© Dictio 2017 - 2019, Inc. All Rights Reserved. Terms of Use | About Us | Privacy Policy


Apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pandangan hukum?

perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).

Apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pandangan hukum?

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

  • Suatu perbuatan.
  • Antara sekurangnya dua orang.
  • Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313 sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, yaitu sebagai berikut:

  • Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

  • Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

  • Pengertian perjanjian terlalu luas. Perngertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).

  • Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Dari definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.

Secara sederhana, pengertian perjanjian adalah apabila dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  • Essentialia, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.
    Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakankannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

  • Naturalia, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
    Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essentialia diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essentialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

    Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

    “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

  • Accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

  • Asas Kebebasan Berkontrak
    Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

  • Asas Pelengkap
    Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

  • Asas Konsensual
    Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak- pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

  • Asas Obligator
    Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu melalui penyerahan (levering).

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat:

  • Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.

  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
    Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.

  • Suatu pokok persoalan tertentu
    Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.

  • Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang Halal).
    Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.

Referensi :

  • Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya, 2000.
  • Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, 2009.

Perjanjian, didalam hukum Indonesia, dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Istilah perjanjian disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni overeenkomst dan bahasa inggris contract.

Ada beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli hukum maupun menurut doktrin baik itu teori lama maupun teori baru.

Muhammad Syaifuddin menyatakan bahwa pengertian perjanjian yaitu:

“antara perjanjian dan kontrak merupakan sama saja, artinya tidak dapat perbedaan antara kontrak dan perjanjian.”

Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal.”

Menurut pendapat Ricardo Simanjutak, dia menyatakan bahwa:

“Adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap kedalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUHPerdata, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian sepeti yang dimaksdukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan ataupun hukum perikatan yang digambarkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata”.

Berdasarkan pendapat Ricardo Simanjuntak, dapat dilihat bahwa kontrak juga merupakan perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan, tidak dilaksanakan disini bisa saja karena waprestasi maupun karena keadaan memaksa.

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah:

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata–mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan–perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yaitu :

  1. Tahap Pracontractual, yaitu adanya penerimaan dan penawaran dalam perjanjian.
  2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dalam perjanjian.
  3. Tahap postcontratual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Unsur–unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu :

  • Adanya perbuatan hukum
  • Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
  • Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan
  • Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
  • Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuatu itu harus bergantung satu sama lain
  • Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
  • Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik
  • Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang- undangan.

Rumusan mengenai perjanjian mengandung lima unsur yang sama, kelima unsur tersebut adalah:

  1. Ada pihak–pihak atau sering disebut dengan subyek perjanjian, yang dimaksud pihak-pihak disini adalah subyek perjanjian dimana sedikitnya dari dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang atau cakap melakukan perbuatan hukum sesuai ketetapan undang–undang yang berlaku

  2. Ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan

  3. Ada tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

  4. Ada prestasi atau lebih dikenal dengan obyek perjanjianyang akan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

  5. Ada bentuk tertentu, bentuk lisan ataupun bentuk tulisan, hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis, hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Dasar Hukum Perjanjian


Beberapa dasar hukum mengenai hukum perjanjian, yaitu:

1. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur tentang Perjanjian yang berbunyi

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”

2. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang sahnya suatu perjanjian yang berbunyi

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

3. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang azas konsensualisme ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya, dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

4. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang azas kebebasan berkontrak, ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik, oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul–klausulyang terdapat dalam perjanjiian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik

5. Pasal 1329 KUHPerdata mengatur tentang kecakapan yang berbunyi

“tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”

6. Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang orang yang tidak cakap yang berbunyi

“yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;
1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”

7. Pasal 1946 KUHPerdata mengatur tentang daluwarsa atau lewat waktu yang berbunyi

“lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang.”

8. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan LambangNegara, Serta Lagu Kebangsaan, dalam pasal 31 yang berbunyi

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”

Syarat Sahnya Perjanjian


Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat–syarat yang ditetapkan oleh undang–undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat–syarat sahnya perjanjian:

  • Ada persetujuan kehendak antar pihak – pihakyang membuat perjanjian
  • Ada kecakapan pihak – pihakuntuk membuat perjanjian
  • Ada suatu hal tertentu (objek)
  • Ada suatu sebab yang halal (causa)

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat–syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak–pihak yang membuatnya. Selama pihak– pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat–syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka Hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Asas – asasPerjanjian


Hukum perjanjian mengandung empat asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum atau dalam bahasa asingnya yang sering disebut dengan asas pacta sun servanda dan yang terakhir adalah asas iktikad baik. Keempat asas ini merupakan asas yang biasanya digunakan dalam perjanjian. Keempat asas diatas akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu adalah:

  • Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

    Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal – pasaltertentu yang sifatnya memaksa.

  • Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

  • Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang – undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

    Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang.”

  • Asas iktikad baik. Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.

    Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma – normayang objektif.

  • Asas kepribadian (Personalitas) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

    Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi

    “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

    Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

    Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi

    “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

    Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang menentukan bahwa “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

    Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Wanprestasi


Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar para pihak. Salah satu pihak baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh pihak lainnya. Somasi ini minimal dilakukan atau sudah diberikan tiga kali tehadap pihak yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban.

Didalam hukum Common Law, jika terjadi wanprestasi, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lain untuk membayar kerugian yang telah dideritanya, dan bukan pemenuhan prestasi. Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkaan keadilan, disamping ganti rugi juga ada pemenuhan prestasi.

Keadaan Memaksa


Keadaan memaksa (overmacht) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

  1. Keadaan memaksa absolut,
    Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya bencana alam lainnya.

  2. Keadaan memaksa yang relatif
    Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan salah satu pihak masih mungkin memenuhi kewajibannya, namun dalam menjalakan kewajibannya pihak itu mengalami kerugian yang sangat besar yang bisa saja lebih besar dari nilai perjanjian itu sendiri.

Tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:

  • Salah satu pihak tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdata)
  • Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
  • Salah satu pihak tidak berhak atas pemenuhan prestasi

Ketiga akibat keadaan memaksa ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

  • Akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat huruf a dan c
  • Akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat huruf b.