang ini merupakan instrumen yang berpotensi untuk digunakan oleh negara berkembang dalam penyelesaikan sengketa dagang di WTO. Otorisasi retaliasi silang ini sendiri baru dapat diberikan kepada negara penuntut apabila mereka telah terbukti tidak mampu melakukan realiasi paralel atau cross-sector.